MANAGED BY:
JUMAT
06 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 25 Oktober 2019 09:53
JANGAN MACAM-MACAM..!! Ternyata Menko Bisa Veto Menteri

Menteri Dilarang Berdebat di Publik

Kabinet Indonesia Maju.

PROKAL.CO, JAKARTA- Stabilitas di internal kabinet dinilai krusial untuk mencapai target-target yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-Maruf lima tahun ke depan. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para menteri bekerja dalam komando yang seirama.

"Tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Tolong dicatat. Karena dalam lima tahun lalu ada 1,2,3 menteri yang masih belum faham," kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam Sidang Kabinet Pertama di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (24/10).

Jokowi menambahkan, semua menteri harus mampu mengontrol pernyataan yang disampaikan di publik. Khususnya terkait kebijakan yang berkaitan kementerian lain. Dia mengatakan, perdebatan antar menteri hanya boleh dilakukan di forum tertutup. Baik dalam rapat terbatas menteri, rapat paripurna, ataupun rapat internal.

Itupun, jika sudah diputuskan bersama, maka menteri tidak boleh meributkan di publik. "Kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan. Kalau ada perubahan dan kondisi tertentu, mari lah kita tarik lagi dalam rapat internal atau ratas," imbuhnya.

Lebih lanjut lagi, presiden juga mengingatkan bahwa kabinetnya harus bekerja secara tim dan menghilangkan ego sektoral. Untuk itu, semua menteri harus bekerja di bawah menteri koordinator (Menko) dan mengikuti arahannya. "Diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi, kerja tim," kata Jokowi dengan nada tinggi.

Isu kurang harmonis internal kabinet pada periode lalu terlihat di beberapa menteri. Salah satunya Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang jarang hadir saat rapat di Kemenko Perekonomian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang kerap absen di rapat Kemenko Maritim.

Menanggapi instruksi Presiden, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya. Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden memang sudah sepatutnya.

Untuk kordinasi dibawah Kemenkopolhukam sendiri, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu optimistis tidak ada masalah. Termasuk dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang notabene purnawirawan jenderal TNI-Polri. Mahfud mengaku sudah mulai berkomunikasi dengan para menteri di bawahnya.

"Malah secara berseloroh saya bilang 'Pak Prabowo saya akan ke kantor Pak Prabowo kalau ada sesuatu. Saya kan tinggal nyebrang”. Tapi kata Pak Prabowo 'tidak boleh bapak ke kantor saya. Saya yg menghadap bapak'," tuturnya.

Mahfud juga menambahkan, Menko memiliki tugas mengawal visi Presiden untuk diimplementasikan oleh Menteri ataupun kepala badan-badan dan lembaga-lembaga. Untuk itu, jika ada kebijakan dari Menteri yang bertentangan, maka Menko punya kewenangan untuk membenahi melalui veto.

"Presiden mengatakan menko boleh memveto kebijakan menteri yang ada di bawahnya kalau ia bertindak sendiri. Apalagi sampai bertentangan," tuturnya. Tujuannya tidak lain supaya arah kebijakan menteri tidak melenceng. Sejalan dengan visi presiden. ”Menteri tidak boleh punya visi,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, Veto yang dimiliki Menko dibutuhkan untuk memastikan semua menteri berjalan searah. Dengan demikian, aturan tumpang tindih antar kementerian/lembaga yang kerap terjadi selama ini lebih mudah ditertibkan dan diantisipasi.

"Dengan banyakya regulasi yang belum harmonis, menko bisa mengintervensi," tuturnya. Airlangga menegaskan, hal itu tidak membutuhkan payung hukum. Sebab, sifatnya instruksi presiden langsung kepada jajarannya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate juga tidak mempersoalkan. Menurutnya, kerja tim memang menuntut soliditas. Apa yang sudah diputuskan dalam rapat, harus dijalankan. "Jangan ada lagi perbedaan dari para menteri pada saat implementasi," kata dia.

 

Alasan Pemilihan Menteri

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan sejumlah pertanyaan publik terkait nama-nama yang dipilih sebagai pembantunya. Untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dipegang Nadiem Makarim, Jokowi berharap ada penerapan teknologi yang lebih maksimal dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dan Nadiem dinilai sebagai sosok yang tepat.

Pasalnya, kata Jokowi, Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah yang besar. Di mana ada ratusan ribu sekolah dengan jumlah siswa mencapai 50 juta anak. Dia berharap, semuanya bisa memiliki standar kompetensi yang sama.

"Setelah ada teknologi yang namanya aplikasi sistem yang bisa mempermudah dan bisa membuat lompatan. Sehingga hal-hal yang dulu dirasa tak mungkin sekarang menjadi mungkin," ujarnya.

Sayangnya, Jokowi tidak merinci pemanfaatan teknologi yang seperti apa yang dimaksud. Namun, berdasarkan pembicaraannya dengan Nadiem, kepada Jokowi bos GO-JEK itu mengaku sudah memiliki inovasi yang akan diterapkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. "Ada peluang besar ada terobosan untuk melakukan itu," ujarnya.

Sementara untuk posisi Menteri Agama yang meninggalkan tradisi dari Nahdlatul Ulama (NU), Jokowi menyebut Menag berlatarbelakang militer juga pernah dimiliki Indonesia. Jokowi berharap, Fachrul bisa menjawab berbagai masalah yang belakangan melanda Indonesia di bidang keagamaan. Khususnya terkait radikalisme dan intoleransi.

"Beliau punya pengalaman lapangan yang panjang, jadi saya kira pendekatannya yang lunak, yang baik," tuturnya. Meski demikian, berbagai layanan dasar keagamaan juga tetap harus ditingkatkan.

Kemudian untuk Terawan di posisi Menteri Kesehatan, Jokowi menilai kunci pelayanan kesehatan ada pada pengelolaan. Sehingga menterinya harus memiliki pengalaman manajemen yang baik. "Saya melihat dr Terawan memiliki kemampuan manajemen seperti itu," ucapnya.

Apalagi, Terawan juga menyandang ketua dokter militer dunia. Hal itu menunjukkan kapasitasnya mumpuni. Kelebihan lainnya adalah pengalaman lapangan yang matang. Baik dalam menghadapi bencana maupun menghadapi ancaman penyakit endemik yang sangat identik dengan kondisi Indonesia.

"Dan saya lihat waktu beberapa kali saya undang orientasinya adalah preventif," kata dia.

Nama lain yang mendapat tanda tanya adalah Tito Karnavian yang dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri. Jokowi beralasan, Tito memiliki pengalaman panjang di daerah. Selama karir di kepolisian, berbagai jabatan pernah dipegang termasuk Kapolda. Selama itu, hubungannya dengan Kepala Daerah selalu baik.

Pengalaman tersebut, diharapkan dapat diimplementasikan kembali saat menjabat Mendagri. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang baik di daerah diharapkan lebih mudah. "Itu tugas berat yang saya berikan di situ tapi juga yang berkaitan dengan keamanan, dan tertib sosial ini Juga menjadi tanggung jawab mendagri," ungkapnya.

Lantas, bagaimana dengan sosok Jaksa Agung baru? Jokowi menuturkan, dirinya sengaja memilih orang dari internal untuk mempermudah pemahaman. Berdasarkan obrolannya dengan ST Burhanuddin, ada sejumlah program perbaikan internal dan pencegahan korupsi yang ditawarkan. "Saya kira itu yang membuat saya sangat tertarik," kata mantan Walikota Solo itu.

Soal fakta bahwa Burhanuddin saudara dari anggota Partai PDIP, Jokowi yakin tidak akan berpengaruh. "Saya menjamin Pak Jaksa Agung profesional dalam menjalankan tugasnya," kata dia.

Lebih lanjut lagi, Jokowi juga mnjelaskan alasan Gerindra masuk kabinet. Dia mengatakan ingin membangun Demokrasi yang gotong royong. Jika masuknya dinilai cukup baik bagi jalannya pemerintahan, dia menilai tidak ada yang salah. Pemilihan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sendiri didasarkan pada latar belakangnya. "Pengalaman besar beliau ada di situ," tegasnya.

Jokowi juga menambahkan, dirinya sudah menyiapkan sejumlah jabatan wakil menteri. Selain untuk memaksimalkan kerja kementerian, kebijakan itu juga diambil untuk mewadahi aspirasi sejumlah kalangan. Misalnya menambah representasi Papua di Kabinet.

Soal berapa jumlah wakil menteri yang disiapkan, Jokowi enggan membeberkan. Yang pasti, berasal dari kalangan partai dan non partai. "Yang kita harapkan nanti bahwa wamen ini betul-betul membantu menterinya," kata dia. Menurut informasi yang dihimpun, Nama-nama wamen akan diumumkan dan dilantik pada hari ini (25/10).

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi membantah jika dirinya ditolak sebagai menteri oleh Kyai Nahdlatul Ulama. Menurutnya, sebagian kalangan hanya mempertanyakan. "Jangan bilang penolakan, kalian mendramitisasi. Ga ada, ga ada cerita penolakan," ujarnya usai rapat kabinet perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (24/10).

Dia menambahkan, para Kyai merupakan sahabatnya. Mesti berlatarbelakang militer, pria asal Aceh itu mengaku banyak aktif dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, sama halnya dengan para Kyai, dia juga memiliki misi yang sama untuk membangun bangsa dan keagamaan.

Disinggung soal ada tidaknya rencana silaturahmi, khususnya dengan Nahdlatul Ulama, dia membuka peluang tersebut. Bahkan bukan hanya ke NU, tapi juga Ormas keagamaan lainnya. "Pastilah ke PBNU, ke Muhammadiyah datang. Itu kan sahabat semua," kata dia.

Respon senada juga disampaikan Menkes Terawan. Dia membuka peluang untuk berkomunikasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memprotes pemilihannya. Namun, dia belum memastikan waktunya. 

 

KPK Imbau LHKPN

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para menteri dan pejabat setingkat menteri yang telah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Laporan itu merupakan upaya menutup celah korupsi. ”Atau membangun upaya pencegahan korupsi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Febri menjelaskan ada beberapa ketentuan untuk melaporkan LHKPN ke KPK. Pertama, bagi menteri yang telah menjadi penyelenggara negara sebelumnya dan telah menyampaikan LHKPN periodik 2019 hanya perlu melaporkan harta kekayaan berikutnya dalam rentang waktu Januari-31 Maret 2020. ”Pelaporan periodik itu untuk perkembangan kekayaan tahun 2019,” jelasnya.

Sementara bagi menteri baru, maka pelaporan LHKPN dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah menjabat. Kewajiban menyampaikan LHKPN juga berlaku bagi mantan menteri. ”Bagi mantan menteri yang tidak lagi menjadi penyelenggara negara, maka diwajibkan melaporkan kekayaan setelah selesai menjabat dalam jangka waktu 3 bulan,” ungkapnya.

Febri mengatakan kesadaran untuk melaporkan LHKPN merupakan contoh baik yang diharapkan dapat ditiru pejabat di lingkungannya. Pun, pelaporan kekayaan sekarang jauh lebih mudah. Yakni tinggal mengakses situs LHKPN KPK. Dalam situs itu juga memaparkan bagaimana mekanisme pelaporan harta kekayaan.

Selain LHKPN, KPK juga mengimbau menteri-menteri Jokowi menyadari batasan-batasan baru yang diatur secara hukum. Seperti larangan penerimaan suap, gratifikasi, uang pelicin atau nama-nama lain. Semua penerimaan yang berhubungan dengan jabatan harus ditolak sejak awal. ”Kalau tidak bisa menolak, wajib dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja,” imbuh Febri. (far/syn/tyo)


BACA JUGA

Jumat, 06 Desember 2019 00:21

Suaka Orang Utan Jompo 10 Km dari Calon Istana Negara

 Pusat Suaka Orangutan (PSO) Arsari di Penajam Paser Utara, Kalimantan…

Kamis, 05 Desember 2019 23:13

Hakim Itu Dituntut 10 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar

SAMARINDA–Air muka Kayat datar, kala mendengar jaksa penuntut umum (JPU)…

Kamis, 05 Desember 2019 11:32

Satu Tersangka Kembali Ditangkap

TENGGARONG-Dukungan kepada Pertamina, Polri dan TNI dalam mengungkap dalang di…

Kamis, 05 Desember 2019 11:31

Bawa Misi Dagang, Gubernur Jatim Berkunjung ke Gedung Biru Kaltim Post

Dalam lawatan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa ke…

Kamis, 05 Desember 2019 11:31
Selama Libur Natal dan Tahun Baru, Difungsikan Penuh Maret 2020

Beroperasi Sebagian, Tol Balikpapan-Samarinda Bakal Digratiskan

Teka-teki pengoperasian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akhirnya terjawab. Jalan bebas…

Kamis, 05 Desember 2019 00:29

Dirut Pupuk Kaltim Diperiksa Terkait Perjanjian Pengangkutan Amoniak

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT. Pupuk…

Rabu, 04 Desember 2019 12:00

KPK Periksa Dirut PT Pupuk Kaltim

JAKARTA- Kasus dugaan suap Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik…

Rabu, 04 Desember 2019 11:55

Stefano ’’Teco’’ Cugurra, Telepon Pembuka Jalan, dan Sejarah di Liga Indonesia

Kedekatan dengan pemain dan kepiawaian meramu taktik dengan ketahanan fisik…

Rabu, 04 Desember 2019 11:37

Illegal Tapping Terkuak, Hasil Produksi Meningkat

TENGGARONG–Pihak PT Pertamina Field Sangasanga mulai membeberkan hasil investigasi internal…

Rabu, 04 Desember 2019 11:37

Illegal Tapping Terkuak, Hasil Produksi Meningkat

TENGGARONG–Pihak PT Pertamina Field Sangasanga mulai membeberkan hasil investigasi internal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.