MANAGED BY:
SENIN
16 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 30 Oktober 2019 11:11
Kaltim Kebagian 1.732 Kursi, Menurun dari Tahun Lalu
Pusat Dengarkanlah Jeritan Guru, Terkendala Usia, Minta Honorer Diangkat Jadi PNS
-ilustrasi

PROKAL.CO, Guru honorer dinilai kurang mendapat perhatian. Gajinya dianggap masih terlampau kecil. Momen rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) jadi ajang bagi mereka menuntut keadilan.

 

SAMARINDA–Formasi lowongan CPNS tahun ini bakal didominasi untuk guru. Di Kaltim, keperluan guru lebih banyak di kawasan pedalaman dibandingkan perkotaan. Di mana kebanyakan guru adalah guru honorer. Selama ini, mereka menjadi salah satu faktor penting terselenggaranya pendidikan meski mendapat gaji yang tak seberapa.

Dari data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada November 2018, di Kaltim ada 24.735 guru bukan PNS dari berbagai jenjang. Padahal, merujuk dari sumber yang sama, ada 47.101 guru di Kaltim. Artinya, lebih dari setengah, guru bukanlah PNS. Salah satu guru honorer di Kaltim adalah Dian Pratiwi (26).

Perempuan yang sudah tiga tahun mengabdikan diri menjadi guru honorer itu mengatakan, baiknya pemerintah memerhatikan kaumnya. Pada dasarnya, dia mengapresiasi CPNS yang diselenggarakan pemerintah. Sebab, ini jadi kesempatan buat generasi muda yang ingin menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Tetapi, sepertinya pemerintah lupa akan nasib guru-guru honorer yang umurnya sudah tidak bisa mengikuti tes tersebut. Entah tes CPNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Sebab, batas umur sampai 35 tahun. Dan di sekolah saya mengajar pun, juga ada yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Namun, belum juga ada jaminan apa-apa,” terang guru di salah satu sekolah dasar di Samarinda Utara tersebut.

Kasus guru yang mengajar lama namun tak kunjung jadi PNS, diyakini Dian juga banyak terjadi di sekolah-sekolah lain. Dari data Ditjen GTK, ada sekitar 10 ribu guru bukan PNS yang usianya di atas 35 tahun. Maka dari itu, Dian lebih setuju dengan pengangkatan PNS bagi guru honorer dibandingkan tes CPNS. Sebab, dia merasa para guru honorer seperti dianaktirikan.

“Maaf agak frontal. Gaji DPR saja bisa puluhan juta rupiah, tetapi tak pernah memikirkan jeritan hati seorang honorer. Bukannya tak ikhlas mengajar. Tetapi, hargailah jerih payah kami sebagai orang yang berupaya mencerdaskan anak bangsa,” keluh Dian.

Dia mengungkapkan, gaji para guru honorer pun jauh dari upah minimum kota (UMK). Untuk gaji honorer di Samarinda, lanjut dia, kisarannya Rp 300 ribu hingga 750 ribu saja. Itu pun, dibayar kadang dua bulan sekali. Jika di Samarinda angkanya di Rp 300 ribu, kondisi lebih parah bisa terjadi di daerah pelosok desa yang dibayar hanya Rp 200 ribu tiap bulan.

Dian pun mempertanyakan apakah uang tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi, jika guru honorer tersebut sudah berkeluarga dan memiliki anak. “Sangat berharap DPR ini bisa mendengarkan rintihan-rintihan guru honorer dan langsung menyampaikan kepada pemerintah pusat. Karena selama ini, honor cuma segitu-gitu saja tidak ada kemajuan sama sekali,” sambungnya.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Idhamsyah mengatakan, saat ini, yang perlu diangkat jadi PNS adalah para guru-guru honorer. Namun itu kewenangan itu ada di tangan pusat.

Menurutnya, para guru honorer sudah berkorban banyak. Di sisi lain, para guru ini bekerja bukan karena uang. Tetapi, benar-benar ingin mengabdi menjadi pendidik. “Menurut saya para guru honorer inilah yang sebaiknya diangkat jadi pegawai negeri. Kalau tidak bisa diangkat pegawai negeri, paling tidak, mereka menjadi guru kontrak atau PPPK,” kata Idham.

Dia menilai, banyak guru honorer yang tetap mengabdikan diri meskipun menerima gaji yang tak sesuai standar. Mereka rela menghabiskan waktu dan tenaga. Sebab itulah, pemerintah perlu memberikan penghargaan terhadap para guru.

Apalagi, para guru honorer di pedalaman, kebanyakan adalah putra daerah masing-masing. Salah satu alasan mereka mau menjadi guru meskipun honorer dan bergaji kecil, adalah memajukan daerahnya yang berada di pedalaman. “Tetapi sekarang agak lega. Sebab, ke depannya Gubernur (Kaltim) Isran Noor mau menggaji guru honorer Rp 3 juta. Itu sudah lumayan bagus. Tetapi, para guru juga jangan lupa mengembangkan diri,” sambungnya.

Idham menyebut, Kaltim masih perlu banyak guru. Khususnya guru-guru produktif jurusan di SMK. Saat ini, guru-guru di SMK masih sedikit. Masih dari data Ditjen GTK, perbandingan guru PNS SMK dengan siswa adalah satu berbanding 47. Apalagi, SMK-SMK yang berada di pedalaman. Selain kekurangan guru di jurusan, juga kekurangan guru mata pelajaran.

TANPA PPU

Kuota CPNS untuk Kaltim mengalami pengurangan tahun ini. Tak hanya di lingkup Pemprov Kaltim, pengurangan formasi calon abdi negara tersebut juga terjadi di pemkot maupun pemkab. Bahkan ada kabupaten yang tidak mendapat jatah formasi CPNS seperti tahun lalu. Yakni calon ibu kota negara (IKN), Pemkab Penajam Paser Utara (PPU).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengumumkan alokasi formasi CPNS tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah pada Senin (28/10).

Melalui surat bernomor B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jika diakumulasikan jumlah CPNS untuk Kaltim, baik pemprov maupun pemkot dan pemkab sebanyak 1.732 kursi. Jauh menurun dari alokasi tahun 2018 sebanyak 2.161 kursi.

Plt Sekprov Kaltim M Sabani menuturkan, menurunnya kuota CPNS tahun ini kemungkinan untuk menyesuaikan anggaran dari pemerintah pusat. Terutama Pemprov Kaltim yang tahun ini hanya menerima jatah sebanyak 279 kursi. Padahal tahun lalu, mendapat alokasi sebanyak 328 kursi. “Jadi penetapan formasi menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata dia melalui sambungan telepon, kemarin.

Selain itu, tidak semua kabupaten/kota menerima alokasi formasi CPNS seperti tahun lalu. Hanya ada sembilan kabupaten/kota, kecuali PPU. Serupa tahun lalu. Hanya Kutai Kartanegara (Kukar) yang tidak menyelenggarakan seleksi penerimaan CPNS 2018.

Penyebab Kukar tidak mendapat alokasi formasi dari Kementerian PAN-RB karena pemkab-nya belum menyelesaikan penataan kepegawaian. “Saya belum lihat datanya. Kalau benar, memang perlu dilakukan pengecekan lagi. Apakah tidak mendapat formasi atau hanya ketinggalan diumumkan,” terangnya.

Menurut informasi yang dihimpun Kaltim Post, ada kekeliruan dalam penghitungan analisis beban kerja (ABK) PNS yang sempat dilakukan Pemkab PPU beberapa waktu lalu. Hal serupa juga terjadi pada Pemkab Kukar tahun lalu. Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) PPU Surodal Santoso enggan berkomentar mengenai hal tersebut. Pasalnya dia ingin berkoordinasi lebih lanjut perihal Pemkab PPU tidak mendapat alokasi formasi dari Kementerian PAN-RB.

Selain itu, tak hanya PPU, ada sekitar 80 kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang juga tidak mendapat alokasi formasi tahun ini. “Saya tidak tahu alasannya. Yang pasti saya belum berkomentar dulu soal itu,” katanya saat dikonfirmasi, kemarin.

Sebelumnya, pihaknya telah mengusulkan formasi CPNS untuk tahun 2019 sebanyak 812 kursi. Mengacu pada pembagian 30 persen untuk alokasi formasi CPNS dan 70 persen untuk alokasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sesuai yang diterangkan pada surat edaran Menteri PAN-RB dengan nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019. “Makanya kami akan berangkat ke Jakarta. Insyaallah besok (hari ini) untuk koordinasi dengan Kementerian (PAN-RB),” janjinya.

Diketahui, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengumumkan pendaftaran CPNS 2019 dimulai 11 November 2019. Secara online melalui sscasn.bkn. Pelamar hanya bisa mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan di kementerian, lembaga, pemprov, pemkot atau pemkab.

Dengan seleksi kompetensi dasar (SKD) akan menggunakan computer assisted test atau CAT yang rencananya dimulai Februari 2020. Lalu seleksi kompetensi bidang (SKB) pada Maret 2020. (nyc/kip/riz/k15)

 

Kuota CPNS di Kaltim

Instansi 2018 2019

Pemprov Kaltim 328 279

Pemkot Bontang 196 117

Pemkab Kutai Kartanegara - 95

Pemkab Paser 177 141

Pemkab Penajam Paser Utara 160 -

Pemkab Berau 94 160

Pemkab Mahakam Ulu 314 174

Pemkab Kutai Timur 243 136

Pemkab Kutai Barat 147 159

Pemkot Samarinda 313 221

Pemkot Balikpapan 189 250

Jumlah 2.161 1.732

 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara


BACA JUGA

Minggu, 15 Desember 2019 21:04

WUIHH MAKIN ENAK..!! Tahun 2020, PNS Tak Perlu Ngantor

Abdi negara bisa segera berkantor di mana saja. Pola perhitungan…

Minggu, 15 Desember 2019 21:03

Tak Semua Eselon III dan IV Dihapus

Jabatan Eselon III dan IV bakal tidak ada lagi. Aparatur…

Minggu, 15 Desember 2019 21:00

Jembatan Mahakam IV Diperkirakan Bisa Dipakai Maret 2020

SAMARINDA–Masyarakat Kota Tepian tampaknya harus banyak bersabar. Sebab, Jembatan Mahakam…

Minggu, 15 Desember 2019 20:57

Azura Luna, Warga Kediri yang Jadi Buronan Interpol Hong Kong

Sosialita asal Kediri terlibat banyak kasus penipuan. Kemudian, menghilang setelah…

Minggu, 15 Desember 2019 20:50

Progres Jalan Bontang - Samarinda dan Sangatta 95 Persen, Rampung Bulan Ini

BALIKPAPAN – Proyek preservasi jalan nasional Samarinda, Bontang, dan Sangatta…

Minggu, 15 Desember 2019 20:11

BPS Sebut Ekonomi Indonesia Tahun 2020 Bakal Suram

JAKARTA- Secara mengejutkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan pernyataan yang…

Minggu, 15 Desember 2019 14:02

Bandara APT Pranoto Kembali Beroperasi Besok, Maskapai Ini Sudah Buka Reservasi

SAMARINDA - Bandara APT Pranoto akan kembali beroperasi pada hari…

Minggu, 15 Desember 2019 10:00

Pemerintah Kaji Bus Amfibi Jadi Moda Transportasi di Calon Ibu Kota Negara

Melihat karakter geografis calon ibu kota negara, Kalimantan Timur, banyak…

Minggu, 15 Desember 2019 09:52

IKN Perlu Daya Listrik Empat Kali Lipat Jakarta

Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim berdampak domino. Salah…

Minggu, 15 Desember 2019 09:47

Presiden ke Kaltim Lagi, Resmikan Tol Balsam lalu Tinjau Lahan IKN

SAMARINDA-Jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) direncanakan diresmikan pekan depan. Tepatnya, Selasa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.