MANAGED BY:
SABTU
25 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 30 Oktober 2019 15:51
Bisa Tambah Dua Provinsi di Papua

Besok Mahfud Kumpulkan Menteri dan Pimpinan Lembaga

Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, Sabtu (26/10). (Biro pers Setpres)

PROKAL.CO, JAKARTA– Pemerintah berencana membahas pemekaran daerah di Papua dalam waktu dekat. Selasa (29/10) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sudah membahas itu bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Walau moratorium pemekaran masih berlaku, bukan tidak mungkin pemerintah akan menambah provinsi di Bumi Cendrawasih.

Papua dan Papua Barat memang sudah dipisah. Namun, pemerintah melihat ada kebutuhan lain. ”Agar rentang kendalinya dan pengelolaan pembangunan di sana secara efektif dilakukan,” ungkap Mahfud kemarin. Karena itu, sangat mungkin ada Papua Selatan dan Papua bagian lainnya. ”Sehingga Papua nantinya tidak hanya seperti sekarang,” tambah mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Walau belum final, Mahfud menyebutkan bahwa bisa jadi akan ada dua provinsi baru di Papua. Namun demikian, pemerintah harus melihat lebih jauh terlebih dahulu. Mulai kebutuhan antara masyarakat di pegunungan dengan masyarakat di wilayah pantai. Juga kantong-kantong penduduk yang ada di Papua. ”Nanti kan harus dianalisis dulu,” kata dia. Pembahasan tidak dilakukan satu atau dua instansi saja.

Selain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mahfud juga akan mengajak bicara menteri dan pimpinan lembaga lain yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Rencananya besok (31/10) dia rapat bersama dengan para menteri dan pimpinan lembaga. ”Kami lihat dulu bagaimana nanti di Kemenko Polhukam, bagaimana nanti di DPR, tentu saja sebelum ke itu semua dan sesudah itu semua, bagaimana presiden,” jelasnya.

Yang pasti, rencana itu akan didalami. Pemakaran memang sempat disampaikan oleh beberapa tokoh yang diundang presiden ke Istana pasca kerusuhan terjadi di Papua Barat dan Papua. Untuk itu, pemerintah langsung menindaklanjuti. Terkait dengan moratorium pemakaran, Mahfud menyebut, itu bisa saja diubah. ”Memang pemekaran atau penggabungan wilayah itu masuk daftar kumulatif yang bisa sewaktu-waktu dimunculkan,” imbuhnya.

Ketentuan tersebut, lanjut Mahfud, ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terkait dengan beragam persoalan yang terjadi di Papua belakangan ini, Mahfud juga sudah mendapat laporan dari Tito. Mantan kapolri itu memang baru kembali dari Papua usai mendampingi presiden dalam kunjungan di sana. ”Situasi di Papua sekarang sudah relatif lebih kondusif,” ujarnya.

Untuk terus meningkatkan kondusifitas dan stabilitas keamanan di Papua, pemerintah terus melakukan berbagai pendekatan. Baik itu pendekatan keamanan, pertahanan, penegakan hukum, kultural, maupun kemanusiaan. Dia memastikan semua dilaksanakan secara komprehensif. ”Pendekatan kultural dan kemanusiaan harus tetap menjadi fokus utama tanpa menghilangkan pendekatan hukum dan keamanan,” jelasnya.

Sementara itu, Tito membenarkan bahwa dirinya melapor kepada Mahfud terkait Papua. ”Saya menghadap ke beliau untuk menjelaskan situasi di Papua dan langkah-langkah ke depannya,” terang dia. Selain itu, Tito menyampaikan, dirinya juga akan mengevaluasi penyerapan anggaran pemerintah. Sebab, dia menyampaikan ada daerah yang serapannya belum maksimal. ”Kami akan melakukan evaluasi akhir tahun ini,” ujarnya. (syn/)


BACA JUGA

Jumat, 24 Januari 2020 09:59

Eksepsi Ditolak, Suap Proyek Jalan Berlanjut

SAMARINDA–Upaya Hartoyo menyanggah dakwaan yang menyeretnya ke Pengadilan Tipikor Samarinda…

Jumat, 24 Januari 2020 09:58
Backpacker-an ke Hong Kong setelah Demonstrasi (1)

Momen Imlek Jadi Ajang Tahunan untuk Menjajakan Bunga

Demonstrasi besar-besaran terjadi di Hong Kong belum lama ini. Unjuk…

Jumat, 24 Januari 2020 09:57

Gubernur Ibu Kota Dipilih Presiden, Katanya Hindari Tarik-menarik Kepentingan Politik

Dalam draf RUU yang sedang dirumuskan pemerintah pusat, provinsi IKN…

Jumat, 24 Januari 2020 09:56

Norwegia Lirik Investasi Energi hingga Kota Modern

RENCANA pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim turut dimonitor…

Kamis, 23 Januari 2020 15:40

Investasi Berubah Imbas Konstruksi Tanah Lunak, Pendapatan Tol Balsam Defisit

Dioperasikan selama 5 sampai 10 tahun saja, masih belum mencukupi…

Kamis, 23 Januari 2020 15:38

Kebagian Rp 400 M, Pusat Soroti Bencana di Kaltim

SAMARINDA-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyambangi Samarinda…

Kamis, 23 Januari 2020 15:35

PNS Sepaku Bisa Berubah Status, Bekerja di Kementerian hingga Antisipasi Pensiun Dini

BALIKPAPAN-Migrasi ratusan ribu PNS pemerintah pusat ke ke ibu kota…

Kamis, 23 Januari 2020 15:34
Merasakan Aura Joker Lewat 131 Anak Tangga

Joker Stairs yang Kini Jadi Spot Foto Favorit

Salah satu adegan paling kuat dalam film Joker (2019) adalah…

Kamis, 23 Januari 2020 14:44

Akhirnya..!! Boeing Hentikan Produksi 737-Max

WASHINGTON DC – Raksasa aviasi Boeing akhirnya memberlakukan penangguhan produksi…

Kamis, 23 Januari 2020 13:43

Guru Honorer Dihapus, Sekolah Bakal Lumpuh

JAKARTA- Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers