MANAGED BY:
KAMIS
09 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 19 Oktober 2019 11:12
233 Ekonom Ajukan Surat Terbuka, Dorong Jokowi Terbitkan Perppu
Demo menolak RUU kontroversial termasuk RUU KPK di Samarinda beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO,

JAKARTA– Dampak pemberlakuan UU KPK nyatanya tak hanya melemahkan lembaga antirasuah itu semata. Keberadaan UU tersebut berpotensi melemahkan iklim investasi dan stabilitas ekonomi di dalam negeri.

Atas dasar itu, ratusan ekonom ramai-ramai mengajukan surat terbuka berupa rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK edisi revisi. Total, hingga kemarin siang, ada 233 ekonom yang menandatangani surat terbuka atas keberatan mereka pada kehadiran UU telah berlaku itu.

Ratusan ekonom Indonesia dari dalam dan yang tengah bertugas di luar negeri itu kompak menilai ekonomi Indonesia dan dunia sedang dalam kondisi sulit, dan akan semakin merana dengan pelemahan penindakan korupsi. Para ekonom itu juga menyertakan naskah akademik setebal 47 halaman yang dijadikan living document berisi aspek-aspek ekonomi yang akan terdampak pemberlakuan UU KPK.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradityo mengatakan, praktik korupsi berbanding terbalik dengan investasi. Korupsi justru melemahkan kapasitas pemerintah. Dengan berkurangnya penindakan korupsi oleh KPK, maka hal itu akan berdampak pada inefisiensi perekonomian.

‘’Kami mendukung Pak Presiden meneruskan pembangunan, dengan menerbitkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK. Memperkuat KPK mudaratnya lebih kecil dibanding Pak Jokowi meneruskan UU Itu,’’ ujarnya di Jakarta, kemarin (18/10).

Rimawan memerinci, dalam kurun waktu tahun 2001 hingga 2015, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 203,9 triliun, sementara yang dikembalikan kepada negara hanya sekitar Rp 21 triliun saja. Hal itu disebutnya hanya segelintir ironi yang diyakini akan bertambah jika KPK terus dilemahkan. Mereka juga mempertanyakan usulan UU tersebut yang terkesan mengada-ada karena tak melalui Prolegnas dan disahkan hanya dalam hitungan belasan hari saja.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers