JAKARTA – Kritik kubu oposisi atas pengangkatan 12 wakil menteri (wamen) sebagai bentuk bagi-bagi jabatan ditepis partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Juru Bicara DPP PSI Dedek Prayudi mengatakan pengangkatan wamen adalah bentuk keperluan untuk mempercepat program kerja kementerian. “Ini bukan bentuk bagi-bagi jabatan,” kata Dedek Prayudi di Jakarta, (12/10).
Jika melihat portofolio 12 wamen, tambah dia, yang diangkat adalah sosok yang mumpuni. Salah satunya Surya Tjandra. Dia adalah kader PSI yang menjabat wakil menteri agraria dan tata ruang (ATR).
Menurut Dedek, Surya Tjandra adalah sosok yang tepat mengisi wamen ATR/BPN mendampingi Sofyan Djalil. Surya menempuh program doktor ilmu hukum di Universitas Leiden, Belanda. Dia kerap terlibat dalam advokasi kasus-kasus bidang pertanahan. Dengan kemampuan tersebut, Dedek yakin Surya Tjandra bisa memberi kontribusi dalam urusan-urusan pertanahan. “Menuntaskan konflik agraria salah satu fokus Bro Surya,” imbuhnya.
Relawan Pro Jokowi (Projo) juga kebagian kursi wakil menteri. Budi Arie Setiadi, ketua ormas Projo, menjabat wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (PDTT).
Ketua Bidang Organisasi DPP Projo Freddy Alex Damanik membantah pengangkatan itu akibat gejolak karena ormas Projo mengancam akan membubarkan diri. “Memang Pak Budi sudah disiapkan jadi wamen,” kata Freddy.
Dia menyampaikan dengan komposisi tersebut, kondisi di grass root sudah mulai tenang. Tidak akan ada lagi gejolak. Dia tidak menampik bahwa pengangkatan wamen masih menyisakan pro dan kontra yang masih terus mengemuka. “Saya kira dalam seminggu ke depan suasana akan kembali adem,” ujarnya.
Sementara itu, dari 10 partai dalam koalisi Indonesia kerja (KIK), Hanura adalah parpol yang tak kebagian jabatan menteri maupun wamen. Hanura pun meradang dengan komposisi kabinet bentukan Presiden Jokowi. “Jujur saja, kader Hanura banyak yang kecewa,” kata Wakil Sekjen DPP Hanura Bona Simanjuntak.
Hanura, ujar Bona, merasa tersinggung karena sama sekali tidak dihargai. Padahal pihaknya telah berjuang keras memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Sebagai parpol, kata dia, peran Hanura tidak bisa dianggap remeh. Dengan keberadaan 800 kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia juga menjadi bukti berkeringat Hanura dalam memenangkan kontestasi pilpres.
Karena tidak masuk susunan kabinet, DPP menyerahkan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang untuk bersikap. Termasuk tidak menutup kemungkinan akan menjadi partai oposisi. “Pasti nanti akan mengeluarkan sikap politik,” katanya.
Sementara itu, Jokowi menyampaikan sulitnya menyusun kabinet. Itu dia sampaikan ketika menghadiri pembukaan Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta kemarin. “Dalam seminggu ini, saya dan Pak Wakil Presiden Ma’ruf Amin sibuk membentuk kabinet. Kemudian mengangkat menteri dan wakil menteri,” katanya.
Jokowi mengungkapkan pada proses penyusunan kabinet, dia menerima setidaknya 300 usulan nama. Padahal jumlah menteri hanya 34 orang. Itupun dalam menyusun, dia harus mempertimbangkan berbagai latar belakang. “Tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam. Karena memang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika,” kata dia.
Mantan wali kota Solo itu menyadari bahwa pilihan kabinet bakal berujung banyaknya yang kecewa. Sebab dari sisi perbandingan antara jumlah usulan dengan nama yang diangkat, sangat besar. Kekecewaan itu muncul karena ada perasaan usulannya tidak terakomodasi dalam kabinet.
Dia menyampaikan kemungkinan di antara yang hadir di acara pembukaan Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila ada yang kecewa. “Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya. Karena sekali lagi, ruangnya hanya 34 (menteri),” beber mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Di tengah adanya gelombang kekecewaan itu, Jokowi meyakini bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Indonesia bagi Jokowi memiliki Pancasila yang mempersatukan bangsa. Dia mengatakan perbedaan pendapat itu wajar. Perbedaan pilihan itu juga wajar. Namun dia menegaskan bahwa persatuan, kebersamaan, adalah segala-galanya. (mar/JPG/rom/k15)
