Jalan Trans Borneo Harus Menguntungkan

- Jumat, 18 Oktober 2019 | 11:25 WIB

Proyek Jalan Trans Borneo yang digagas Pemerintah Malaysia yang menghubungkan Sabah dan Sarawak diharapkan memberi dampak positif bagi perekonomian di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

 

BALIKPAPAN – Pengusaha di Kaltim menyambut baik rencana tersebut. Tetapi keberadaan infrastruktur tersebut masih harus dikaji mendalam supaya pemerintah Indonesia juga bisa ikut berkontribusi dalam memobilisasi tenaga kerja dan menekan logistik. Apalagi ke depannya bisa membuka jalur perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Yang diuntungkan jangan hanya Malaysia. Misalnya hanya dimanfaatkan mengangkut CPO dari Kaltim ke Malaysia saja. Jadi kita rugi. Kalau bisa semua perdagangan dari dan menuju Indonesia ke Malaysia disinergikan. Kalau lewat darat lebih efisien dan murah kenapa tidak?” terang Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo,.

Untuk mengantisipasi kerugian, pemerintah juga harus menyiapkan industri yang bisa menyerap tenaga kerja dan menambah pendapat asli Indonesia. Apalagi, imbuh dia, Indonesia masih memiliki 2 juta hektare kelapa sawit tetapi belum ada produk turunan yang dibuat. “CPO harus memiliki nilai plus (hilirisasi). Karena ini bisa menciptakan penyerapan tenaga kerja,” imbuhnya.

Slamet menekankan rencana pemerintah Malaysia tersebut masih dalam tahap paling awal dan baru bisa terlihat tindaklanjutnya setelah tahun depan. Pemerintah Indonesia dapat menyetujui untuk bekerja sama melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun korporasi swasta. Hal ini termasuk melibatkan Apindo di dalamnya.

Ketua Apindo Kaltara Herry Johanes juga mengatakan Malaysia telah menetapkan anggaran bagi pembangunan Jalan Trans Borneo. Indonesia juga harus segera bersiap untuk berperan aktif. Hal itu juga sejalan dengan imbauan Gubernur Kaltim Isran Noor dan hal itu juga mendapat dukungan dari kepengurusan Apindo Pusat.

Dikutip dari The Borneo Post, Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan penghematan dari rasionalisasi biaya yang sedang berlangsung hingga saat ini mencapai RM 1,2 miliar atau setara Rp 4,2 triliun (kurs rupiah 3.500 per RM), mengurangi biaya proyek menjadi RM 29 miliar (Rp 101 triliun).

Dalam pidatonya untuk anggaran 2020, dia juga menegaskan kembali komitmen pemerintah federal untuk menyelesaikan proyek Jalan Raya Pan Borneo, yang merupakan katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi di Sabah dan Sarawak.

“Apa yang dilakukan sekarang akan memungkinkan kita untuk merencanakan lebih banyak lagi proyek untuk memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk di Sabah dan Sarawak, seperti Jalan Tol Trans-Kalimantan sepanjang 165 kilometer yang menghubungkan Sabah dan Sarawak ke Kalimantan Timur,” tekannya.

Dia mengatakan komponen penting dari proyek ini adalah paket senilai RM 600 juta untuk Jalan Kalabakan-Serudong sepanjang 40 km dan pembangunan Kompleks Kepabeanan, Keimigrasian, Karantina dan Keamanan (CIQS) dan perumahan perumahan pemerintah.

Pemerintah federal melalui Kementerian Pekerjaan mengambil alih PBH dari mitra pengiriman proyek Lebuhraya Borneo Utara Sdn Bhd (LBU) di Sarawak dan Pan Borneo Highway PDP Sdn Bhd di Sabah.

Untuk rangkaian PBH Sarawak, tanggal penyerahan proyek ke Departemen Pekerjaan Umum Sarawak adalah Februari 2020. Di Sabah, diserahkan kepada pemerintah negara bagian untuk memastikan proses yang lebih lancar dan penghematan biaya tidak lama setelah kontrak PDP dihentikan pada April.

Proyek PBH di Sarawak dikatakan melibatkan pembangunan bentangan jalan raya sepanjang 1.077 km yang harus diselesaikan melalui 11 paket pekerjaan. Selain pekerjaan jalan, proyek infrastruktur besar ini dikatakan bernilai RM 16,12 miliar (Rp 56 triliun) juga melibatkan pembangunan 115 jembatan dan 25 persimpangan untuk menciptakan perjalanan yang nyaman.

Terkait masalah ini, Lim juga mengatakan prioritas utama pembangunan lainnya adalah jalan pedesaan dengan alokasi total RM 1 miliar (Rp 3,5 triliun) di seluruh Malaysia, terutama ditargetkan di Sabah dan Sarawak. "Proyek jalan pedesaan di Sabah berjumlah RM 326 juta dan Sarawak berjumlah RM 224 juta dan akan bermanfaat bagi 145.000 penduduk pedesaan," katanya. (aji/ndu/k18)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X