MANAGED BY:
SENIN
18 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 20 Oktober 2019 22:07
Selamat Bekerja Jokowi-Ma’ruf
Infrastruktur Oke, Hukum Masih Banyak PR
Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin

PROKAL.CO, SAMARINDA-Indonesia akan memiliki pemerintahan baru hari ini (20/10). Menyusul dilantiknya Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2025. Usai memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada April lalu.

Bagi Jokowi, ini akan menjadi kesempatan kedua setelah menjalani lima tahun kepemimpinan bersama Jusuf Kalla (JK). Bersama wakilnya yang baru, sejumlah pekerjaan rumah sudah menunggu untuk dituntaskan melalui janji-janji kampanyenya. Masyarakat Kaltim termasuk yang menunggu kerja nyata Jokowi dan Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.

Pada periode sebelumnya, Kaltim mendapat kejutan. Karena ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru. Tepatnya, IKN akan dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Meski begitu, Kaltim masih punya beberapa isu yang patut diperhatikan.

Ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Aji Sofyan Effendi menuturkan, pembangunan IKN berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini ke daerah ini. Di periode pemerintahan Jokowi sebelumnya, ucap Aji Sofyan, pertumbuhan ekonomi Kaltim sempat rendah. Dua tahun defisit dan pertumbuhan pernah di angka 0,81 persen.

Kemudian, jelang akhir kepemimpinan Jokowi dan tahun pertama kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor, pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 4,2 persen. Meski begitu, peran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonominya tak bisa dielakkan. Aji Sofyan memprediksi, pertumbuhan ekonomi Kaltim sejak IKN dibangun nanti bisa mencapai 5 persen.

"Begitu di atas tahun 2024 (setelah IKN pindah ke Kaltim), ekonomi (Kaltim) bisa sama dengan yang dicanangkan pusat. Yaitu berada di 7,5 persen," paparnya.

Sedangkan, untuk indikator kedua, yakni kesenjangan ekonomi, dia menyebut sejauh ini indeks kesenjangan Kaltim tergolong rendah. Karena berada di angka 0,35 hingga 0,4 persen. Angka kesenjangan ini harus dijaga. Bahkan jika bisa ditekan lagi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi meningkat dan kesenjangan meningkat. Artinya, pertumbuhan ekonomi tak dinikmati masyarakat secara merata.

Selanjutnya, Aji Sofyan juga menelisik inflasi di Kaltim. Sejauh ini, pengendalian inflasi di Kaltim cukup bagus. Yakni berada di kisaran 0,3 hingga 0,4 persen.

"Pengendalian di tiga kota sampel sudah cukup bagus. Bahkan lebih rendah dari nasional. Kalaupun ada kenaikan hanya yang bersifat temporer. Tidak memengaruhi inflasi," sambungnya. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diperhatikan.

Selama ini, Kaltim banyak berpaku pada sektor ekonomi hulu. Produk ekspor pun bahan mentah baik dari migas maupun batu bara. Ke depannya, apalagi adanya IKN, modernisasi diyakini bakal terjadi. Maka, sektor hilir di Kaltim juga mesti digalakkan. Mulai dari pertambangan, perkebunan, atau pertanian harus memiliki industri dari hulu ke hilir.

"Misal di PPU kan lumbung padi, sudah ada pabriknya. Jadi di mal kita bisa ketemu beras made in PPU. Atau kelapa sawit jadi minyak goreng made in Kutim," kata dosen fakultas ekonomi Unmul ini.

Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutim, juga diharapkan segera dioperasikan di pemerintahan Jokowi ke depan. Begitu pun dengan Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan, yang menurutnya masih belum maksimal. PR Kaltim, kata Sofyan, tak cuma industri hilir. Tetapi kemiskinan yang angkanya masih tinggi. Yakni di kisaran 6 persen. Maka angka ini harus ditekan. Sehingga dengan adanya pembangunan IKN, bisa berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran terbuka di Kaltim. Proyek-proyek infrastruktur IKN akan menyerap ribuan tenaga kerja.

"Jadi, kalau mereka punya pendapatan cukup, berarti kan bisa lepas dari kemiskinan," ujar dia. Pandangan lainnya diungkapkan akademisi hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah. Untuk isu hukum dan lingkungan di Kaltim, prioritas utama Jokowo-Ma’ruf  Amin diharapkan pada pemberantasan korupsi. Terkhusus untuk tiga sektor. Yakni sumber daya alam (SDA), infrastruktur, dan perizinan. SDA menyangkut kebocoran pendapatan negara.

 Terutama dari industri ekstraktif, infrastruktur menyangkut proyek strategis penunjang IKN, dan perizinan menyangkut penanganan pungutan liar (pungli) yang selama ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dan menghambat investasi.

Prioritas berikutnya, adalah penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup yang selama ini gagal diselesaikan aparat penegak hukum. "Sebut saja kasus hilangnya 35 nyawa manusia di bekas galian lubang tambang, kasus retaknya rumah penduduk dan fasilitas publik akibat aktivitas blasting industri tambang, hingga kasus-kasus illegal mining yang tak kunjung selesai hingga saat ini," papar lelaki yang akrab disapa Castro tersebut.

Dia menambahkan, urusan sumber daya manusia (SDM) juga jadi hal penting. Ada kebutuhan juga untuk menguatkan sumber daya manusia di lingkungan aparat penegak hukum. Baik kejaksaan maupun kepolisian. Ini untuk memudahkan penanganan kasus-kasus korupsi maupun perkara di sektor lingkungan hidup. "Selama ini banyak kasus yang menggantung, juga diakibatkan lemahnya perspektif lingkungan hidup di kalangan aparat penegak hukum kita," sambungnya.

Isu penegakan hukum dan lingkungan di Kaltim dinilai sangat berkaitan erat. Pasalnya, Kaltim merupakan provinsi kaya SDA. Aneka eksploitasi sumber daya banyak dilakukan Kaltim, seperti industri kayu lapis, kertas, tambang batu bara, minyak, kelapa sawit, dan pabrik semen yang bakal didirikan di Kutim. Hal ini pun menjadi "lahan basah", sehingga beberapa kasus kepala daerah di Kaltim terjerat korupsi untuk urusan lingkungan.

Apalagi, setelah berlakunya revisi UU KPK 19/2019, dinilai berimplikasi besar terhadap penanganan kasus-kasus korupsi di Kaltim. "Selama ini, KPK bisa dikatakan mampu mengungkap kasus-kasus korupsi yang bahkan dianggap hampir mustahil bagi publik. Sebut saja kasus Suwarna (mantan Gubernur Kaltim), Syaukani (mantan Bupati Kukar), Samsuri Aspar (mantan Bupati Kukar), Rita Widyasari (mantan Bupati Kukar), Kayat (hakim PN Balikpapan), hingga OTT infrastruktur," jelas lelaki berkacamata ini.

Maka dari itu, revisi UU KPK jelas akan menumpulkan kerja pemberantasan korupsi, terutama pengungkapan kasus-kasus korupsi SDA yang selama ini coba dibangun melalui GNPSDA. "Karena alasan itulah, meski optimisme saya tidak sebesar seperti kepada KPK, tapi aparat penegak hukum di daerah (kejaksaan dan kepolisian) tetap mesti didorong untuk bekerja lebih efisien dan efektif dalam pengungkapan kasus korupsi, khususnya di tiga sektor tadi (SDA, infrastruktur, dan perizinan)," ujarnya.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengakui, masih ada pekerjaan rumah yang belum dituntaskan pemerintah Jokowi. Bahkan, beberapa target yang dicanangkan dalam periode pemerintahan belum bisa dicapai. Terkait hal itu, Moeldoko beralasan dalam mencapai target, kunci tidak sepenuhnya di tangan pemerintahan, namun juga faktor eksternal.

Soal melesetnya target pertumbuhan ekonomi yang justru stagnan di angka 5 persen misalnya, ada banyak faktor eksternal yang memengaruhi. Seperti menurunnya nilai jual komoditas andalan, penurunan ekonomi dunia, hingga perang dagang. ’’Jadi lingkungan sangat memengaruhi,” ujarnya. Meskipun, harus diakui juga adanya faktor internal yang menghambat. Misalnya dalam konteks ekonomi adanya aturan-aturan yang menghambat investasi dan ekspor.

 

 

 

Hal yang sama juga a terjadi dalam sektor hukum. Misalnya soal janji penuntasan kejahatan HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Di mana hambatan teknis terjadi di dalamnya. Seperti kesulitan mencari saksi dan alat bukti lainnya. Di sisi lain, opsi yang coba diambil pemerintah dengan penyelesaian non-yudisial juga tidak dapat diterima semua kalangan.

Untuk itu, Moeldoko memastikan semua kekurangan ataupun pekerjaan rumah yang belum tuntas terus dievaluasi. Dan dalam kepemimpinan periode kedua akan dilakukan upaya lanjutannya. ’’Kalau cara lama mungkin nggak pas, cari cara baru. Kan gaya Pak Jokowi seperti,” kata dia.

Moeldoko menambahkan, angka kepuasan terhadap pemerintah secara umum yang ada di kisaran 50-60 persen akan coba ditingkatkan. ’’Pengamalan lima tahun ini memberikan referensi. Ke depannya saya yakin cara-cara mengelola akan lebih efisien dan efektif,” pungkasnya.  Sementara itu, dari sisi ekonomi, beberapa hal menjadi catatan. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyebut, salah satu keberhasilan besar era Jokowi-JK adalah pembangunan infrastruktur yang masif.

Menurut dia, pemerataan infrastruktur di seluruh penjuru Tanah Air harus diapresiasi. Dengan begitu, kehadiran infrastruktur tidak lagi berpusat di Pulau Jawa saja, melainkan keluar Jawa. ’’Sekarang kita kan merasakan orang pulang ke Sumatra sudah bisa lewat tol. Nanti ada juga tol di Kalimantan ini luar biasa,” kata dia.

Namun, sayangnya, keberhasilan itu tidak diimbangi desain strategis daripada pembangunan itu sendiri. Sehingga, hasilnya menjadi kurang maksimal. Piter berharap, ke depan, pembangunan infrastruktur tidak bertumpu pada satu sektor saja melainkan perlu dikembangkan agar bisa lebih komprehensif. ’’Tujuan kita mau kemana, mana saja yang kita mau kembangkan?” imbuh dia. (nyc/jpg/riz/k15)


BACA JUGA

Senin, 18 November 2019 09:58

Kasus Minyak Ilegal, Cium Aroma Kongkalikong dengan Aparat

Polisi masih kesulitan dalam mengusut kasus penyulingan minyak ilegal di…

Senin, 18 November 2019 09:56

Peluang ASN Tertutup..!! Badan Otorita Pemindahan IKN Bukan Birokrat

JAKARTA-- Peluang aparatur sipil negara (ASN) menempati posisi Kepala Badan…

Senin, 18 November 2019 09:29

Ibu Kota Pindah, Kriminalitas di Kaltim Naik

PEMINDAHAN pusat pemerintahan baru ke Kaltim, pertimbangan di antaranya aspek…

Senin, 18 November 2019 09:21

Sopir Mabuk Ugal-Ugalan, Tabrak Suami Istri Hingga Tewas

Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lambung Mangkurat, (16/11). Insiden itu…

Minggu, 17 November 2019 14:59

MAAF AJA..!! Yang LGBT Tidak Boleh Melamar CPNS Kejaksaan

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang sedang berlangsung…

Minggu, 17 November 2019 14:58

MAAF AJA..!! Yang LGBT Tidak Boleh Melamar CPNS Kejaksaan

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang sedang berlangsung…

Minggu, 17 November 2019 14:56

Nikah Makin Ribet, Bimbingan Pranikah Libatkan Sejumlah Kementerian

Pembicaraan pembinaan pranikah dan sertifikasi masih bergulir. Menteri Koordinator Bidang…

Sabtu, 16 November 2019 23:00

Istana Negara Hidupkan Akses Kawasan Penyangga

BALIKPAPAN–Usulan istana negara juga dibangun di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai…

Sabtu, 16 November 2019 23:00

Kasus Penyulingan Minyak Ilegal, Internal Pertamina Ada "Bermain"..??

Indikasi keterlibatan orang dalam sedang diusut di internal Pertamina dan…

Sabtu, 16 November 2019 11:58

Asa Terakhir Badak Kalimantan, Tersisa Belasan, Terancam Hanya Jadi Legenda

Dibanding badak, Kalimantan lebih dikenal dengan orang utan dan pesutnya.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*