MANAGED BY:
SENIN
16 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 29 Oktober 2019 10:39
DUH..!! Enam Polisi Hanya Ditahan 21 Hari, Penembak Mahasiswa Kendari Belum Terungkap
ilustrasi

PROKAL.CO, KENDARI- Enam anggota polisi yang diduga membawa senjata api (senpi) saat pengamanan aksi demonstrasi pada 26 September lalu terbukti bersalah. Pada sidang disiplin Polri di Provost Polda Sultra, mereka divonis penjara selama 21 hari di sel Provos Polda Sultra. Namun, hingga kemarin belum jelas apakah enam polisi tersebut yang menembak mati dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Immawan Randi dan Yusuf Qardawi.

Enam polisi itu masing-masing berinisial DK, MAP, FS, MI, MA, dan H. Mereka terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP) pengamanan unjuk rasa. Selain dipenjara, mereka dijatuhi sanksi teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji, dan penundaan pendidikan selama setahun.

Menurut Kendari Pos, Kasubbid Penmas Polda Sultra Agus Mulyadi mengatakan bahwa enam polisi itu terbukti melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti lain. "Jadi ada lima poin pelanggaran yang dikenakan kepada keenamnya," kata Agus didampingi penyidik Provos Bidpropam Iptu Eko Purwanto saat konferensi pers kemarin. Agus menuturkan, enam oknum polisi itu terbukti menggunakan senpi berjenis HS dan revolver. Dua orang menggunakan revolver dan empat lainnya menggunakan senjata jenis HS. "Mereka ditempatkan di tempat khusus selama 21 hari. Jadi status mereka sekarang adalah terhukum," ujarnya.

Kemarin kelompok mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di pelataran Polda Sultra. Mereka meminta Polda mengungkap pelaku yang menyebabkan gugurnya dua mahasiswa UHO, Randi dan Yusuf.

Sementara itu, di Jakarta, ratusan mahasiswa kembali berdemonstrasi untuk menagih janji pemerintah. Mereka mendesak presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. Para mahasiswa juga menuntut pengusutan atas berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Secara keseluruhan ada sembilan tuntutan yang disampaikan mahasiswa.

Sempat berniat berorasi dari seberang Kompleks Istana, massa akhirnya mengurungkan niat tersebut. Sebab, Jalan Medan Merdeka Barat diblokade aparat kepolisian. Meski demikian, semangat ratusan mahasiswa tersebut tidak kendur. Mereka tetap beraksi menyampaikan seluruh tuntutan. Dalam aksi yang digelorakan dengan tanda pagar Indonesia Memanggil itu, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Margamahendra menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya.

”Tuntutannya sama seperti sebelumnya,” ungkap Manik. Yakni menolak UU KPK dan menuntut pemerintah menerbitkan Perppu KPK. Selain itu, mereka juga meminta reforma agraria, menolak RUU Pertanahan, menarik militer dari Papua, menolak RUU Ketenagakerjaan, serta meminta pemerintah bertanggung jawab atas bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, mereka menuntut agar pemerintah membuka akses seluas-luasnya untuk anak buruh di kota dan anak petani di desa sehingga dapat memperoleh pendidikan yang layak. Tuntutan lainnya terkait kepastian lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Para mahasiswa itu akhirnya berdemonstrasi di sekitar Patung Kuda. Satu persatu perwakilan mahasiswa naik ke atas mobil komando. Mereka berorasi dan menyampaikan tuntutan. Termasuk di antaranya mahasiswa dari Universitas Halu Oleo (UHO), Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka sengaja datang ke Jakarta untuk meminta keadilan atas meninggalnya dua mahasiswa UHO, Randi dan Yusuf. Keduanya menjadi korban meninggal dalam rentetan aksi demo yang dilaksanakan mahasiswa di Sultra. Ardan Said, perwakilan mahasiswa UHO, berharap segera ada kejelasan pengusutan meninggalnya Randi dan Yusuf.

Dia menilai, pengusutan kasus tersebut tidak jelas karena aparat tidak serius. Sehingga perlu langkah tegas dari pemerintah. Bila perlu, presiden juga turun langsung. ”Kami ingin presiden segera membentuk tim independen,” ujarnya. Menurut dia, Randi dan Yusuf merupakan korban pelanggaran HAM. Karena itu, presiden harus memberi perhatian. (syn/ade/b/oni)


BACA JUGA

Minggu, 15 Desember 2019 21:04

WUIHH MAKIN ENAK..!! Tahun 2020, PNS Tak Perlu Ngantor

Abdi negara bisa segera berkantor di mana saja. Pola perhitungan…

Minggu, 15 Desember 2019 21:03

Tak Semua Eselon III dan IV Dihapus

Jabatan Eselon III dan IV bakal tidak ada lagi. Aparatur…

Minggu, 15 Desember 2019 21:00

Jembatan Mahakam IV Diperkirakan Bisa Dipakai Maret 2020

SAMARINDA–Masyarakat Kota Tepian tampaknya harus banyak bersabar. Sebab, Jembatan Mahakam…

Minggu, 15 Desember 2019 20:57

Azura Luna, Warga Kediri yang Jadi Buronan Interpol Hong Kong

Sosialita asal Kediri terlibat banyak kasus penipuan. Kemudian, menghilang setelah…

Minggu, 15 Desember 2019 20:50

Progres Jalan Bontang - Samarinda dan Sangatta 95 Persen, Rampung Bulan Ini

BALIKPAPAN – Proyek preservasi jalan nasional Samarinda, Bontang, dan Sangatta…

Minggu, 15 Desember 2019 20:11

BPS Sebut Ekonomi Indonesia Tahun 2020 Bakal Suram

JAKARTA- Secara mengejutkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan pernyataan yang…

Minggu, 15 Desember 2019 14:02

Bandara APT Pranoto Kembali Beroperasi Besok, Maskapai Ini Sudah Buka Reservasi

SAMARINDA - Bandara APT Pranoto akan kembali beroperasi pada hari…

Minggu, 15 Desember 2019 10:00

Pemerintah Kaji Bus Amfibi Jadi Moda Transportasi di Calon Ibu Kota Negara

Melihat karakter geografis calon ibu kota negara, Kalimantan Timur, banyak…

Minggu, 15 Desember 2019 09:52

IKN Perlu Daya Listrik Empat Kali Lipat Jakarta

Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim berdampak domino. Salah…

Minggu, 15 Desember 2019 09:47

Presiden ke Kaltim Lagi, Resmikan Tol Balsam lalu Tinjau Lahan IKN

SAMARINDA-Jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) direncanakan diresmikan pekan depan. Tepatnya, Selasa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.