MANAGED BY:
RABU
13 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 28 Oktober 2019 10:27
Dianggap Memahami Kaltim, Menteri Arifin Ditantang Benahi Tambang

Dianggap Memahami Kaltim, Publik Menanti Aksi Nyata

Arifin Tasrif

PROKAL.CO, Arifin Tasrif adalah sosok yang pernah jadi petinggi PT Pupuk Kaltim di Bontang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu dituntut mengatasi karut-marut pertambangan batu bara di Benua Etam.

 

SAMARINDA-Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah terbentuk. Kaltim tak punya wakil yang menduduki pos menteri maupun wakil menteri. Meski begitu, ada nama yang cukup lama tinggal di Kaltim. Dia adalah Arifin Tasrif.

Arifin ditunjuk sebagai menteri energi sumber daya mineral (ESDM), sebuah bidang yang menjadi isu penting di Kaltim. Arifin Tasrif pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an adalah salah satu petinggi PT Pupuk Kaltim yang sempat berdomisili di Bontang. Sehingga dinilai paham soal Kaltim. Khususnya di sektor pertambangan. 

Keberadaan Arifin di Kabinet Indonesia Maju direspons berbeda. Baik eksekutif maupun legislatif di Benua Etam. Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya (ESDM) Kaltim Baihaqi Hazami berharap ditunjuknya Arifin sebagai menteri ESDM bisa menguntungkan Kaltim.

“Karena beliau (Arifin Tasrif) paham dan tahu potensi batu bara di Kaltim. Dan ada kemungkinan, akan ditingkatkan industrinya. Karena akan mubazir jika diekspor mentah,” kata dia saat dihubungi Kaltim Post.

Meski belum begitu mengetahui latar belakang pendidikan dan pekerjaannya sebelumnya, Baihaqi melihat fokus yang akan dilakukan Arifin saat memimpin Kementerian ESDM, cenderung pada hilirisasi industri pertambangan. “Sepertinya presiden sudah jengah juga, teriak-teriak soal hilirisasi. Dari dulu kok belum ada wujud konkretnya,” katanya.

Menurutnya, hilirisasi industri pertambangan baru berjalan pada sektor minyak dan gas (migas). Sementara pada sektor mineral lainnya, semisal batu bara masih tersendat. Pada sektor batu bara, hilirisasinya baru pada pembangkit listrik atau untuk pembangkit energi lainnya. Yakni pabrik semen untuk pembakaran.

Sehingga cenderung pada energi. Padahal ada potensi lain, yakni karbon. “Ada kemungkinan ke arah sana (hilirisasi). Mudah-mudahan bisa jadi nilai tambah pada produk tambang kita. Sehingga tidak terus-menerus dijual mentah. Terutama yang diekspor,” ucapnya.

Respons negatif, justru disampaikan Baharuddin Demmu. Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu cenderung pesimistis Arifin bisa memberi keuntungan bagi Kaltim. Karena menurutnya pernah berkarier atau tidak di Kaltim, bergantung niatnya.

Melihat kondisi pertambangan, khususnya di Kaltim yang masih karut-marut. Dan hal tersebut sudah pasti diketahui mantan duta besar RI untuk Jepang itu. Dia pun menantang menteri ESDM yang baru untuk melakukan penegakan aturan. Di mana penguasaan tambang di Kaltim, kebanyakan orang Jakarta. “Enggak perlu terobosan baru. Cukup tegakkan aturan,” ketusnya.

Politikus PAN itu beralasan masih banyak persoalan pertambangan yang tidak bisa diatasi. Yang harus menjadi perhatian menteri ESDM yang baru. Mulai tambang ilegal yang tidak mampu ditindak secara tegas aparat penegak hukum dan Dinas ESDM Kaltim.

Persoalan lainnya adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Sehingga perlu ada koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk bersama-sama menegakkan aturan. Yakni Permen Lingkungan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan Penambangan Terbuka Batu Bara.

Dalam aturan tersebut mengatur jarak kegiatan pertambangan dengan permukiman atau fasilitas umum minimal berjarak 500 meter. Namun faktanya, banyak areal pertambangan di Kaltim, khususnya di Kukar yang dekat dengan permukiman.

“Permen LH ini harus ditegakkan. Bagi pertambangan yang jaraknya kurang dari 500 meter dari permukiman, harus ditutup. Sehingga perlu ada kolaborasi antara menteri ESDM dan menteri LHK,” tegas pria yang akrab disapa Bahar itu.

Masalah lainnya, hampir semua perusahaan pertambangan di Kaltim tidak taat reklamasi. Sehingga menimbulkan lubang tambang. Baik perusahaan yang masih beraktivitas atau sudah tidak melakukan kegiatan pertambangan di Kaltim.

Menurutnya, Dinas ESDM termasuk gubernur Kaltim tidak berdaya. Dan pemerintah pusat juga membiarkan hal itu. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah berulang ke Kaltim. Namun belum ada aksi nyata, untuk menindak tegas perusahaan pertambangan yang abai soal reklamasi itu.

Bahkan tidak ada pernyataan resmi dari presiden yang meminta kepada seluruh perusahaan tambang untuk menutup lubang tambangnya. Padahal hingga Oktober 2019, sudah 35 orang yang meninggal di lubang bekas tambang di Kaltim. Dan tidak disikapi dengan serius. “Artinya Kaltim hanya ingin dijadikan penghasilan devisa bagi pusat,” ungkap pria kelahiran Soppeng, 5 April 1972 itu.

MASIH PESIMISTIS

Sementara itu, akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah menilai, rekam jejak Arifin di Kaltim bukanlah jaminan kebijakannya ke depan sebagai menteri akan lebih baik.

“Toh jika cari jejak digitalnya, kita sulit menemukan pernyataan kritisnya soal kondisi Kaltim. Khususnya dampak industri ekstraktif. Jadi, saya masih pesimistis soal seberapa berpengaruh keberadaan Arifin sebagai menteri ESDM terhadap Kaltim ke depan,” kata lelaki yang akrab disapa Castro tersebut.

Dia menambahkan, jika melihat prioritas Presiden Joko Widodo di aspek ekonomi dan investasi, bisa jadi pos Arifin di Kementerian ESDM hanya akan jadi eksekutorial saja. Jadi, Arifin hanya mengikuti arahan prioritas Jokowi di aspek ekonomi dan investasi itu.

Artinya, bakal lebih cenderung menguntungkan modal dan investasi dibanding problem yang dihadapi masyarakat Kaltim yang sehari-hari terdampak aktivitas industri ekstraktif yang merugikan.

Sedangkan, leading sector yang lain, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga demikian. Selama ini di bawah komando Siti Nurbaya, problem lingkungan akut di Kaltim tidak terselesaikan. Bahkan sedikit abai. Misalnya saja soal 35 korban lubang tambang, pemerintah melalui KLHK minim respons.

“Berharap boleh, tapi mesti realistis. Saya pikir selain bertumpu dengan supporting system. Publik Kaltim juga mesti belajar mengadvokasi dirinya sendiri, sembari coba membangun posisi tawar ke depannya yang jauh lebih kuat. Toh, enggak ada representasi orang Kaltim di kabinet juga karena kita enggak punya posisi tawar. Mestinya itu yang kita evaluasi,” ungkap dosen Fakultas Hukum Unmul itu.

Sementara itu, Gubernur Isran Noor enggan memberikan komentar banyak soal menteri dan posisi tawar Kaltim. “Kan sudah ditentukan, itu urusan pusat,” jawabnya singkat. (kip/nyc/rom/k15)


BACA JUGA

Selasa, 12 November 2019 13:11

Debat Sengit Prabowo dengan Anggota Komisi I, Perincian Anggaran Dibahas Tertutup

PERDEBATAN sengit terjadi setelah Menhan Prabowo Subianto memaparkan konsep pertahanan…

Selasa, 12 November 2019 13:05

Jokowi Singgung Terlalu Banyak Peraturan Menteri

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyinggung banyaknya regulasi dalam rapat…

Selasa, 12 November 2019 12:58

Jokowi - Paloh Tegaskan Tak Ada Keretakan

JAKARTA- Partai Nasdem telah merampungkan Kongres II yang digelar di…

Selasa, 12 November 2019 11:12

3 Orangutan Dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen, Dua Diantaranya Ibu dan Anak

PROKAL.CO, SAMARINDA - Borneo Orangutan Survival Foundation (Yayasan BOS) dan…

Selasa, 12 November 2019 10:35

Akhir Tahun Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Lebih Lambat

SAMARINDA-Ekonomi Kaltim pada triwulan ketiga tahun ini tumbuh 6,89 persen…

Senin, 11 November 2019 23:00

Pertimbangan IKN, Peluang Dibangun Dua Jembatan Lagi di Teluk Balikpapan

BALIKPAPAN-Rencana pemindahan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) masih menanti…

Senin, 11 November 2019 22:57
Sindikat Mafia Minyak Beroperasi di Dekat Tambang

Dicuri di Sangasanga, Diolah di Samarinda

Selain mengamankan ratusan ton minyak mentah yang diduga ilegal, aparat…

Senin, 11 November 2019 22:38

Subsidi Tetap Harus Dibarengi Cleansing Data

JAKARTA– Pekerjaan rumah untuk membenahi BPJS Kesehatan masih banyak. Menaikkan…

Senin, 11 November 2019 13:29
(1) Indonesia U-19 vs Korea Utara U-19 (1)

Karena Berjuang Layaknya Pahlawan

JAKARTA– ’’Kami sudah sepakat sebelum pertandingan. Hari ini 10 November…

Senin, 11 November 2019 13:19
Isu Kesehatan di Pulau-Pulau Terpencil Indonesia (1)

Bu Bidan Merangkap Perawat Sekaligus Dokter

”Sedih karena saya tidak bisa berbuat banyak,” ucap bidan honorer…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*