MANAGED BY:
SENIN
18 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Senin, 21 Oktober 2019 14:06
Tinjau Ulang Penghitungan Upah Minimum

Pakai Formula Mengacu KHL

PROKAL.CO, JAKARTA– Pemerintah perlu meninjau ulang PP No 78 Tahun 2015 mengenai Ketenagakerjaan yang mengatur besaran upah minimum. Berdasar regulasi itu, UMP dihitung melalui formula UMP tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara UMP tahun berjalan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Semestinya, penghitungan upah minimum provinsi (UMP) dilakukan dengan mengacu kepada kebutuhan hidup layak (KHL). Itu tertuang pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski perubahan yang terjadi pada UMP bersifat progresif, sayangnya hal tersebut belum tentu mencerminkan KHL. KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, jumlah komponen yang diperhitungkan di dalam KHL juga berbeda antara pemerintah dan serikat buruh. ”Pemerintah dan serikat buruh perlu duduk bersama dan memikirkan skema mengenai upah minimum yang mengakomodasi kepentingan pekerja. Di saat yang bersamaan, perlu dipikirkan juga dampak kenaikan upah minimum terhadap para pengusaha, terutama di saat ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini,” urainya akhir pekan lalu. Kemenaker telah menetapkan kenaikan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Sedangkan besaran UMP 2020 akan ditetapkan dan diumumkan gubernur masing-masing pada 1 November 2019 dan untuk UMK diumumkan paling lambat pada 21 November 2019. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah segera merevisi PP 78/2015. Khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum. ”Dengan demikian, dasar penghitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar,” kata Said Iqbal akhir pekan lalu.

Terlebih, di dalam UU Ketenagakerjaan diatur dasar hukum kenaikan UMP/UMK adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survei didapat, besarnya kenaikan upah minimum dinegosiasikan dalam dewan pengupahan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain. Menurut dia, besaran nilai KHL yang digunakan dalam survei pasar seharusnya adalah yang baru.

Kualitas dan kuantitas item yang disurvei sudah ditingkatkan. Dengan demikian, KHL yang baru tersebut berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item. ”Menurut informasi, KHL baru sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional berjumlah 78 item. Tapi, KSPI menghitung nilai KHL baru berdasarkan 84 item,” ujar Said Iqbal. Sehingga, bila penghitungan berdasar KHL yang baru tersebut, kenaikan upah minimum 2020 sebesar 10 hingga 15 persen. (vir/c10/oki) 


BACA JUGA

Senin, 18 November 2019 11:12

PKS Target Menang 60 Persen Pilkada 2020

JAKARTA– Rapat koordinasi nasional (Rakornas) PKS memunculkan sejumlah rekomendasi penting.…

Senin, 18 November 2019 11:10

Dominan Gas dan Abu Vulkanik, Penerbangan Normal

JOGJA -  Gunung Merapi kembali mengalami aktivitas vulkanik, Minggu (17/11).…

Senin, 18 November 2019 10:52

Panasnya Pilkades di Jawa, Persaingan Suami Versus Istri di 18 Desa

KUDUS- Gelaran pesta politik arus bawah atau pemilihan kepala desa…

Senin, 18 November 2019 00:08

Mendes PDTT : LDN Bisa Ciptakan Pemain Berbakat Dari Desa

JOMBANG  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes…

Minggu, 17 November 2019 20:30

Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Palestina

JAKARTA – Indonesia mengutuk serangan udara Israel ke Palestina yang terjadi…

Sabtu, 16 November 2019 11:55

Susah Solar Akibat Kuota Dikurangi

JAKARTA– Kosongnya stok solar bersubsidi di SPBU-SPBU telah menghambat aktivitas…

Sabtu, 16 November 2019 11:52

Eks Menag Diperiksa 7 Jam

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mendalami dugaan korupsi…

Sabtu, 16 November 2019 11:46

Gunung Lawu Membara, Kobaran Api Merembet ke Utara Ancam Permukiman Warga

PANEKAN– Gunung Lawu seharian berkobar, kemarin (15/11). Sejak sekitar pukul…

Sabtu, 16 November 2019 10:11

Duit Rp 477 M Dipamerkan oleh Kejagung

JAKARTA-- Tumpukan uang yang besarnya lebih dari kasur diletakkan di…

Sabtu, 16 November 2019 10:07

Targetkan Stunting Hanya 19 Persen di 2024

JAKARTA - Target tinggi dicanangkan pemerintah Jokowi-Maruf Amin dalam penanganan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*