Guru honorer dinilai kurang mendapat perhatian. Gajinya dianggap masih terlampau kecil. Momen rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) jadi ajang bagi mereka menuntut keadilan.
SAMARINDA–Formasi lowongan CPNS tahun ini bakal didominasi untuk guru. Di Kaltim, keperluan guru lebih banyak di kawasan pedalaman dibandingkan perkotaan. Di mana kebanyakan guru adalah guru honorer. Selama ini, mereka menjadi salah satu faktor penting terselenggaranya pendidikan meski mendapat gaji yang tak seberapa.
Dari data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada November 2018, di Kaltim ada 24.735 guru bukan PNS dari berbagai jenjang. Padahal, merujuk dari sumber yang sama, ada 47.101 guru di Kaltim. Artinya, lebih dari setengah, guru bukanlah PNS. Salah satu guru honorer di Kaltim adalah Dian Pratiwi (26).
Perempuan yang sudah tiga tahun mengabdikan diri menjadi guru honorer itu mengatakan, baiknya pemerintah memerhatikan kaumnya. Pada dasarnya, dia mengapresiasi CPNS yang diselenggarakan pemerintah. Sebab, ini jadi kesempatan buat generasi muda yang ingin menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Tetapi, sepertinya pemerintah lupa akan nasib guru-guru honorer yang umurnya sudah tidak bisa mengikuti tes tersebut. Entah tes CPNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Sebab, batas umur sampai 35 tahun. Dan di sekolah saya mengajar pun, juga ada yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Namun, belum juga ada jaminan apa-apa,” terang guru di salah satu sekolah dasar di Samarinda Utara tersebut.
Kasus guru yang mengajar lama namun tak kunjung jadi PNS, diyakini Dian juga banyak terjadi di sekolah-sekolah lain. Dari data Ditjen GTK, ada sekitar 10 ribu guru bukan PNS yang usianya di atas 35 tahun. Maka dari itu, Dian lebih setuju dengan pengangkatan PNS bagi guru honorer dibandingkan tes CPNS. Sebab, dia merasa para guru honorer seperti dianaktirikan.
“Maaf agak frontal. Gaji DPR saja bisa puluhan juta rupiah, tetapi tak pernah memikirkan jeritan hati seorang honorer. Bukannya tak ikhlas mengajar. Tetapi, hargailah jerih payah kami sebagai orang yang berupaya mencerdaskan anak bangsa,” keluh Dian.
Dia mengungkapkan, gaji para guru honorer pun jauh dari upah minimum kota (UMK). Untuk gaji honorer di Samarinda, lanjut dia, kisarannya Rp 300 ribu hingga 750 ribu saja. Itu pun, dibayar kadang dua bulan sekali. Jika di Samarinda angkanya di Rp 300 ribu, kondisi lebih parah bisa terjadi di daerah pelosok desa yang dibayar hanya Rp 200 ribu tiap bulan.
Dian pun mempertanyakan apakah uang tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi, jika guru honorer tersebut sudah berkeluarga dan memiliki anak. “Sangat berharap DPR ini bisa mendengarkan rintihan-rintihan guru honorer dan langsung menyampaikan kepada pemerintah pusat. Karena selama ini, honor cuma segitu-gitu saja tidak ada kemajuan sama sekali,” sambungnya.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Idhamsyah mengatakan, saat ini, yang perlu diangkat jadi PNS adalah para guru-guru honorer. Namun itu kewenangan itu ada di tangan pusat.
Menurutnya, para guru honorer sudah berkorban banyak. Di sisi lain, para guru ini bekerja bukan karena uang. Tetapi, benar-benar ingin mengabdi menjadi pendidik. “Menurut saya para guru honorer inilah yang sebaiknya diangkat jadi pegawai negeri. Kalau tidak bisa diangkat pegawai negeri, paling tidak, mereka menjadi guru kontrak atau PPPK,” kata Idham.
Dia menilai, banyak guru honorer yang tetap mengabdikan diri meskipun menerima gaji yang tak sesuai standar. Mereka rela menghabiskan waktu dan tenaga. Sebab itulah, pemerintah perlu memberikan penghargaan terhadap para guru.
Apalagi, para guru honorer di pedalaman, kebanyakan adalah putra daerah masing-masing. Salah satu alasan mereka mau menjadi guru meskipun honorer dan bergaji kecil, adalah memajukan daerahnya yang berada di pedalaman. “Tetapi sekarang agak lega. Sebab, ke depannya Gubernur (Kaltim) Isran Noor mau menggaji guru honorer Rp 3 juta. Itu sudah lumayan bagus. Tetapi, para guru juga jangan lupa mengembangkan diri,” sambungnya.
Idham menyebut, Kaltim masih perlu banyak guru. Khususnya guru-guru produktif jurusan di SMK. Saat ini, guru-guru di SMK masih sedikit. Masih dari data Ditjen GTK, perbandingan guru PNS SMK dengan siswa adalah satu berbanding 47. Apalagi, SMK-SMK yang berada di pedalaman. Selain kekurangan guru di jurusan, juga kekurangan guru mata pelajaran.
