MANAGED BY:
SENIN
20 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 22 Oktober 2019 12:22
UU KPK Berlaku, Penyidik Pilih Hati-Hati

Hanya Berani Periksa Saksi

ilustrasi penyidik KPK

PROKAL.CO, JAKARTA – Sesuai prediksi, aktivitas penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meredup setelah berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK. Sejumlah pegawai di deputi penindakan mengaku hanya bisa melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka. ”Kalau memeriksa saksi tidak terlalu berisiko,” ujar salah seorang pegawai KPK kemarin (21/10).

Aktivitas penindakan yang loyo itu merupakan dampak berlakunya UU KPK baru hasil revisi DPR bersama pemerintah. Sumber Jawa Pos di internal KPK mengatakan, pasal-pasal yang saling bertentangan di undang-undang baru itu membatasi ruang gerak penyidik. Tidak ada kepastian hukum yang bisa menjadi pijakan kuat menggelar penindakan. ”Kacau jadinya,” tegasnya.

Kegiatan mengumpulkan alat bukti di penyidikan umumnya dilakukan dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Nah, upaya itu kini terkendala karena pasal-pasal di UU KPK baru yang saling bertentangan. Satu pasal menyebut kegiatan KPK bisa dilaksanakan dengan UU lama sampai dewan pengawas (dewas) terbentuk. Sedangkan pasal lain menyebut penindakan harus mengacu UU KPK baru.

Pantauan Jawa Pos, aktivitas penindakan di KPK kemarin hanya memeriksa delapan saksi untuk empat perkara. Di antaranya kasus proyek fiktif PT Waskita Karya, dugaan suap proyek di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Muara Enim, dugaan suap distribusi gula di PTPN III, serta kasus korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di Pelindo. Sebelum UU baru berlaku pemeriksaan saksi lebih dari 10 orang dalam sehari.

Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menilai kekosongan hukum yang meresahkan pegawai penindakan KPK itu bisa diatasi bila Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). ”Dalam UU KPK versi revisi, tidak ditemukan adanya mekanisme transisi pemberlakuan peraturan tersebut,” ujarnya.

Erwin menjelaskan, UU KPK hasil revisi yang langsung dijalankan menyebabkan kekacauan. Itu karena terlalu banyak pasal-pasal yang tidak dibarengi dengan ketentuan peralihan. Jalan keluarnya adalah perppu. ”Karena tidak mungkin mengefektifkan undang-undang hasil revisi itu dalam jangka waktu pendek,” paparnya.

Aktivitas penindakan KPK saat ini terganggu dengan pasal 70 C yang berbunyi : Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Tidak adanya kepastian hukum itu melengkapi kerancuan pasal 69D yang berbunyi : Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini. Hingga kemarin, dewas belum terbentuk. (tyo/oni)


BACA JUGA

Minggu, 19 Januari 2020 10:39

Banjir Surut, Tapi Tetap Waspada Karena Samarinda Masih Potensi Hujan Lebat

 Samarinda - Empat hari sudah warga Jalan Pakis Merah, Kelurahan Sempaja…

Sabtu, 18 Januari 2020 10:50

Perpanjangan Runway Bandara Ini Masih Abu-Abu

SAMARINDA–Untuk menunjang transportasi di ibu kota negara (IKN), landasan pacu…

Sabtu, 18 Januari 2020 10:49

Daerah Resapan Air Berubah Jadi Beton, Jangan Heran Banjir Terus Datang

Kurangnya ruang terbuka hijau hingga sistem drainase yang buruk membuat…

Sabtu, 18 Januari 2020 10:47

Kemenaker Siapkan Kartu Pra Kerja Proyek IKN

BALIKPAPAN–Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim membuka banyak kesempatan…

Sabtu, 18 Januari 2020 10:34

Tersangka Jiwasraya Juga Dijerat Pasal Pencucian Uang

JAKARTA-- Para tersangka kasus PT Asuransi Jiwasraya dikenakan pasal tindak…

Sabtu, 18 Januari 2020 10:34

Ini Alasan Mengapa Bangun IKN Ada Keterlibatan Asing

JAKARTA- Dipilihnya tiga warga negara Asing (WNA) sebagai dewan pengarah…

Sabtu, 18 Januari 2020 10:07
Jalinan Kedekatan Natuna dengan Negara-Negara Tetangga

Berobat ke Johor, Jual Ikan ke Singapura dan Hongkong

Di luar ketegangan di lautan, ada kedekatan antara warga Kepulauan…

Sabtu, 18 Januari 2020 10:03

Diduga Penularan Antraks dari Daerah Lain

JAKARTA- Kementerian Kesehatan kemarin (17/1) mengunjungi Gunung Kidul guna memastikan…

Jumat, 17 Januari 2020 23:00

Banjir Samarinda Cuma Komoditas Politik

SAMARINDA-Gaya komunikasi Wali Kota Syaharie Jaang dalam menyikapi banjir di…

Jumat, 17 Januari 2020 22:00

KLHK Investigasi Tambang Ilegal di IKN

BALIKPAPAN–Kegiatan pertambangan di sekitar lokasi calon ibu kota negara (IKN)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers