MANAGED BY:
JUMAT
10 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Senin, 21 Oktober 2019 14:06
Tinjau Ulang Penghitungan Upah Minimum

Pakai Formula Mengacu KHL

PROKAL.CO, JAKARTA– Pemerintah perlu meninjau ulang PP No 78 Tahun 2015 mengenai Ketenagakerjaan yang mengatur besaran upah minimum. Berdasar regulasi itu, UMP dihitung melalui formula UMP tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara UMP tahun berjalan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Semestinya, penghitungan upah minimum provinsi (UMP) dilakukan dengan mengacu kepada kebutuhan hidup layak (KHL). Itu tertuang pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski perubahan yang terjadi pada UMP bersifat progresif, sayangnya hal tersebut belum tentu mencerminkan KHL. KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, jumlah komponen yang diperhitungkan di dalam KHL juga berbeda antara pemerintah dan serikat buruh. ”Pemerintah dan serikat buruh perlu duduk bersama dan memikirkan skema mengenai upah minimum yang mengakomodasi kepentingan pekerja. Di saat yang bersamaan, perlu dipikirkan juga dampak kenaikan upah minimum terhadap para pengusaha, terutama di saat ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini,” urainya akhir pekan lalu. Kemenaker telah menetapkan kenaikan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Sedangkan besaran UMP 2020 akan ditetapkan dan diumumkan gubernur masing-masing pada 1 November 2019 dan untuk UMK diumumkan paling lambat pada 21 November 2019. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah segera merevisi PP 78/2015. Khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum. ”Dengan demikian, dasar penghitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar,” kata Said Iqbal akhir pekan lalu.

Terlebih, di dalam UU Ketenagakerjaan diatur dasar hukum kenaikan UMP/UMK adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survei didapat, besarnya kenaikan upah minimum dinegosiasikan dalam dewan pengupahan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain. Menurut dia, besaran nilai KHL yang digunakan dalam survei pasar seharusnya adalah yang baru.

Kualitas dan kuantitas item yang disurvei sudah ditingkatkan. Dengan demikian, KHL yang baru tersebut berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item. ”Menurut informasi, KHL baru sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional berjumlah 78 item. Tapi, KSPI menghitung nilai KHL baru berdasarkan 84 item,” ujar Said Iqbal. Sehingga, bila penghitungan berdasar KHL yang baru tersebut, kenaikan upah minimum 2020 sebesar 10 hingga 15 persen. (vir/c10/oki) 


BACA JUGA

Jumat, 10 April 2020 13:07

Gubernur Kepri Divonis 4 Tahun

JAKARTA- Gubernur Kepulauan Riau (nonaktif) Nurdin Basirun divonis bersalah oleh…

Jumat, 10 April 2020 12:54

Tangani Pendemi Covid-19, Kawasan Perbatasan Punya Gugus Tugas Khusus

JAKARTA- Daerah perbatasan sebagai salah satu pintu masuk negara menjadi…

Jumat, 10 April 2020 12:49

200 Orang Jamaah Umrah dan Overstayer Dipulangkan Saudi

JAKARTA –Pemerintah Indonesia tidak menyia-nyiakan fasilitas pemulangan jamaah umrah oleh…

Jumat, 10 April 2020 12:47

Saat Penyebaran Virus Covid-19, Kejahatan dan Gangguan Kamtibmas Menurun

JAKARTA— Pandemik virus Covid 19 berdampak pada penurunan kejahatan di…

Jumat, 10 April 2020 12:36
Mereka yang Bertarung Melawan Covid-19 dan Berhasil Sembuh

Semangat Sembuh saat Ingat Masa Depan Anak

Merasa kurang nyaman menyebutkan identitas pribadinya, perempuan ini meminta namanya…

Jumat, 10 April 2020 12:34

Pandemi Corona, OPM Janji Menahan Diri, Minta TNI Tarik Pasukan Organik

JAKARTA - Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang menamai diri…

Jumat, 10 April 2020 12:32

Mendes Minta Kepala Daerah Proses Pengajuan Dana Desa Maksimal Seminggu

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes…

Jumat, 10 April 2020 12:16

Pengadaan Barang Penanganan Covid-19 Boleh Swakelola

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pengguna anggaran (PA) tidak…

Jumat, 10 April 2020 11:21
Mereka yang Bertarung Melawan Covid-19 dan Berhasil Sembuh

Baru Diobati Sepuluh Hari setelah Merasakan Gejala

Ok ayi 10/4 FOTO EGA YG KEPALKAN TANGAN   Berada…

Jumat, 10 April 2020 00:19

Dampak Corona, Ketua Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Juga Beri Insentif ke Perusahaan Pers

JAKARTA- Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta agar perusahaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers