MANAGED BY:
RABU
15 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

MANCANEGARA

Senin, 21 Oktober 2019 13:42
Johnson Optimistis Ratifikasi Tepat Waktu, UE Pantau Sikap Parlemen Inggris
Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson

PROKAL.CO,

LONDON– Kalah dalam pemungutan suara soal British Exit (Brexit) pada Sabtu (19/10) tidak membuat Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson melunak. Dia bersikukuh, parlemen Inggris akan meratifikasi Brexit sebelum batas waktu bulan ini berakhir. Maka, dia pun tidak membubuhkan tanda tangannya pada draf permohonan perpanjangan waktu ke Uni Eropa (UE).

Johnson optimistis segala masalah akan terurai sebelum 31 Oktober. Itu adalah batas waktu yang Inggris dan UE sepakati soal ratifikasi Brexit oleh parlemen. ”Perpanjangan waktu lagi hanya akan merugikan Inggris dan UE serta hubungan kita. Kita harus segera menyudahinya,” tulis Johnson salam surat pribadinya untuk Donald Tusk, presiden Komisi Eropa. Kemarin (20/10) media-media Inggris membahas surat Johnson untuk Tusk itu.

Downing Street mengirimkan total tiga surat untuk UE. Tapi, hanya satu yang diteken Johnson. Yakni, surat pribadi kepada Tusk yang berisi keyakinannya bahwa parlemen Inggris akan meratifikasi Brexit. Sementara itu, dua surat lainnya berisi permohonan perpanjangan waktu ratifikasi kepada UE. Yakni, salinan surat yang berisi keputusan parlemen dan surat yang diteken Duta Besar Inggris untuk UE Tim Barrow.  

Kepada Tusk, Johnson menyatakan bahwa posisi pemerintah dan parlemen tidak sama. Karena itu, sebagai kepala pemerintahan, dia menyalahkan parlemen atas berlarutnya perundingan terkait ratifikasi Brexit tersebut. 

Surat itu jelas membuat kubu anti-Brexit di parlemen mengamuk. Kemarin CNN melaporkan bahwa oposisi siap memperkarakan Johnson secara hukum. Mereka menggarisbawahi tanda tangan yang hanya dibubuhkan Johnson pada surat pribadinya. Sedangkan surat resmi yang berkaitan dengan voting Sabtu malah dikirim tanpa tanda tangan.

Oposisi menyindir Johnson. Mereka menyebut dia tidak mengemban amanah rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Benn. Undang-Undang Benn disahkan bulan lalu untuk menghindarkan Inggris dari skema no deal Brexit alias perceraian tanpa kesepakatan. ”Dia tak menandatangani surat (permintaan perpanjangan, Red) seperti anak manja saja,” keluh John McDonnell, petinggi Partai Buruh, kepada The Guardian.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 24 Oktober 2012 08:56

Bimtek bagi Pendata NJOP

<div style="text-align: justify;"> <strong>SAMARINDA </strong>&ndash;…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers