MANAGED BY:
RABU
20 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 19 Oktober 2019 11:27
Wawancara Khusus Menteri Luar Negeri Retno Lestari Painsari Marsudi

Tantangannya, Banyak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Retno

PROKAL.CO, Dalam lima tahun ini ada 91.754 kasus WNI bisa diselesaikan Kementerian Luar Negeri. Jelang akhir masa kerjanya, Indonesia juga terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Berikut wawancara khusus wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto bersama Menlu Retno di Jakarta kemarin (18/10)

 

Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB...

Alhamdulillah. Kamis malam (17/10) jelang Jumat (18/10) dini hari, kami nonton bareng dengan tim Kementerian Luar Negeri untuk memantau langsung pemilihan dalam sidang umum di markas besar PBB, New York. Agak deg-degan juga. Karena ada lima calon untuk Asia Pasifik yang memperebutkan empat kursi. Jadi, kita mesti kerja keras banget. Dan, kita sudah melakukan lobi dan kampanye selama hampir dua tahun. Hingga bulan-bulan akhir, kami betul-betul mengecek setiap duta besar kita yang ada di luar negeri sampai dimana dukungan negara-negara mitra. Kamis pagi, saya masih melakukan komunikasi dengan beberapa menteri luar negeri. Untuk meyakinkan dukungannya kepada Indonesia. Alhamdulillah, sidang umum PBB sudah menetapkan Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 dengan suara terbesar dari Asia Pasifik. 174 suara dari 193 negara anggota PBB.

 

Apa artinya bagi Indonesia dengan tingginya raihan suara itu?

Bentuk dari pengakuan dunia kepada Indonesia sebagai negara yang terus berusaha untuk berkontribusi menyelesaikan masalah HAM. Tetapi di lain pihak, kami melihat juga bahwa ini tanggung jawab yang harus ditunaikan sebaik mungkin. Rasa bangga, iya, betul. Tapi ada tanggung jawab besar yang harus kita tunaikan. Saya sudah mulai komunikasi lagi dengan tim New York dan Jenewa, sudah mulai bicara bahwa tahun depan adalah tahun yang akan sangat berat untuk politik luar negeri Indonesia. Karena kita masih duduk di Dewan Keamanan PBB dan duduk juga di Dewan HAM PBB. Tapi saya yakin dengan soliditas tim dari Kemenlu dan para diplomat, Insya Allah kita mampu menunaikannya.

 

Apa tugas pokok dan tanggung jawab Indonesia sebagai Dewan HAM PBB?

Politik luar negeri Indonesia itu selalu mencari solusi. Kemudian, kita memajukan beberapa nilai konsisten. Nilai dialog, kerja sama, demikian juga pada saat kita bicara masalah pemajuan dan juga perlindungan HAM. Karena, mungkin banyak negara yang masih memiliki keterbatasan untuk proteksi HAM. Kita bantu. Jadi, melihat ini adalah amanah untuk bekerja sama agar pemajuan dan proteksi HAM tidak hanya bernegara tetapi dunia mengalami progres yang lebih baik.

 

Sebelum menyongsong tugas HAM dalam kancah dunia, apa yang masih harus diperbaiki dulu di Indonesia?

Tidak ada negara di dunia yang perfect. Tapi, yang penting kita lakukan dari waktu ke waktu terus berupaya memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. Memang tantangan banyak. Tapi, sekali lagi, komitmen untuk terus maju itu harus dipertahankan. Dan saya yakin pemerintahan ke depan akan memiliki komitmen yang sama.

 

Apa capaian yang ibu banggakan dalam menjalankan tugas lima tahun?

Aku nggak mau memakai kata membanggakan. Tapi, saya hanya ingin menyampaikan apa yang kita lakukan dalam lima tahun terakhir ini. Jadi saya mulai begini, kita menjalankan politik luar negeri di tengah kondisi dunia yang sedang banyak sekali tantangannya. Ketidakpastian, konflik lama banyak yang tidak selesai, konflik baru muncul, perang dagang, proteksi, nasionalisme sempit, migrasi, dan macam-macam. Semuanya terjadi dalam lima tahun ini. Tentunya tidak mudah bagi kita untuk dapat menjalankan politik luar negeri yang tegak. Bukan berarti mendongak sombong. Tapi tegak, bermartabat, dihormati oleh bangsa-bangsa dunia. Saya bisa mengatakan, bahwa kita sejauh ini bisa berdiri tegak, bermartabat, dan dihormati bangsa-bangsa dunia. Karena selain memperjuangkan kepentingan nasional yang prioritasnya, Indonesia sebagai negara dan bangsa besar juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi di dunia. Ada tiga kepentingan nasioanal. Melindungi integritas teritorial, perlindungan WNI (warga negara Indonesia), penguatan diplomasi ekonomi. Oleh karena itu, sebagai prioritas keempat, kita perkuat kontribusi untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan dunia. Misalnya,membantu masalah Palestina, Rohingya, Afghanistan.

Sementara untuk kepentingan nasional, salah satu contoh adalah masalah perlindungan WNI. Misalnya, dalam lima tahun ini kita melihat kasus hukum yang dihadapi WNI itu banyak sekali. Dan dalam lima tahun ini kita telah menyelesaikan 91.754 kasus WNI. Coba bayangkan itu jumlah yang banyak sekali. Tapi, bukan berarti tidak akan ada lagi. Tantangan itu akan terus ada. Nah, komitmen ini yang sudah kami tanamkan kepada para diplomat yang sangat berpihak terhadap isu perlindungan. Kemudian,didukung inovasi aplikasi perlindungan kepada WNI. Sehingga mereka merasa lebih nyaman dengan aplikasi tersebut.

Selain masalah kasus, ada hak-hak keuangan. Kami sedih sekali masih ada kasus TKI (tenaga kerja Indonesia) yang sudah bekerja tahunan tapi tidak dibayar. Satu per satu kami coba urai. Kami coba dampingi kasusnya, kemudian hak-hak mereka berusaha untuk kami kembalikan. Dalam lima tahun ini, kami berhasil mengembalikan Rp 574 miliar. Transfernya pun kami kawal sampai yang berhak benar-benar menerima uang itu.

Belum lagi masalah evakuasi. Konflik banyak, WNI banyak dimana-mana. Jumlah WNI yang kami evakuasi dalam lima tahun ke belakang itu adalah 16.432 orang. Saya masih ingat tiga tahun yang lalu, kami mengevakuasi ribuan WNI dari Yaman. Dari wilayah konflik, bahkan perang. Dimana diplomat kami terluka. KBRI terimbas bom yang meledak tidak jauh. Itu mungkin kalau dibuat film satu episode seru juga.

Apa yang mendasari keputusan menghentikan pengiriman TKI ke beberapa negara?

Itu bukan niatan pemerintah untuk menghentikan. Yang menjadi niatan pemerintah adalah memastikan WNI yang bekerja, bepergian, hidup di luar negeri itu mendapatkan perlindungan. Kita mengirim tenaga kerja apabila negara penerima, satu, memiliki perjanjian bilateral dengan kita. Atau di dalam sistem hukum nasional mereka ada pasal yang mengatakan perlindungan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di negara mereka. Jadi sekali lagi kami tidak melarang. Tapi, tugas utama pemerintah adalah melindungi. Dalam konteks itulah maka kita berusaha untuk melakukan negosiasi perjanjian bilateral dengan negara-negara.

Ambil contoh Singapura. Kita tidak ada perjanjian bilateral khusus untuk perlindungan tenaga kerja kita. Karena sistem di Singapura yang sudah menjaminkan perlindungan terhadap TKI. Dan bahkan, saat TKI akan melakukan kontrak bekerja, user-nya datang bersama TKI ke KBRI. Terus kemudian ada perjanjian dan kami melakukan kroscek. Dan untuk pembaruan kontrak dilakukan begitu. Kita juga memiliki sistem pendataan di KBRI. Tentu bagi TKI yang sudah terdata. Kita tahu dia bekerja dimana, gajinya berapa, asalnya darimana, ketahuan.

Nah, tantangan kita adalah banyak sekali kasus tindak pindana perdagangan orang (TPPO). Jadi, kita ini sistem balapan dengan penyelewangan dan pelanggaran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tega memperdagangkan saudara-saudaranya ke luar negeri. Kita tetap proteksi. Untuk perlindungan kita sudah beyond our call of duty. Teorinya mengatakan, bahwa Kemenlu tanggung jawabnya pda saat WNI melintasi batas negara. Tetapi ini kan hilir. Hulu banyak sekali yang terjadi di sana. Kita masuk ke sana. Untuk desa yang banyak mengirim TKI, kami melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Bahkan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk memberikan pemahaman, kalau ada orang yang menawarkan kerja yang enak, gajinya banyak, tanpa skill, awas itu pasti penipuan! Karena kita tidak mau banyak korban akan jatuh.

Saya adalah perempuan. Saya akan berdiri cepat sekali pada saat korbannya adalah perempuan. TPPO (tindak pidana perdagangan orang) banyak sekali korbannya adalah perempuan. Sorry nih aku emosi kalau udah ngomong kayak gini hahaha.

Jadi, penghentian sementara pengiriman TKI dalam rangka menata. Agar yang bekerja di luar negeri agar mendapatkan perlindungan. Kami paham para TKI tersebut memiliki keperluan yang harus dipenuhi. Negara lain juga butuh tenaga kerja. Ada demand, ada supply, kenapa tidak kita atur gitu lo. Saya ada hotline. Setiap hari saya komunikasi dengan tim saya yang ada di luar negeri. Jadi begitu ada satu kasus, otomatis tim saya laporan.

 

Apa reaksi Anda waktu mendengar masuk dalam lima besar tingkat kepuasan kinerja menteri Kabinet Kerja 2014-2019.

Terima kasih ada apresiasi. Saya diberitahu tim saya. Jadi, kita tim Kemenlu solid sekali. Komunikasi kita benar-benar tanpa batas. Ada yang bilang: ”Bu kita dapat (lima besar tingkat kepuasan kinerja menteri)”. Saya bilang it's yours. Saya apa sih, seorang Retno Marsudi kalau tidak didukung oleh satu tim yang solid, sistem yang baik, komunikasi dengan pimpinan, membuka akses yang sebanyak-banyaknya, arahannya jelas. Jadi, kalau ada pengakuan seperti itu, bukan untuk saya. Itu untuk tim saya yang top lah pokoknya. (*/ttg)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 20 November 2019 10:26

TRAGIS..!! Anggota Sabhara Polda Bali Tewas Ditabrak saat Bubarkan Balap Liar

Peristiwa tragis terjadi kemarin dini hari (19/11). Salah seorang anggota…

Selasa, 19 November 2019 11:02

Gerah di Jogja Imbas Badai, Bukan Merapi

JOGJA- Kepala Stasiun Klimatologi (Staklim) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika…

Selasa, 19 November 2019 10:43

Kecewa Kalah Pemilihan Kepala Dusun, Pria Ini Bakar Puluhan KIS Warga Miskin

SINGARAJA - Ada-ada saja ulah Ketut Suarta, warga Desa Anturan,…

Selasa, 19 November 2019 10:29

Buku Pelajaran Agama yang Baru Mulai Diajarkan Tahun Depan, Bedanya Apa Sih?

JAKARTA– Perubahan terhadap 155 buku ajar mata pelajaran Pendidikan Agama…

Senin, 18 November 2019 11:34

Gunung Merapi Erupsi Masih Akan Terus Erupsi

JAKARTA– Setelah erupsi pada 9 November lalu, Gunung Merapi di…

Senin, 18 November 2019 11:12

PKS Target Menang 60 Persen Pilkada 2020

JAKARTA– Rapat koordinasi nasional (Rakornas) PKS memunculkan sejumlah rekomendasi penting.…

Senin, 18 November 2019 11:10

Dominan Gas dan Abu Vulkanik, Penerbangan Normal

JOGJA -  Gunung Merapi kembali mengalami aktivitas vulkanik, Minggu (17/11).…

Senin, 18 November 2019 10:52

Panasnya Pilkades di Jawa, Persaingan Suami Versus Istri di 18 Desa

KUDUS- Gelaran pesta politik arus bawah atau pemilihan kepala desa…

Senin, 18 November 2019 00:08

Mendes PDTT : LDN Bisa Ciptakan Pemain Berbakat Dari Desa

JOMBANG  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes…

Minggu, 17 November 2019 20:30

Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Palestina

JAKARTA – Indonesia mengutuk serangan udara Israel ke Palestina yang terjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*