JAKARTA– Jelang akhir masa jabatannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memprediksi perekonomian dalam negeri tetap bergerak positif. Meski dibayangi risiko perlambatan ekonomi global, JK yakin pertumbuhan Indonesia lebih baik daripada negara-negara lainnya.
”Jadi, apabila berbicara tentang ekonomi Indonesia, kita harus bicara secara keseluruhan. Juga melihat kondisi ekonomi dunia dan korelasinya terhadap Indonesia,’’ ujarnya saat dialog bersama 100 ekonom di Hotel Westin, Jakarta, kemarin (17/10).
JK menjelaskan, banyak dinamika yang terjadi pada kondisi ekonomi global. Salah satunya, perusahaan-perusahaan raksasa yang kini tak hanya didominasi dari sektor energi atau perbankan.
Menurut dia, perusahaan-perusahaan raksasa dunia justru berkecimpung dalam ekonomi digital. Misalnya, Facebook, Apple, Microsoft, dan Amazon. ”Jadi, sekarang pengusaha yang paling besar dan yang paling kaya itu Microsoft, Apple, Amazon, dan Facebook. Artinya, energi dikalahkan oleh ekonomi digital,” tutur mantan Ketum Partai Golkar itu.
Dengan kondisi tersebut, tentu Indonesia mendapat dampaknya. Terlebih, beberapa situasi seperti Brexit, perang dagang AS-Tiongkok, tentu membawa sentimen bagi kondisi dalam negeri. ”Indonesia yang merupakan negara di Asia Tenggara punya pilihan untuk mengambil keuntungan dalam berbagai konflik tersebut atau justru ikut mengalami kerugian,” imbuhnya.
JK menampik bahwa beberapa indikator ekonomi seperti nilai tukar rupiah maupun utang dalam tren memburuk. JK menyebut beberapa negara seperti Venezuela, Brasil, Turki, maupun Afrika Selatan mengalami kondisi yang lebih parah daripada Indonesia. ”Kita masih tumbuh 5 persen, GDP-nya lebih baik daripada Malaysia,” tegasnya.
Dari sisi utang, pria yang pernah menjabat Menko Kesra tersebut menyebutkan, apa yang dihadapi Indonesia masih berada dalam batas wajar. Selagi masih ada di bawah ambang batas yang ditentukan, imbuh dia, utang RI masih dalam rasio aman. World Bank menyebutkan, rasio utang RI jika dibandingkan dengan PDB berada di kisaran 29–30 persen. ”Kita masih 30 persen terhadap PDB, aman. Yang penting bisa bayar,” imbuh JK.
Didik Rachbini, ekonom senior Indef, menyoroti beberapa kinerja pemerintah. Menurut dia, pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo, perlu ”blusukan” lebih dalam ke sektor industri. ”Beberapa hal yang krusial dan perlu perhatian adalah industri. Kemudian neraca berjalan terus defisit, lalu neraca perdagangan juga (defisit). APBN juga, dari sisi penggunaan itu boros dan populis,’’ jelasnya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menambahkan, dengan berbagai sorotan pada sektor industri, pihaknya berkomitmen akan mendorong beberapa hal. ”Kami akan dorong industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan industri berbasis nilai tambah manufaktur. Plus kami akan dorong link and match pendidikan vokasi bagi SDM,” jelasnya di tempat yang sama.
Hal itu, lanjut Airlangga, sejalan dengan program pemerintah. Terlebih, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan tax holiday dan superdeduction tax yang diyakininya sebagai stimulus untuk mendongkrak pertumbuhan.
Pemerintah terus berupaya mengakomodasi kendala-kendala yang dikeluhkan industri di berbagai sektor. Sejumlah langkah strategis yang akan dijalankan secara sinergis bersama seluruh stakeholder. “Salah satu yang perlu diperbaiki adalah supply chain-nya, terutama terkait dengan tumbuhnya industri-industri hulu. Contohnya, di industri makanan dan minuman, yang hulunya adalah sektor pertanian, baik itu yang berbasis kakao atau lainnya,” ujarnya. (dee/agf/c12/oki)
