MANAGED BY:
RABU
13 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 21 Oktober 2019 13:18
OTT KPK, Bukti Abai terhadap Kualitas

Khawatirkan Proyek-Proyek yang Ditangani BPJN

-

PROKAL.CO, BALIKPAPAN-Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah orang di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII menimbulkan keraguan terhadap kualitas proyek-proyek yang pernah atau sedang ditangani BPJN XII di Kaltim. Di antaranya, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jembatan Pulau Balang, dan rehabilitasi jalan nasional.

Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Hendriansyah Hamzah menyatakan, modus yang jamak dilakukan dalam korupsi infrastruktur relatif serupa. Yakni mengurangi spesifikasi bahan dan bangunan. Selain itu, sering didapatkan proyek-proyek infrastruktur fiktif.

“Termasuk proyek yang belum selesai tetapi uangnya sudah dicairkan lebih dulu. Belum termasuk fee tertentu untuk jatah preman,” ucap dosen Fakultas Hukum itu kemarin (20/10).

Baginya, OTT KPK itu mengonfirmasi isu yang menyebut bahwa proyek-proyek infrastruktur selalu disertai dengan aktivitas yang berbau korupsi. Pertahanan pemerintah dengan sistem lalu lintas proyek dari hulu ke hilir, kata dia, sudah jebol. “Kasus OTT itu bisa menjadi momentum untuk membuka kemungkinan menyelidiki kasus-kasus serupa di semua proyek infrastruktur di Kaltim,” ujarnya.

Selain itu, dari sisi pengawasan, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kejaksaan melalui tim pengawalan, pengamanan pemerintahan, dan pembangunan daerah (TP4D). Sebab, TP4D hanya efektif melakukan pengawasan ketaatan pada aspek hukumnya tapi tidak memadai untuk mengawasi aspek konstruksinya. “Untuk itu, pemerintah seharusnya menggandeng lembaga yang memiliki kemampuan analisis konstruksi yang memadai,” ujarnya.

Mengingat tingkat kerawanan korupsi, kata dia, pemerintah tidak boleh hanya mengedepankan investasi dan pembiayaan infrastruktur semata, tetapi abai dalam pengawasan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih terukur untuk meminimalisasi tindak pidana korupsi,

“Buat list daftar hitam perusahaan atau kontraktor bermasalah, penguatan transparansi anggaran, pengetatan sistem pengawasan, hingga model partisipasi publik yang lebih terbuka,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat konstruksi Kaltim Slamet Suhariadi menyebut jika kasus OTT menjadi bukti, meski sistem lelang yang dilakukan sudah transparan dan terbuka, namun dikotori oleh ulah oknum penyedia dan pengguna jasa. “Ini kan kebiasaan yang seharusnya sudah dihilangkan dengan sistem yang ada saat ini,” ucapnya.

Baginya ini tinggal komitmen kedua pihak agar saling menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam praktik korupsi. Apalagi dengan sistem lelang secara online, sudah banyak benteng yang dibangun agar tidak terjadi praktik persekongkolan. Sayang, itu hanya berlaku pada penyedia jasa alias kontraktor. “Ini kan lelang terbuka. Semua bisa ikut. Jadi peluangnya untuk bersekongkol sangat kecil,” kata dia

Kini perusahaan yang mengikuti lelang tak hanya bisa mengandalkan pengajuan penawaran yang terendah. Sebab,  bisa jadi, penawaran rendah tapi tidak dibarengi dengan syarat lain yang bisa meloloskan perusahaan tersebut. “Yang menentukan itu Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan). Tak ada sangkut paut dengan pengguna jasa,” ucapnya.

Kejadian OTT KPK disebutnya terjadi karena ada celah di sektor vertikal. Antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Peluang itu ada. Ada beberapa pihak dari pengguna jasa. Misal jika BPJN sebagai pengguna jasa, di bawahnya ada satuan kerja (satker). Kemudian di bawahnya ada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang tanda tangan kontrak dengan kontraktor. 

“Di bawahnya ada direksi. Pengawas dari PU (Dinas Pekerjaan Umum). Pengawas dari konsultan. Kalau sudah selesai, ada PPHP (panitia pemeriksa hasil pekerjaan). Jadi sebenarnya pengawasan sudah berlapis,” bebernya.

Meski terjadi suap, bukan berarti pekerjaan yang dilakukan kontraktor tidak beres. Pekerjaan di lapangan disebut jarang dimainkan lantaran menjadi bumerang sendiri bagi kontraktor. “Pasti gambling (suap) itu,” ujar ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kaltim itu.

Menurutnya, lelang long segmen yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Marga sudah bagus secara konsep. Satu perusahaan pemenang lelang bertanggung jawab terhadap tiga pekerjaan, baik konstruksi, pemeliharaan maupun rehabilitasi. “Jadi konsepnya sudah bagus,” ucapnya.

Agar tak terjadi lagi, harus dilakukan perubahan pola pikir. Saat ini masih ada pihak yang menganggap pihak pengguna jasa adalah pemberi kerja dan penyedia jasa adalah penerima kerja. Akhirnya si penyedia jasa merasa harus memberikan sesuatu akan mendapatkan pekerjaan dari pengguna jasa. “Padahal posisi keduanya setara. Levelnya sama,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi dampak bagi publik dengan adanya OTT itu, maka dia menginginkan pemerintah khususnya pengguna jasa melakukan penunjukan kepada pihak yang mampu atau menunjuk perusahaan yang berada di rangking kedua dalam lelang sebelumnya. “Jangan sampai berhenti karena proyeknya ini menyangkut kepentingan publik,” ujarnya.

Diketahui, KPK menggelar OTT di Samarinda, Bontang, dan Jakarta pada Selasa (15/10) lalu. Dari operasi itu, lembaga tersebut menetapkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere sebagai tersangka.

Bersamanya Andi Tejo Sukmono, pejabat pembuat komitmen (PPK) di BPJN Wilayah XII-Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah II Kaltim dan Direktur Utama PT Harlis Tata Tahta (PT HTT) Hartoyo sebagai tersangka.

KPK mendapati adanya dugaan suap yang diberikan Hartoyo kepada Tejo dan Refly. Suap itu merupakan commitment fee dari proyek rekonstruksi jalan nasional Samarinda, Bontang, dan Sangatta dengan nilai proyek Rp 155 miliar. Suap juga diduga bagian dari memuluskan PT HTT memenangkan tender. Total uang yang mengalir ke tangan Refly dan Tejo mencapai Rp 6,9 miliar.

KPK menyangka Refly dan Tejo melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara HTY disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (rdh/rom/k16)


BACA JUGA

Selasa, 12 November 2019 13:57

Lagi, Polisi Samarinda Temukan Tungku Penyulingan Minyak Mentah Dekat Gerbang Jalan Tol

PROKAL.CO, SAMARINDA - Jajaran kepolisian dari Polres Samarinda menemukan lagi…

Selasa, 12 November 2019 13:11

Debat Sengit Prabowo dengan Anggota Komisi I, Perincian Anggaran Dibahas Tertutup

PERDEBATAN sengit terjadi setelah Menhan Prabowo Subianto memaparkan konsep pertahanan…

Selasa, 12 November 2019 13:05

Jokowi Singgung Terlalu Banyak Peraturan Menteri

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyinggung banyaknya regulasi dalam rapat…

Selasa, 12 November 2019 12:58

Jokowi - Paloh Tegaskan Tak Ada Keretakan

JAKARTA- Partai Nasdem telah merampungkan Kongres II yang digelar di…

Selasa, 12 November 2019 11:12

3 Orangutan Dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen, Dua Diantaranya Ibu dan Anak

PROKAL.CO, SAMARINDA - Borneo Orangutan Survival Foundation (Yayasan BOS) dan…

Selasa, 12 November 2019 10:35

Akhir Tahun Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Lebih Lambat

SAMARINDA-Ekonomi Kaltim pada triwulan ketiga tahun ini tumbuh 6,89 persen…

Senin, 11 November 2019 23:00

Pertimbangan IKN, Peluang Dibangun Dua Jembatan Lagi di Teluk Balikpapan

BALIKPAPAN-Rencana pemindahan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) masih menanti…

Senin, 11 November 2019 22:57
Sindikat Mafia Minyak Beroperasi di Dekat Tambang

Dicuri di Sangasanga, Diolah di Samarinda

Selain mengamankan ratusan ton minyak mentah yang diduga ilegal, aparat…

Senin, 11 November 2019 22:38

Subsidi Tetap Harus Dibarengi Cleansing Data

JAKARTA– Pekerjaan rumah untuk membenahi BPJS Kesehatan masih banyak. Menaikkan…

Senin, 11 November 2019 13:29
(1) Indonesia U-19 vs Korea Utara U-19 (1)

Karena Berjuang Layaknya Pahlawan

JAKARTA– ’’Kami sudah sepakat sebelum pertandingan. Hari ini 10 November…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*