Struktur kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sudah terbentuk. Komposisi menteri tersebut menyisakan tiga partai di luar pemerintahan. Yaitu PAN, PKS dan Demokrat. Ketiganya pun siap memainkan peran sebagai partai oposisi.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, sejak awal pihaknya sudah merasa akan menjadi bagian dari luar pemerintahan. Bagi PKS itu bukan persoalan. PKS, kata Hidayat, siap menjelankan peran dalam proses check and balances. ’’Awalnya banyak yang menduga hanya PKS yang di luar kabinet. Sekarang terbukti kami tidak sendiri. Ada PAN dan Demokrat,” kata Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (23/10).
Menurutnya, di alam dunia demokrasi sangat lumrah menyisakan pembagian kekuasaan. Ada yang berada di dalam kabinet untuk menjalakan pemerintahan dan sebagian partai lagi di luar sebagai penyeimbang. Posisi sebagai penyeimbang, jelasnya, tidak kalah penting dengan partai yang menjalankan kebijakan.
’’Ini agar demokrasi kita sehat. Harus ada kontrol,” papar Hidayat. Disampaikan, fungsi kontrol parlemen ke pemerintah tidak boleh kendor. Darimana pun partainya. Sebab berdasar konstitusi, imbuh Hidayat, kewajiban DPR adalah melakukan check and balances. Artinya seluruh anggota DPR, tambah dia, harus bersuara atas berbagai kebijakan pemerintah. ’’Apapun partainya,” kata dia.
Jika kebijakan pemerintah bagus, maka harus didukung. Namun jika melenceng dan merugikan publik, maka parlemen wajib bersuara. Kemudian memberikan solusi-solusi. ’’Inilah kritis yang konstruktif. Tidak asal,” kata wakil ketua MPR itu.
Lebih jauh disampaikan, PKS dalam waktu dekat segera bertemu dengan Presiden Jokowi. Ketua DPP Mardani Ali Sera menyampaikan pihaknya akan berterus terang menyampaikan ke Jokowi bahwa PKS berada di luar pemerintah. Akan tetap kritis terhadap semua kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi publik. ’’Kami akan kulo nuwon. Bahwa PKS siap menjadi mitra yang kritis konstruktif sesuai dengan aspirasi publik,” imbuhnya.
Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan PAN ingin menegakkan etika berpolitik. Bahwa dalam logika demokrasi, jelas dia, selalu memerlukan kekuatan penyeimbang. Itu agar proses check and balances bisa berjalan normal dan sehat. ’’Pastinya bukan menjadi oposisi yang ngawur. Kami hanya ingin hadirkan opsi yang lain di luar keputusan pemerintah,” kata Yandri.
Dia berjanji menghadirkan oposisi yang sehat. Meski demikian, pihaknya tidak akan menutup ruang komunikasi dan silaturahmi antarpartai. Termasuk dengan partai-partai penyokong pemerintah.
Terkait sikap Gerindra merapat ke pemerintah, Yandri mengaku tidak khawatir. Menurutnya, itu adalah kebijakan internal Gerindra. Sebagai partai besar, ucap dia, Gerindra memiliki independensi dan kemandirian untuk memutuskan sikap politik.
Ketua Fraksi Demokrat di DPR Eddy Baskoro Yudhoyono mengucapkan selamat atas komposisi menteri pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Dia berharap sosok-sosok yang terpilih sebagai menteri adalah orang yang berkompeten. Serta sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin.
Ibas mengatakan, meski berada di luar kabinet, partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi. Namun siap mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat. ’’Kami berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat. papar Ibas.
Sementara itu, merapatnya partai-partai ke lingkaran kekuasaan memunculkan kekhawatiran soal nasib lembaga DPR lima tahun ke depan. Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma mengatakan parlemen terancam mandul. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kehidupan demokrasi ke depan. ’’Yang sangat kita khawatirkan DPR kembali seperti lembaga stempel. Persis seperti Orde Baru,” ungkap I Made Leo Wiratma.
Menurutnya, keputusan Gerindra yang tekah bergabung ke kabinet pasti mengurangi kekuatan oposisi di parlemen. Sebab praktis hanya meninggalnya PKS PAN dan Demokrat. ’’Tentu ini menandai matinya kekuatan oposisi di parlemen,” ujar Made Leo Wiratma. (mar)
