SAMARINDA – Pengusaha kelapa sawit tampaknya bisa memperbesar ekspor crude palm oil (CPO) ke India. Pasalnya perusahaan penyulingan India berhenti membeli minyak sawit Malaysia untuk pengiriman November dan Desember. Pemerintah India berencana menaikkan pajak impor atau memberlakukan langkah-langkah lain untuk mengurangi impor dari Malaysia.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan kenaikan pajak itu membuat banyak produsen memangkas pembelian CPO dari Malaysia. Pengurangan ini dapat menyebabkan persediaan CPO Malaysia semakin besar mengingat India menjadi salah satu pasar terbesar ekspor CPO Negeri Jiran.
Sebaliknya, ini bisa menjadi kabar baik bagi Indonesia dalam meningkatkan ekspor sawit ke India. “Ini membuat permintaan CPO akan meningkat hingga akhir tahun membuat harga CPO ikut terangkat,” katanya Kamis (17/10) .
Saat ini volume ekspor CPO Indonesia meningkat 52 persen. Berdasarkan catatan Gapki, harga CPO global sepanjang semester I rata-rata hanya mencapai USD 492 per metrik ton. Sedangkan harga rata-rata CPO saat ini mencapai USD 541 per metrik ton, yang merupakan rata-rata bulanan tertinggi sejak Maret 2019.
Namun, harga minyak sawit masih menunjukkan tren yang menurun sejak Januari 2017. Tren menurun yang sudah cukup panjang cukup merisaukan produsen. “Peningkatan harga CPO ini akan berujung pada perbaikan harga TBS (tandan buah segar) di kalangan petani, sehingga bisa cukup dirasakan Kaltim,” ujarnya.
Menurutnya, India saat ini sedang mempertimbangkan untuk membatasi impor beberapa produk dari Malaysia termasuk minyak kelapa sawit, sebagai reaksi terhadap pemimpin negara Asia Tenggara itu yang mengkritik New Delhi atas tindakannya di Kashmir.
Sebagai tindakan pengamanan, pasokan pembeli lebih memilih pengiriman Indonesia untuk menghindari kemungkinan dampak tugas yang lebih tinggi. “Sehingga pada November dan Desember, potensi ekspansi pasar ke India semakin terbuka lebar. Banyak perusahaan yang mencari aman dengan menginginkan CPO dari Indonesia, ini tinggal disambut positif oleh pelaku usaha di dalam negeri termasuk Kaltim,” pungkasnya. (ctr/ndu/k18)
