Dalam lima tahun ini ada 91.754 kasus WNI bisa diselesaikan Kementerian Luar Negeri. Jelang akhir masa kerjanya, Indonesia juga terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Berikut wawancara khusus wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto bersama Menlu Retno di Jakarta kemarin (18/10)
Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB...
Alhamdulillah. Kamis malam (17/10) jelang Jumat (18/10) dini hari, kami nonton bareng dengan tim Kementerian Luar Negeri untuk memantau langsung pemilihan dalam sidang umum di markas besar PBB, New York. Agak deg-degan juga. Karena ada lima calon untuk Asia Pasifik yang memperebutkan empat kursi. Jadi, kita mesti kerja keras banget. Dan, kita sudah melakukan lobi dan kampanye selama hampir dua tahun. Hingga bulan-bulan akhir, kami betul-betul mengecek setiap duta besar kita yang ada di luar negeri sampai dimana dukungan negara-negara mitra. Kamis pagi, saya masih melakukan komunikasi dengan beberapa menteri luar negeri. Untuk meyakinkan dukungannya kepada Indonesia. Alhamdulillah, sidang umum PBB sudah menetapkan Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 dengan suara terbesar dari Asia Pasifik. 174 suara dari 193 negara anggota PBB.
Apa artinya bagi Indonesia dengan tingginya raihan suara itu?
Bentuk dari pengakuan dunia kepada Indonesia sebagai negara yang terus berusaha untuk berkontribusi menyelesaikan masalah HAM. Tetapi di lain pihak, kami melihat juga bahwa ini tanggung jawab yang harus ditunaikan sebaik mungkin. Rasa bangga, iya, betul. Tapi ada tanggung jawab besar yang harus kita tunaikan. Saya sudah mulai komunikasi lagi dengan tim New York dan Jenewa, sudah mulai bicara bahwa tahun depan adalah tahun yang akan sangat berat untuk politik luar negeri Indonesia. Karena kita masih duduk di Dewan Keamanan PBB dan duduk juga di Dewan HAM PBB. Tapi saya yakin dengan soliditas tim dari Kemenlu dan para diplomat, Insya Allah kita mampu menunaikannya.
Apa tugas pokok dan tanggung jawab Indonesia sebagai Dewan HAM PBB?
Politik luar negeri Indonesia itu selalu mencari solusi. Kemudian, kita memajukan beberapa nilai konsisten. Nilai dialog, kerja sama, demikian juga pada saat kita bicara masalah pemajuan dan juga perlindungan HAM. Karena, mungkin banyak negara yang masih memiliki keterbatasan untuk proteksi HAM. Kita bantu. Jadi, melihat ini adalah amanah untuk bekerja sama agar pemajuan dan proteksi HAM tidak hanya bernegara tetapi dunia mengalami progres yang lebih baik.
Sebelum menyongsong tugas HAM dalam kancah dunia, apa yang masih harus diperbaiki dulu di Indonesia?
Tidak ada negara di dunia yang perfect. Tapi, yang penting kita lakukan dari waktu ke waktu terus berupaya memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. Memang tantangan banyak. Tapi, sekali lagi, komitmen untuk terus maju itu harus dipertahankan. Dan saya yakin pemerintahan ke depan akan memiliki komitmen yang sama.
Apa capaian yang ibu banggakan dalam menjalankan tugas lima tahun?
