MANAGED BY:
SELASA
12 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 22 Oktober 2019 12:22
UU KPK Berlaku, Penyidik Pilih Hati-Hati

Hanya Berani Periksa Saksi

ilustrasi penyidik KPK

PROKAL.CO, JAKARTA – Sesuai prediksi, aktivitas penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meredup setelah berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK. Sejumlah pegawai di deputi penindakan mengaku hanya bisa melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka. ”Kalau memeriksa saksi tidak terlalu berisiko,” ujar salah seorang pegawai KPK kemarin (21/10).

Aktivitas penindakan yang loyo itu merupakan dampak berlakunya UU KPK baru hasil revisi DPR bersama pemerintah. Sumber Jawa Pos di internal KPK mengatakan, pasal-pasal yang saling bertentangan di undang-undang baru itu membatasi ruang gerak penyidik. Tidak ada kepastian hukum yang bisa menjadi pijakan kuat menggelar penindakan. ”Kacau jadinya,” tegasnya.

Kegiatan mengumpulkan alat bukti di penyidikan umumnya dilakukan dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Nah, upaya itu kini terkendala karena pasal-pasal di UU KPK baru yang saling bertentangan. Satu pasal menyebut kegiatan KPK bisa dilaksanakan dengan UU lama sampai dewan pengawas (dewas) terbentuk. Sedangkan pasal lain menyebut penindakan harus mengacu UU KPK baru.

Pantauan Jawa Pos, aktivitas penindakan di KPK kemarin hanya memeriksa delapan saksi untuk empat perkara. Di antaranya kasus proyek fiktif PT Waskita Karya, dugaan suap proyek di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Muara Enim, dugaan suap distribusi gula di PTPN III, serta kasus korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di Pelindo. Sebelum UU baru berlaku pemeriksaan saksi lebih dari 10 orang dalam sehari.

Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menilai kekosongan hukum yang meresahkan pegawai penindakan KPK itu bisa diatasi bila Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). ”Dalam UU KPK versi revisi, tidak ditemukan adanya mekanisme transisi pemberlakuan peraturan tersebut,” ujarnya.

Erwin menjelaskan, UU KPK hasil revisi yang langsung dijalankan menyebabkan kekacauan. Itu karena terlalu banyak pasal-pasal yang tidak dibarengi dengan ketentuan peralihan. Jalan keluarnya adalah perppu. ”Karena tidak mungkin mengefektifkan undang-undang hasil revisi itu dalam jangka waktu pendek,” paparnya.

Aktivitas penindakan KPK saat ini terganggu dengan pasal 70 C yang berbunyi : Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Tidak adanya kepastian hukum itu melengkapi kerancuan pasal 69D yang berbunyi : Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini. Hingga kemarin, dewas belum terbentuk. (tyo/oni)


BACA JUGA

Senin, 11 November 2019 23:00

Pertimbangan IKN, Peluang Dibangun Dua Jembatan Lagi di Teluk Balikpapan

BALIKPAPAN-Rencana pemindahan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) masih menanti…

Senin, 11 November 2019 22:57
Sindikat Mafia Minyak Beroperasi di Dekat Tambang

Dicuri di Sangasanga, Diolah di Samarinda

Selain mengamankan ratusan ton minyak mentah yang diduga ilegal, aparat…

Senin, 11 November 2019 22:38

Subsidi Tetap Harus Dibarengi Cleansing Data

JAKARTA– Pekerjaan rumah untuk membenahi BPJS Kesehatan masih banyak. Menaikkan…

Senin, 11 November 2019 13:29
(1) Indonesia U-19 vs Korea Utara U-19 (1)

Karena Berjuang Layaknya Pahlawan

JAKARTA– ’’Kami sudah sepakat sebelum pertandingan. Hari ini 10 November…

Senin, 11 November 2019 13:19
Isu Kesehatan di Pulau-Pulau Terpencil Indonesia (1)

Bu Bidan Merangkap Perawat Sekaligus Dokter

”Sedih karena saya tidak bisa berbuat banyak,” ucap bidan honorer…

Senin, 11 November 2019 13:03

Pembukaan Pendaftaran Seleksi ASN Tidak Serentak

JAKARTA - Pendaftaran rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) mulai dibuka…

Senin, 11 November 2019 00:21

Bandara APT Pranoto Ditutup, Penumpang di Sepinggan Bertambah Sekitar 90 Ribu

BALIKPAPAN-Bandara APT Pranoto, Samarinda bakal ditutup sementara selama 20 hari.…

Senin, 11 November 2019 00:14

Pangkas Lagi Alokasi Dasar Dana Desa

MALANG –Pemerintah bakal mengubah formula penyaluran dana desa tahun depan.…

Senin, 11 November 2019 00:13

CPNS Pemprov Didominasi Tenaga Pendidik, Prioritaskan Kabupaten Terjauh

BALIKPAPAN-Para pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kaltim tampaknya…

Minggu, 10 November 2019 13:41

Menkes Mau Subsidi Peserta BPJS Kesehatan Kelas III, BISA KOK..!!

Rencana Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan subsidi bagi peserta…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*