MANAGED BY:
SENIN
18 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 20 Oktober 2019 22:09
KPK Mulai “Lumpuh”
MELEMAH: Setelah melalui berbagai aksi penolakan, UU KPK yang baru berlaku. Para penyidik KPK pun berhati-hati untuk menghindari risiko hukum.

PROKAL.CO, JAKARTA – Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK mulai melumpuhkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Setidaknya, para pegawai di bidang penindakan mulai mengerem aktivitas penyidikan karena rancunya UU KPK hasil revisi. Bahkan, sejumlah penyidik mengaku tidak berani melanjutkan penyidikan karena khawatir berisiko melawan hukum.

Salah seorang pegawai KPK yang tidak ingin dipublikasikan namanya mengatakan, ada beberapa pasal yang saling bertentangan yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam upaya penindakan. Baik itu penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. ”Kalau pakai yang baru (UU Nomor 19/2019), belum ada dewan pengawas,” ujarnya.

Aktivitas penindakan KPK saat ini terganggu dengan pasal 70 C yang berbunyi, pada saat undang-undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam UU itu tidak menjelaskan lebih jauh ketentuan peralihan pasal 70 C yang bisa digunakan sebagai landasan melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Tidak adanya kepastian hukum itu melengkapi kerancuan pasal 69 D yang berbunyi, sebelum dewan pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini.

Pasal 69 D itu dinilai tidak jelas oleh pegawai KPK. Sebab sampai sekarang belum ada informasi tentang kapan dewan pengawas dibentuk presiden. Padahal, posisi dewan pengawas dalam UU yang baru sangat krusial bagi penindakan KPK. Yakni memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

”Otomatis kami (pegawai di bidang penindakan) nggak bisa ngapa-ngapain sekarang,” kata sumber Jawa Pos di internal KPK yang lain.

Menurutnya, pihaknya bisa saja menggunakan tafsir pasal 69 D yang menyebut kewenangan KPK bisa tetap dilaksanakan sebelum dewan terbentuk. ”Tapi sangat berisiko,” imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, kekacauan akibat undang-undang baru itu merupakan akibat dari proses revisi yang dirahasiakan. Hanya, dia tidak menjelaskan lebih jauh soal kekacauan yang dimaksud.

”Ketika proses dirahasiakan dalam revisi UU KPK dan menutup kuping dari masukan dan niat suci anak negeri, yang lahir adalah kekacauan,” ujarnya kepada Jawa Pos.

SEGERA BENTUK TGPF NOVEL

Sementara itu, waktu yang dimiliki tim teknis Polri hampir habis. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan terungkap. Desakan agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta independen kembali mengemuka.

Sejumlah lembaga meminta segera dibentuk tim independen. Di antaranya, Indonesia Corruption Watch (ICW), Kontras, Amar Law Firm and Public Interest Law Office, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jentera Law School, Amnesty International Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lokataru Foundation, dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Sekjen TII Dadang Trisasongko mengatakan, belum adanya kepastian pelaku penyerangan Novel merupakan sinyal buruk bagi kalangan pebisnis. Menurut dia, penegakan hukum harus memiliki kepastian untuk mengembalikan kepercayaan publik tanah air maupun internasional. ”Sekarang adalah momen yang tepat untuk membentuk TGPF (tim gabungan pencari fakta),” ujar dia di Jakarta Sabtu (19/10).

Belum terungkapnya pelaku penyerangan Novel diperparah dengan berlakunya UU 19/2019 tentang KPK. Undang-undang baru hasil revisi itu, kata Dadang, memunculkan kesan bahwa penguasa semaunya sendiri membuat aturan. Tanpa melibatkan pihak-pihak terkait.

Sebelumnya, tim advokasi Novel mengirim surat kepada presiden terkait kasus penyerangan air keras pada 11 April 2017. Dalam surat yang dikirim melalui Kementerian Sekretariat Negara, tim menagih perkembangan perkara percobaan pembunuhan tersebut. Sesuai pernyataan presiden pada 19 Juli lalu, tim teknis Polri diberi waktu tiga bulan. Artinya, bulan ini seharusnya ada kejelasan.

Tim juga melampirkan draf keputusan presiden (keppres) tentang pembentukan tim gabungan pencari fakta independen kasus Novel. Draf itu merupakan rekomendasi dari tim advokasi seiring tidak jelasnya kinerja kepolisian dalam mengusut kasus penyerangan penyidik senior KPK tersebut.

Saor Siagian, kuasa hukum Novel, mendesak presiden untuk mengevaluasi kinerja Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena lambat menangani kasus penyerangan terhadap Novel tersebut. Bahkan, dia dengan tegas meminta Kapolri mundur dari jabatannya bila sampai batas akhir kerja tim teknis tidak mampu mengungkap nama pelaku. ”Mestinya mengundurkan diri. Ini (kasus Novel, Red) akan menyandera presiden,” paparnya. (tyo/c10/fal/jpg/dwi/k18)

 

 


BACA JUGA

Senin, 18 November 2019 12:13

BERUBAH LAGI KAN....Mendikbud Susun Rancangan Perubahan Kurikulum

JAKARTA – Kurikulum pendidikan bisa jadi bakal berubah. Menteri Pendidikan…

Senin, 18 November 2019 12:09

Wisata ”Plus” di Puncak, Langganan Pria Timur Tengah

Prostitusi spesialis pelancong asal Timur Tengah (Timteng) di kawasan Puncak…

Senin, 18 November 2019 11:41

Jadi Calo Vila dan PSK gara-gara Lapak Digusur

SOLUSI kasus perdagangan orang spesialis wisatawan Timur Tengah (Timteng) tak…

Senin, 18 November 2019 09:58

Kasus Minyak Ilegal, Cium Aroma Kongkalikong dengan Aparat

Polisi masih kesulitan dalam mengusut kasus penyulingan minyak ilegal di…

Senin, 18 November 2019 09:56

Peluang ASN Tertutup..!! Badan Otorita Pemindahan IKN Bukan Birokrat

JAKARTA-- Peluang aparatur sipil negara (ASN) menempati posisi Kepala Badan…

Senin, 18 November 2019 09:29

Ibu Kota Pindah, Kriminalitas di Kaltim Naik

PEMINDAHAN pusat pemerintahan baru ke Kaltim, pertimbangan di antaranya aspek…

Senin, 18 November 2019 09:21

Sopir Mabuk Ugal-Ugalan, Tabrak Suami Istri Hingga Tewas

Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lambung Mangkurat, (16/11). Insiden itu…

Minggu, 17 November 2019 14:59

MAAF AJA..!! Yang LGBT Tidak Boleh Melamar CPNS Kejaksaan

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang sedang berlangsung…

Minggu, 17 November 2019 14:58

MAAF AJA..!! Yang LGBT Tidak Boleh Melamar CPNS Kejaksaan

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang sedang berlangsung…

Minggu, 17 November 2019 14:56

Nikah Makin Ribet, Bimbingan Pranikah Libatkan Sejumlah Kementerian

Pembicaraan pembinaan pranikah dan sertifikasi masih bergulir. Menteri Koordinator Bidang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*