MANAGED BY:
SENIN
16 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 22 Oktober 2019 13:45
Pengusaha Ngaku Sulit Ikuti Kenaikan UMP

Kondisi Tiap Daerah Berbeda, Dorong Penggunaan Skema Klaster

Aktivitas di pelabuhan di Balikpapan. Tak semua pengusaha bisa memenuhi UMP Kaltim.

PROKAL.CO, Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) telah disahkan sebesar 8,51 persen. Namun, pengusaha di Kaltim tampaknya bakal kesulitan mengikuti ketentuan ini. Sebab kondisi ekonomi di Bumi Etam belum menunjukkan performa baik.

 

BALIKPAPAN – Jika dipaksakan berjalan, kenaikan UMP tersebut dikhawatirkan menjadi beban pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengungkapkan, kalangan pengusaha keberatan. Pasalnya, kondisi ekonomi tiap daerah berbeda. Di Kaltim sendiri ekonomi masih slowdown atau merangkak naik. Berbeda dengan daerah seperti Sulawesi Selatan atau beberapa daerah di Jawa yang pertumbuhan ekonominya lebih stabil. 

Penetapan UMP 2018 menjadi kewenangan gubernur dan harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Slamet menyayangkan, aturan itu terus menjadi acuan. Faktanya, kondisi usaha belakangan ini sangat dinamis.

“Sebagai salah satu anggota dewan pengupahan daerah, kami sudah menyuarakan keberatan ini. Acuan kenaikan UMP berdasarkan inflasi dan pertumbuhan nasional. Kalau berdasarkan kondisi inflasi, di Kaltim kenaikan sekitar 7 persen,” ucapnya. 

Acuan tersebut, jika diterapkan di Kaltim, kondisinya tidak akan berimbang dalam penetapan UMP. Bagi pengusaha jelas sangat memberatkan. Bagi pekerja, meski naik, jika kinerja perusahaan tempat mereka bekerja tidak bisa membayar gaji mereka, mau tidak mau langkah pengurangan karyawan menjadi jalan pintas. 

Slamet mengatakan, jika jalan pintas itu ditempuh demi menjaga operasional perusahaan, otomatis menambah jumlah pengangguran. “Pemerintah juga yang dibuat pusing,” tuturnya. 

Dia menyebut, pengusaha melalui Apindo maupun Kadin, sempat menyarankan kenaikan UMP diatur menggunakan skema klaster. Jadi, tak perlu menjadikan PP 78 sebagai acuan tunggal. “Skema klaster itu menentukan kenaikan UMP berdasarkan keuntungan atau pendapatan mereka dalam satu tahun. Jadi, pendapatan sekian kenaikan UMP menyesuaikan. Kalau sekarang, perusahaan rugi pun tetap wajib menaikkan upah,” keluhnya. 

Apindo, disebutnya telah melakukan komunikasi dengan seluruh sektor usaha di Kaltim. Hasilnya, mereka semua keberatan dengan kenaikan upah 8,51 persen ini. Di sektor tambang, misalnya. Kendati harga batu bara sempat merangkak naik pada tahun lalu, namun dia menyebut efeknya belum akan terasa dalam waktu dekat ini. 

“Di Kaltim ini, serikat buruhnya mengerti kondisi perusahaan. Daripada mereka tidak bekerja, lebih baik menunggu sampai kondisi baik. Kenaikan tidak perlu tinggi. Kondisi seperti ini, jika tidak bekerja akan lebih memperparah,” beber pengusaha penyuka golf ini. 

Perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kaltim Bambang Setiono menuturkan, untuk Kaltim kenaikan UMP tak perlu mengikuti nasional. Jika dipaksakan naik terlampau tinggi, banyak perusahaan yang akan melakukan efisiensi secara ekstrem. “Kami sadar banyak perusahaan yang sedang melakukan efisiensi. Naik pun harga barang pasti ikut naik. Sebaiknya kita memikirkan akselerasi pertumbuhan ekonomi," jelasnya. (aji/ndu/k15) 


BACA JUGA

Minggu, 15 Desember 2019 21:04

WUIHH MAKIN ENAK..!! Tahun 2020, PNS Tak Perlu Ngantor

Abdi negara bisa segera berkantor di mana saja. Pola perhitungan…

Minggu, 15 Desember 2019 21:03

Tak Semua Eselon III dan IV Dihapus

Jabatan Eselon III dan IV bakal tidak ada lagi. Aparatur…

Minggu, 15 Desember 2019 21:00

Jembatan Mahakam IV Diperkirakan Bisa Dipakai Maret 2020

SAMARINDA–Masyarakat Kota Tepian tampaknya harus banyak bersabar. Sebab, Jembatan Mahakam…

Minggu, 15 Desember 2019 20:57

Azura Luna, Warga Kediri yang Jadi Buronan Interpol Hong Kong

Sosialita asal Kediri terlibat banyak kasus penipuan. Kemudian, menghilang setelah…

Minggu, 15 Desember 2019 20:50

Progres Jalan Bontang - Samarinda dan Sangatta 95 Persen, Rampung Bulan Ini

BALIKPAPAN – Proyek preservasi jalan nasional Samarinda, Bontang, dan Sangatta…

Minggu, 15 Desember 2019 20:11

BPS Sebut Ekonomi Indonesia Tahun 2020 Bakal Suram

JAKARTA- Secara mengejutkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan pernyataan yang…

Minggu, 15 Desember 2019 14:02

Bandara APT Pranoto Kembali Beroperasi Besok, Maskapai Ini Sudah Buka Reservasi

SAMARINDA - Bandara APT Pranoto akan kembali beroperasi pada hari…

Minggu, 15 Desember 2019 10:00

Pemerintah Kaji Bus Amfibi Jadi Moda Transportasi di Calon Ibu Kota Negara

Melihat karakter geografis calon ibu kota negara, Kalimantan Timur, banyak…

Minggu, 15 Desember 2019 09:52

IKN Perlu Daya Listrik Empat Kali Lipat Jakarta

Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim berdampak domino. Salah…

Minggu, 15 Desember 2019 09:47

Presiden ke Kaltim Lagi, Resmikan Tol Balsam lalu Tinjau Lahan IKN

SAMARINDA-Jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) direncanakan diresmikan pekan depan. Tepatnya, Selasa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.