LONDON– Lagi-lagi, politik Inggris mengalami antiklimaks. Setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berhasil mengamankan kesepakatan dengan Uni Eropa, parlemen justru memperlambat laju mereka. Evaluasi di parlemen bisa jadi mengembalikan negosiasi Brexit ke titik awal.
Kabinet Johnson mulai memperkenalkan isi Withdrawal Agreement Bill (WAB) alias undang-undang kesepakatan Brexit kepada rekan di Istana Westminster kemarin (21/10).
Sejak awal, pemerintah ingin perkenalan itu langsung disusul dengan pemungutan suara terkait persetujuan WAB. ’’Kami punya dukungan yang cukup untuk meloloskan kesepakatan di House of Commons,’’ ujar Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menurut The Guardian.
Namun, keinginan tersebut sepertinya bakal pupus. Ketua Majelis Rendah John Bercow diprediksi menolak usulan itu. Dia sudah berkata tidak saat kabinet Johnson mengusulkan hal serupa pada sidang Sabtu (19/10).
Pemerintah enggan jika kesepakatan mereka harus melalui prosedur pembuatan undang-undang biasa. Pertama, pembahasan undang-undang paling cepat pun masih butuh waktu berminggu-minggu. Kedua, beberapa pihak pasti meminta agar beberapa detail perjanjian diubah.
Hasilnya, pemerintah harus kembali ke garis start: negosiasi dengan Uni Eropa. ’’Orang yang ingin mengubah legislasi adalah pihak yang ingin menunda atau bahkan membatalkan Brexit,’’ ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Inggris Rishi Sunak kepada BBC.
Tentu saja, tak semua setuju dengan rezim Johnson. Justine Greening, anggota parlemen independen, menuturkan bahwa regulasi sepenting WAB sudah seharusnya dicermati. ’’Semua orang tahu bahwa hukum yang dibuat terburu-buru merupakan hukum yang buruk,’’ tegas mantan anggota Partai Konservatif itu.
Di saat yang sama, Partai Buruh melakukan langkah yang ditakuti Konservatif. Kabar yang beredar, partai yang dipimpin Jeremy Corbyn tersebut sedang menggalang dukungan untuk mengajukan mosi. Mosi itu mewajibkan pemerintah mempertahankan keanggotaan dalam serikat pabean Uni Eropa.
Rumor lain menyatakan bahwa Partai Buruh juga meminta pemerintah agar melakukan referendum kedua. Referendum tersebut bakal menanyakan kepada rakyat, apakah mereka benar-benar ingin lepas dari Eropa. ’’Yang jelas, kami akan mengajukan amandemen untuk memastikan hubungan ekonomi kami dengan Eropa masih erat,’’ papar Keir Starmer, kepala bidang Brexit Partai Buruh.
Salah satu yang dirayu adalah Democratic Unionist Party (DUP). Partai perwakilan rakyat Irlandia Utara itu merupakan salah satu kubu yang paling keras menolak kesepakatan Brexit ala Johnson.
Sayang, anggota DUP Parlemen Inggris Jim Shannon menolak proposal Buruh lebih dulu. Menurut dia, mereka tak punya niat untuk bertahan di dalam serikat pabean Uni Eropa. ’’Kami tidak akan pernah mendukung hal tersebut,’’ ungkapnya.
Sammy Wilson, jubir DUP, menjelaskan bahwa DUP tak pernah menolak Brexit. Mereka hanya menolak kesepakatan Brexit Johnson. Pasalnya, perjanjian itu bakal menciptakan batas bea cukai di Laut Irlandia. ’’Kami mendukung mosi Letwin untuk membahas kesepakatan tersebut dan mengutarakan keresahan kami,’’ ungkap Wilson.
Di sisi lain, respons Uni Eropa makin membuat Johnson kecewa. Bukannya marah karena Inggris meminta perpanjangan, mereka cenderung anteng. Bahkan, Jerman sudah memberikan lampu hijau terkait dengan permintaan perpanjangan hingga 31 Januari 2020.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menuturkan, pihaknya tak keberatan jika ada perpanjangan dalam waktu singkat. ’’Jika ada masalah dalam ratifikasi, kami tidak akan mencegah perpanjangan teknis yang pendek,’’ ungkapnya kepada Agence France-Presse.
Namun, tegas dia, beda lagi jika parlemen murni menolak kesepakatan terbaru. Pasalnya, hal tersebut membuat situasi internal Uni Eropa makin panas. Beberapa negara memang sudah bosan dengan urusan Brexit yang tak kunjung rampung.
