JAKARTA- Stabilitas di internal kabinet dinilai krusial untuk mencapai target-target yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-Maruf lima tahun ke depan. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para menteri bekerja dalam komando yang seirama.
"Tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Tolong dicatat. Karena dalam lima tahun lalu ada 1,2,3 menteri yang masih belum faham," kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam Sidang Kabinet Pertama di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (24/10).
Jokowi menambahkan, semua menteri harus mampu mengontrol pernyataan yang disampaikan di publik. Khususnya terkait kebijakan yang berkaitan kementerian lain. Dia mengatakan, perdebatan antar menteri hanya boleh dilakukan di forum tertutup. Baik dalam rapat terbatas menteri, rapat paripurna, ataupun rapat internal.
Itupun, jika sudah diputuskan bersama, maka menteri tidak boleh meributkan di publik. "Kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan. Kalau ada perubahan dan kondisi tertentu, mari lah kita tarik lagi dalam rapat internal atau ratas," imbuhnya.
Lebih lanjut lagi, presiden juga mengingatkan bahwa kabinetnya harus bekerja secara tim dan menghilangkan ego sektoral. Untuk itu, semua menteri harus bekerja di bawah menteri koordinator (Menko) dan mengikuti arahannya. "Diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi, kerja tim," kata Jokowi dengan nada tinggi.
Isu kurang harmonis internal kabinet pada periode lalu terlihat di beberapa menteri. Salah satunya Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang jarang hadir saat rapat di Kemenko Perekonomian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang kerap absen di rapat Kemenko Maritim.
Menanggapi instruksi Presiden, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya. Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden memang sudah sepatutnya.
Untuk kordinasi dibawah Kemenkopolhukam sendiri, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu optimistis tidak ada masalah. Termasuk dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang notabene purnawirawan jenderal TNI-Polri. Mahfud mengaku sudah mulai berkomunikasi dengan para menteri di bawahnya.
"Malah secara berseloroh saya bilang 'Pak Prabowo saya akan ke kantor Pak Prabowo kalau ada sesuatu. Saya kan tinggal nyebrang”. Tapi kata Pak Prabowo 'tidak boleh bapak ke kantor saya. Saya yg menghadap bapak'," tuturnya.
Mahfud juga menambahkan, Menko memiliki tugas mengawal visi Presiden untuk diimplementasikan oleh Menteri ataupun kepala badan-badan dan lembaga-lembaga. Untuk itu, jika ada kebijakan dari Menteri yang bertentangan, maka Menko punya kewenangan untuk membenahi melalui veto.
"Presiden mengatakan menko boleh memveto kebijakan menteri yang ada di bawahnya kalau ia bertindak sendiri. Apalagi sampai bertentangan," tuturnya. Tujuannya tidak lain supaya arah kebijakan menteri tidak melenceng. Sejalan dengan visi presiden. ”Menteri tidak boleh punya visi,” kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, Veto yang dimiliki Menko dibutuhkan untuk memastikan semua menteri berjalan searah. Dengan demikian, aturan tumpang tindih antar kementerian/lembaga yang kerap terjadi selama ini lebih mudah ditertibkan dan diantisipasi.
"Dengan banyakya regulasi yang belum harmonis, menko bisa mengintervensi," tuturnya. Airlangga menegaskan, hal itu tidak membutuhkan payung hukum. Sebab, sifatnya instruksi presiden langsung kepada jajarannya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate juga tidak mempersoalkan. Menurutnya, kerja tim memang menuntut soliditas. Apa yang sudah diputuskan dalam rapat, harus dijalankan. "Jangan ada lagi perbedaan dari para menteri pada saat implementasi," kata dia.
