JAKARTA - Partai Gerindra akhirnya masuk ke koalisi pemerintah. Sebagai timbal baliknya, partai berlambang Garuda itu akan mendapat jatah menteri. Bersama koleganya Edhy Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima mandat langsung dari Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (21/10).
“Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau. Dan saya sudah sampaikan dari partai Gerindra apbila diminta kami siap membantu. Kali ini resmi diminta dan kami siap membantu,” ujarnya usai pertemuan.
Meski tidak mengatakan secara terang, Prabowo mengatakan dirinya diminta untuk membantu presiden di sektor pertahanan. “Beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta beliau di bidang pertahanan,” imbuhnya. Dengan clue tersebut, besar kemungkinan Prabowo bakal menempati posisi Menteri Pertahanan.
Bahkan, lanjut dia, Presiden telah memberi sejumlah arahan terkait visi bidang pertahanan ke depannya. Dan Prabowo siap menanggung tugas tersebut. “Saya akan bekerja serius untuk mencapai sasaran-sasaran yang dibutuhkan,” imbuhnya.
Saat disinggung soal nasib Edhy Prabowo, mantan Danjen Kopassus itu enggan membocorkan. Menurut dia, kepastiannya akan disampaikan pada hari rabu besok (23/10). Namun dia mengisyaratkan jika partainya mendapat jatah dua menteri. “Yang dipanggil dua jadi berapa?,” kata dia lalu beranjak pergi.
Selama ini, kans masuknya Edhy Prabowo sendiri sudah santer terdengar setelah komunikasi politik Prabowo dengan Jokowi berlangsung. Mantan Ketua Komisi IV DPR itu disebut-sebut meminta posisi Menteri Pertanian.
Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi santai masuknya Prabowo sebagai menteri. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sosok yang diundang Jokowi ke istana merupakan hasil pembahasan antara para ketua umum partai koalisi dengan presiden. "Seluruh ketum partai sudah diajak bicara dan berdiskusi," terang dia di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat kemarin.
Namun, Jokowi juga mempunyai hak prerogratif dalam menentukan nama. Pihaknya menghormati nama yang ditetapkan Jokowi. Sebab, presiden lah yang mengambil keputusan dan menentukan pergerakan kemajuan Indonesia ke depan. Jokowi sudah mempertimbangkan seksama nama-nama yang akan mendampingi dan menjadi pembantu presiden.
Begitu juga soal posisi menteri pertahanan yang akan dijabat Prabowo. Hasto mengatakan, tentu Jokowi sudah memikirkannya secara matang. Bagaimana jika Prabowo menjadi kendala dan menusuk dari belakang? Dia menegaskan, rakyat lah yang akan melihat nanti. "Orang Jawa ada perumpamaan, dikei ati, ojo ngerogoh rempelo (dikasih hati, jangan minta ampela)," ungkap dia.
Hasto yakin masuknya Gerindra tidak akan menganggu soliditas koalisi. Dia menilai para ketum partai menghormari hak prerogratif presiden dan juga memahami pertimbangan - pertimbangan yang diambil presiden ketika memutuskan untuk memperluas Indonesia kerja. "Karena semangat gotong royong inilah yang sebenarnya menjadi jiwa bagi bangsa," ungkapnya.
Ketua Umum Arus Bawah Jokowi Michael Umbas mengatakan, soal masuknya Gerindra ke dalam koalisi sudah disampaikan Jokowi saat bertemu relawan Minggu (20/10) malam. "Pak Jokowi menyampaikan dengan bahasa halus, tapi relawan tidak diberi ruang untuk bertanya kenapa," tutur dia.
Menurut dia, para relawan merasa gelisah dengan keputusan itu. Sebab, secara psikologis mereka masih terbawa dengan kerasnya persaingan di pilpres. Sulit menerima lawan yang membabi buta untuk masuk kabinet.
Yang menjadi pertanyaan relawan, apakah ada keuntungan politik lebih besar bagi Jokowi dengan masuknya Gerindra? Apakah itu hanya semata-mata untuk rekonsiliasi. Pihaknya ingin memastikan Pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan tidak terjadi hal-hal yang buruk. Yaitu, adanya pihak yang memanfaatkan kekuasaan atau membajak pemerintahan.
Sebenarnya, kata dia, yang ingin diketaui para relawan adalah apa alasan Jokowi mengajak Gerindra. "Apakah bisa dipastikan tidak ada ancaman dalam pemerintahan lima tahun mendatang," tanyanya. Dia juga masih mempertanyakan sikap Prabowo yang sangat mengebu-gebu ingin berkuasa, kemudian bersikap baik sekali terhadap Jokowi, kemudian masuk koalisi dan meminta jatah menteri. Apakah hanya jatah menteri yang diinginkan Prabowo?
Sikap Prabowo itu masih menimbulkan tanda tanya. Sebab, dia datang ingin masuk koalisi, kemudian menyodorkan posisi menteri yang diinginkan. Berbeda jika dia ingin masuk kabinet, kemudian menyerahkan keputusan posisi menteri ke Jokowi. Apalagi dia bukan anggota koalisi.
