PR Stabilitas, Investasi, hingga Pilkada di Kemendagri

- Kamis, 24 Oktober 2019 | 11:41 WIB

JAKARTA – Sejumlah pekerjaan rumah menanti Mendagri Tito Karnavian sejak hari pertama bekerja. Presiden sudah memberikan pesan khusus agar institusi yang dipimpin Tito bisa mendukung masuknya investasi ke Indonesia. Pekerjaan rumah terdekat lainnya adalah Persiapan pilkada serentak 2020.

Usai dilantik sebagai menteri kemarin (23/10), Tito dan mantan Mendagri Tjahjo Kumolo menggelar serah terima jabatan di kantor kemendagri. Tito akan memimpin sekitar 7.000 staf di Kemendagri dan membina praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Juga menjadi Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Wakil Ketua Kompolnas. Dan tentu saja, membina pemerintah daerah di 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.

Tjahjo menuturkan, selama lima tahun belakangan, yang belum padu adalah menjaga stabilitas. ”Saya hanya mampu mengoptimalkan agar Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) tidak hanya ada di provinsi atau kabupaten/kota,’’ terangnya. Melainkan, membuat struktur hingga kecamatan.

Selain itu, yang menurut Tjahjo menjadi kekurangan dia adalah pencegahan korupsi. ”Ada 119 kepala daerah, belum termasuk pimpinan DPRD, yang kena OTT (operasi tangkap tangan) KPK,’’ lanjutnya. Padahal, upaya pencegahan sudah dilakukan dengan segala cara. Tapi nyatanya jumlah kepala daerah yang menjadi pesakitan masih tinggi.

Kemudian, yang belum bisa dia penuhi adalah aspirasi masyarakat untuk memekarkan daerah. Ada sedikitnya 314 usulan pemekaran provinsi dan Kabupaten/Kota yang masuk. Hanya saja, usulan itu mengendap karena pihaknya memang mengambil kebijakan moratorium pemekaran wilayah.

Sementara itu, bagi Tito, ini adalah jabatan publik pertamanya selepas menjadi Kapolri. ’’Menjabat di Kementerian Dalam Negeri ini jujur adalah hal baru bagi saya, masuk ke dalam lingkungan yang sepenuhnya sipil,’’ terangnya. Kultur dan tata nilai yang dianut sangat mungkin berbeda dengan kepolisian.

Tito juga menjelaskan bahwa dia saat ini sudah resmi pensiun dari Polri. ’’Karena ini jabatan sipil, maka saya harus berhenti sebagai angota Polri,’’ lanjutnya. Karena itu, sejak kemarin Tito resmu menyandang status purnawirawan polisi.

Sebagai langkah awal, Tito menyatakan bakal belanja masalah. Sejak awal, Presiden sudah memberikan beberapa tugas yang harus dia kerjakan sebagai mendagri. Salah satunya adalah mendukung masuknya investasi ke Indonesia. Tentu dukungan itu akan diwujudkan melalui instrumen kebijakan pemerintahan di pusat dan daerah.

Disinggung mengenai investasi, Tito menyatakan bahwa dia akan mendengar paparan dari eselon 1 terlebih dahulu. Kemudian, berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Menko Maritim dan Investasi. kemarin, Tito menyatakan sudah melakukan pembicaraan awal dnegan Bahlil maupun Luhut.

Pada prinsipnya, syarat utama investasi adalah keamanan. Kemudian, kemudahan perizinan dan kepastian hukum. salah satu instrumen yang diminta presiden untuk dimaksimalkan adalah data kependudukan. Data kependudukan ada kaitannya dengan perizinan. Juga dalam hal kebijakan, harus sinkron.

Dalam hal investasi, kebijakannya harus senada dari atas ke bawah. Tidak bisa berbeda-beda. Kebijakan antara pusat dan daerah harus disesuaikan. ’’Spirit utamanya adalah mempermudah iklim investasi,’’ tutur alumnus Akpol 1987 itu.

Mengenai pilkada, Tito menyatakan dia sudah punya pengalaman menangani dua edisi pilkada. yakni, pada 2017 dan 2018. Meskipun lebih banyak terkait pengamanan pelaksanaan pilkada. ’’Saya cukup paham di mana posisi Polri, Kemendagri, Bawaslu, KPU. Semuanya harus sinergi,’’ tegasnya.

Di sisi lain, masuknya Tito ke Kemendagri juga membawa suasana berbeda. Perbedaan sudah mulai terlihat sejak Tito tiba di Kemendagri bersama Tjahjo untuk serah terima jabatan. Sejumlah pengawal Tito tampak bersiaga di sekeliling mantan Kapolda Papua itu. Mereka membuat jarak antara Tito dengan para fotografer yang mengambil suasana kedatangan putra kelahiran Palembang itu.

Tito sendiri tidak menampik bahwa dia akan menggunakan pengawalan selama bertugas. Menurut dia, itu konsekuensi yang harus dia tanggung dari latar belakang jabatan sebelumnya. ’’Saya kan mantan komandan antiteror, juga mantan Kapolri. Kita juga lihat ada peristiwa (penusukan) Menkopolhukam,’’ terang tokoh yang akan berulang tahun ke-55 Sabtu (26/10) nanti itu.

Meskipun demikian, Tito memastikan dia tidak akan selalu dikawal ketat. Semua tentu tergantung situasi dan kondisi saat bekerja. ’’Saya ngerti kapan waktunya saya harus dikawal ketat, dan kapan saya dengan istri cukup berdua saja,’’ imbuhnya. (byu)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X