MANAGED BY:
SABTU
18 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:30
Sebulan Setelah Persalinan Langsung Nunggak Iuran
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA-- Persalinan jadi salah satu jenis layanan kesehatan yang paling banyak menyerap biaya dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN). Sayangnya, ini tidak disertai dengan kepatuhan para pengguna layanan tersebut. Sebulan pasca melahirkan, sebagian besar langsung tidak bayar iuran.  

Fakta tersebut dibeberkan oleh Asisten Deputi Bidang Riset Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Citra Jaya. Dia memaparkan, dalam analisa perilaku adverse selection peserta segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri tahun 2017/2018, kecenderungan perilaku ini sudah muncul ketika awal kepesertaan. Peserta PBPU hamil diketahui baru mendaftar sebulan sebelum mendapatkan layanan persalinan. Tepat sebulan sebelum  due date.  

"Dari 219.446 sample, 64,7 persen ibu hamil PBPU baru menjadi peserta," ujarnya di Jakarta, Jumat (18/10).  

Mirisnya lagi, mereka langsung stop bayar iuran usai mendapat layanan kesehatan persalinan tersebut. Dalam data yang dipaparkan, setidaknya ada sekitar 150 ribu peserta PBPU nunggak sebulan pasca lahiran. "68 persen nunggak status pembayaran iurannya setelah mendapat pelayanan," sambungnya.  

Akibatnya, BPJS Kesehatan lagi-lagi harus menelan pil pahit. Besaran iuran yang masuk jauh lebih rendah dari besar pembiayaan yang harus dikeluarkan untun pelayanan bersalin ini. Dia merinci, harusnya besaran iuran yang diperoleh dari jumlah sample di periode tersebut mencapai Rp 286,39 miliar. Akan tetapi, iuran yang masuk hanya Rp 102, 62 miliar.

 Padahal, lanjut dia, beban biaya yang dibayarkan BPJS kesehatan pada fasilitas kesehatan mencapai Rp 309,45 Milyar. Artinya, BPJS Kesehatan harus nombok sebesar Rp 206,89 miliar. 

"Pasti minus. Hal ini menunjukkan kecenderungan perilaku adverse selection yang bisa merugikan BPJS kesehatan," ungkap Citra. 

Diakuinya, perilaku adverse selection ini juga terjadi di beberapa negara. Seperti Ghana, Thailand, Filipina, hingga Amerika Serikat. Tapi, negara-negara tersebut telah berhasil menerapkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan peserta jaminan sosial. Khususnya, dalam melakukan pembayaran dan pendaftaran peserta yang sedang hamil serta merencanakan kehamilan.  

Ghana misalnya. Ada kebijakan waiting period khusus untuk layanan persalinan selama enam bulan. Hal yang sama dilakukan oleh Thailand. Bahkan dengan tambahan kewajiban pembayaran iuran di muka minimal 3 bulan. Sementara Amerika Serikat memberlakukan urun biaya.  

Disinggung soal kemungkinan penerapn metode tersebut, Citra mengaku pihaknya tak memeliko wewenang untuk memutuskan. Di samping, adanya potensi polemik di masyarakat. Seperti penerapan masa aktif minimal 14 hari usai pendaftaran.  

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof Meiwita P. Budiharsana menyarankan, BPJS kesehatan lebih menggenjot sosialisasi tentang pembayaran iuran usai penggunaan layanan. Pasalnya, menurut dia, masih banyak masyarakat yang mengira jika  JKN  dengan jamkesmas sebelumnya.  

"Minim info. Banyak yang tidak tahu bukan cuma hak saja tapi kewajiban bayar premi juga," tegasnya. Dia juga merekomendasikan agar sosialisasi ditekankan kembali usai lahiran. Dapat memanfaatkan tenaga kesehatan yang menangani imunisasi. Karena, bisa dipastikan, mereka akan kembali untuk membawa buah hatinya imunisasi. (mia)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 Januari 2020 10:07
Jalinan Kedekatan Natuna dengan Negara-Negara Tetangga

Berobat ke Johor, Jual Ikan ke Singapura dan Hongkong

Di luar ketegangan di lautan, ada kedekatan antara warga Kepulauan…

Sabtu, 18 Januari 2020 10:03

Diduga Penularan Antraks dari Daerah Lain

JAKARTA- Kementerian Kesehatan kemarin (17/1) mengunjungi Gunung Kidul guna memastikan…

Jumat, 17 Januari 2020 23:00

Banjir Samarinda Cuma Komoditas Politik

SAMARINDA-Gaya komunikasi Wali Kota Syaharie Jaang dalam menyikapi banjir di…

Jumat, 17 Januari 2020 22:00

KLHK Investigasi Tambang Ilegal di IKN

BALIKPAPAN–Kegiatan pertambangan di sekitar lokasi calon ibu kota negara (IKN)…

Jumat, 17 Januari 2020 21:00

Tahu Sumedang yang Tiada Henti Diuji, Efisiensi setelah Tol Beroperasi, Omzet Tersisa 25 Persen

Setelah Bandara APT Pranoto Samarinda, kini Tol Balikpapan-Samarinda yang menggerus…

Jumat, 17 Januari 2020 14:31
Minta Polri Usut Tuntas Masalah ASABRI

Direksi ASABRI Bersikeras Bantah Terjadi Korupsi

JAKARTA– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi…

Jumat, 17 Januari 2020 11:51
Dari Penerbangan Perdana Susi Air Samarinda-Maratua

Selamat Tinggal Perjalanan Melelahkan ke Surga Pelepas Penat

Pulau Maratua kini hanya berjarak 1 jam 20 menit dari…

Jumat, 17 Januari 2020 11:42

Titik Longsor Bertambah, Penghuni Kuburan Bisa Keluar

Meski hujan yang mengguyur Kota Tepian tengah mereda. Namun, bahaya…

Jumat, 17 Januari 2020 11:26

Sudah Tidak Ada WNI yang Ditawan Abu Sayyaf

JAKARTA - Pemerintah Filipina memenuhi janjinya kepada pemerintah Indonesia. Melalui…

Jumat, 17 Januari 2020 11:21

Kasus Jiwasraya, Kejagung Blokir 84 Aset Tanah Tersangka

JAKARTA-- Setelah mengamankan sejumlah mobil mewah dan motor sejak Rabu,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers