Dua anak kembar asal Kota Solok berhasil membuat desain ibukota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Meski baru berusia 15 tahun, anak muda ranah Minang ini optimistis karya mereka bisa juara sayembara desain kawasan ibukota negara yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Adetio Purtama, Padang
Rafif Hamdillah dan Rafi Hamdallah, 15, terlihat serius saat mempresentasikan desain kawasan ibukota negara yang mereka buat saat mengunjungi Graha Pena Padang Ekspres, Minggu (20/10). Satu per satu struktur dan lokasi gedung dalam desain ibukota dijelaskan dengan rinci dan tepat seolah-olah kakak-adik ini sedang presentasi desain miliknya di hadapan dewan juri.
Dua anak kembar asal Kota Solok yang bercita-cita jadi dokter dan apoteketer itu, berhasil mendesain kawasan ibukota negara di usia mereka terbilang cukup muda.
Di usia 15 tahun, mungkin sebagian teman sebayanya masih sibuk bermain. Namun, pasangan adik-kakak yang terlahir kembar ini sudah berpikir bagaimana tatanan masa depan ibukota negara Indonesia yang dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kaltim. “Disainnya kami bikin unik, futuristik, modern dan sesuai konsep masing-masing kementerian dan lembaga negara,” ungkap Rafif Hamdillah memulai paparannya di depan Pemred Padang Ekspres Heri Sugiarto dan jajaran redaksi.
Rafif menceritakan, ia dan kakaknya mendesain kawasan ibukota negara berawal dari melihat pemberitaan yang sempat viral. Presiden RI Joko Widodo memutuskan memindahkan ibukota negara Indonesia dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.
Berangkat dari hal tersebut, dia bersama kakaknya mulai tertarik memikirkan bagaimana tatanan ibukota negara Indonesia yang baru di masa depan tanpa meninggalkan cirri khas kebhinekkaan republik ini. “Jadi setelah melihat dan mendengar pemberitaan tentang pemindahan ibukota, kami langsung terpikir membuat sendiri desain kawasan ibukota yang efisien dan ramah lingkungan,” ucap siswa yang saat ini duduk di bangku kelas IX SMPN 2 Kota Solok itu.
Setelah itu, dia membayangkan desain dan bentuk seperti apa yang cocok untuk dijadikan struktur ibukota baru. Tak berlangsung lama, lambang negara Republik Indonesia yakni Garuda Pancasila yang mereka berdua pilih sebagai desain kawasan ibukota negara. “Menurut kami lambang burung Garuda itu sangat teratur dan terstruktur sehingga mudah sekali jika konsep kawasan ibukota negara disesuaikan dengan bentuk lambang negara kita itu,” tuturnya.
Anak dari pasangan Hendrianto dan Adhesni Susanti itu melanjutkan, setelah memilih desain ibukota negara, mereka mulai menggambar di kertas karton ukuran besar. Mereka berbagi tugas dan peran. “Saya yang menggambar desain burung Garuda di kertas karton. Kemudian kakak saya Rafi yang bikin nama-nama kawasan yang akan ditempati kantor-kantor pemerintahan di ibukota nantinya, termasuk lokasi gerbang masuk ibukota, jalan, istana, kantor kementerian dan lembaga, kantor legislatif dan yudikatif hingga perumahan aparatur dan museum,” jelasnya.
Lebih lanjut putra kelahiran 14 Juni 2004 itu menyampaikan, setiap bagian dari burung Garuda yang mereka gambar sudah ditetapkan bangunan apa saja yang akan dibangun. “Istana negara terletak pada bagian tengah atau jantung burung Garuda. Alasannya agar kantor presiden dan wapres terpusat di tengah ibu kota yang aksesnya mudah dicapai dari mana pun. Letaknya persis di lambang sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar nantinya pusat pemerintahan juga selalu menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kejujuran,” jelasnya.
Kemudian pada lokasi sila kedua merupakan kawasan kemanusiaan yang mencakup lembaga sosial kemasyarakatan sesuai dengan bunyi sila kedua, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Di sini bisa didirikan kantor seperti Palang Merah Indonesia dan kantor duta besar.
Setelah itu pada lokasi sila ketiga, Persatuan Indonesia diisi perkantoran Mabes TNI dan Polri. “Lokasinya lebih dekat dengan Istana. Agar TNI dan Polri senantiasa bisa menjaga keamanan pemimpin Negara dan persatuan dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia,” katanya.
Selanjutnya pada lambang sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan akan menjadi kawasan perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). “Dan yang terakhir pada lambang sila kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia akan diisi perkantoran lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi dan lainnya,” ujarnya.
