SAMARINDA-Indonesia akan memiliki pemerintahan baru hari ini (20/10). Menyusul dilantiknya Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2025. Usai memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada April lalu.
Bagi Jokowi, ini akan menjadi kesempatan kedua setelah menjalani lima tahun kepemimpinan bersama Jusuf Kalla (JK). Bersama wakilnya yang baru, sejumlah pekerjaan rumah sudah menunggu untuk dituntaskan melalui janji-janji kampanyenya. Masyarakat Kaltim termasuk yang menunggu kerja nyata Jokowi dan Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.
Pada periode sebelumnya, Kaltim mendapat kejutan. Karena ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru. Tepatnya, IKN akan dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Meski begitu, Kaltim masih punya beberapa isu yang patut diperhatikan.
Ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Aji Sofyan Effendi menuturkan, pembangunan IKN berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini ke daerah ini. Di periode pemerintahan Jokowi sebelumnya, ucap Aji Sofyan, pertumbuhan ekonomi Kaltim sempat rendah. Dua tahun defisit dan pertumbuhan pernah di angka 0,81 persen.
Kemudian, jelang akhir kepemimpinan Jokowi dan tahun pertama kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor, pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 4,2 persen. Meski begitu, peran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonominya tak bisa dielakkan. Aji Sofyan memprediksi, pertumbuhan ekonomi Kaltim sejak IKN dibangun nanti bisa mencapai 5 persen.
"Begitu di atas tahun 2024 (setelah IKN pindah ke Kaltim), ekonomi (Kaltim) bisa sama dengan yang dicanangkan pusat. Yaitu berada di 7,5 persen," paparnya.
Sedangkan, untuk indikator kedua, yakni kesenjangan ekonomi, dia menyebut sejauh ini indeks kesenjangan Kaltim tergolong rendah. Karena berada di angka 0,35 hingga 0,4 persen. Angka kesenjangan ini harus dijaga. Bahkan jika bisa ditekan lagi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi meningkat dan kesenjangan meningkat. Artinya, pertumbuhan ekonomi tak dinikmati masyarakat secara merata.
Selanjutnya, Aji Sofyan juga menelisik inflasi di Kaltim. Sejauh ini, pengendalian inflasi di Kaltim cukup bagus. Yakni berada di kisaran 0,3 hingga 0,4 persen.
"Pengendalian di tiga kota sampel sudah cukup bagus. Bahkan lebih rendah dari nasional. Kalaupun ada kenaikan hanya yang bersifat temporer. Tidak memengaruhi inflasi," sambungnya. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diperhatikan.
Selama ini, Kaltim banyak berpaku pada sektor ekonomi hulu. Produk ekspor pun bahan mentah baik dari migas maupun batu bara. Ke depannya, apalagi adanya IKN, modernisasi diyakini bakal terjadi. Maka, sektor hilir di Kaltim juga mesti digalakkan. Mulai dari pertambangan, perkebunan, atau pertanian harus memiliki industri dari hulu ke hilir.
"Misal di PPU kan lumbung padi, sudah ada pabriknya. Jadi di mal kita bisa ketemu beras made in PPU. Atau kelapa sawit jadi minyak goreng made in Kutim," kata dosen fakultas ekonomi Unmul ini.
Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutim, juga diharapkan segera dioperasikan di pemerintahan Jokowi ke depan. Begitu pun dengan Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan, yang menurutnya masih belum maksimal. PR Kaltim, kata Sofyan, tak cuma industri hilir. Tetapi kemiskinan yang angkanya masih tinggi. Yakni di kisaran 6 persen. Maka angka ini harus ditekan. Sehingga dengan adanya pembangunan IKN, bisa berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran terbuka di Kaltim. Proyek-proyek infrastruktur IKN akan menyerap ribuan tenaga kerja.
"Jadi, kalau mereka punya pendapatan cukup, berarti kan bisa lepas dari kemiskinan," ujar dia. Pandangan lainnya diungkapkan akademisi hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah. Untuk isu hukum dan lingkungan di Kaltim, prioritas utama Jokowo-Ma’ruf Amin diharapkan pada pemberantasan korupsi. Terkhusus untuk tiga sektor. Yakni sumber daya alam (SDA), infrastruktur, dan perizinan. SDA menyangkut kebocoran pendapatan negara.
Terutama dari industri ekstraktif, infrastruktur menyangkut proyek strategis penunjang IKN, dan perizinan menyangkut penanganan pungutan liar (pungli) yang selama ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dan menghambat investasi.
Prioritas berikutnya, adalah penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup yang selama ini gagal diselesaikan aparat penegak hukum. "Sebut saja kasus hilangnya 35 nyawa manusia di bekas galian lubang tambang, kasus retaknya rumah penduduk dan fasilitas publik akibat aktivitas blasting industri tambang, hingga kasus-kasus illegal mining yang tak kunjung selesai hingga saat ini," papar lelaki yang akrab disapa Castro tersebut.
