MANAGED BY:
KAMIS
26 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 18 Oktober 2019 09:50
UU KPK Berlaku, Kritik Terus Mengalir

KPK Bikin Peraturan Komisi

PROKAL.CO,

JAKARTA – Mulai Kamis (17/10) UU KPK berlaku. Sebagai penegak hukum, lembaga antirasuah wajib taat. Namun, hal itu tidak lantas melepas berbagai persoalan yang bersumber dari aturan tersebut. Sejumlah kritik masih terus bermunculan. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman bahkan menyebut revisi UU KPK tidak sah lantaran pembetulan kesalahan penulisan tidak melalui rapat paripurna DPR. 

Boyamin menjelaskan, kesalahan penulisan terkait persyaratan usia pimpinan KPK terdapat pada pasal 29 ayat e yang ditulis 50 tahun tapi di dalam kurung ditulis empat puluh tahun. ”Permasalahan ini menjadi substansi karena bisa menimbulkan sengketa terkait frasa mana yang sebenarnya berlaku apakah angka ‘50’ atau huruf ‘empat puluh’?,” kata Boyamin. Walau sepele, namun kesalahan itu harusnya diselesaikan lewat mekanisme yang benar. 

Menurut Boyamin, cara yang dipakai DPR tidak tepat. Sebab, untuk membetulkan kesalahan penulisan dalam UU harus melalui rapat paripurna DPR. ”Produk rapat paripurna hanya diubah dengan rapat paripurna,” ujarnya.

Atas dasar itu, dia menyebut UU KPK hasil revisi DPR menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dia mencontohkan kesalahan penulisan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas perkara Yayasan Supersemar.

 Dalam putusan tersebut tertulis Rp 139 juta yang semestinya Rp 139 miliar. ”Butuh upaya peninjauan kembali untuk membetulkan kesalahan penulisan itu,” terang Boyamin. Terkait kritik yang disampaikan oleh Boyamin, Anggota DPR Irma Suryani menyebut, boleh saja ada pihak yang menyatakan bahwa UU KPK tidak sah karena ada kesalahan tulis. Tapi yang jelas, kata dia, UU tersebut sudah berlaku mulai kemarin. 

Irma tegas menyatakan, KPK sudah harus mengacu pada peraturan baru tersebut. Politikus Partai Nasdem itu menuturkan, jika ada yang berpendapat UU itu cacat hukum karena koreksi tidak melalui paripurna, mereka dapat mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Biarlah MK yang mengujinya,” terang dia saat ditemui usai acara diskusi di kawasan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan. 

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 25 November 2020 22:07

Positif Covid-19, Walikota Samarinda Syaharie Jaang Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan

SAMARINDA - Walikota Samarinda Syaharie Jaang saat ini menjalani isolasi…

Rabu, 25 November 2020 13:29

Nasib RUU Ibu Kota Negara Diputuskan Hari Ini

BALIKPAPAN-Urgensi rancangan undang-undang (RUU) tentang ibu kota negara (IKN) kembali…

Rabu, 25 November 2020 11:32

Menteri KKP Edhy Prabowo Kena OTT, Ini Komentar Gerindra

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkena operasi tangkap tangan…

Rabu, 25 November 2020 10:50

Ditangkap KPK, Segini Total Harta Menteri Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:45

OTT Menteri Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:36

Menteri KKP Edhy Prabowo Kena OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:00

Katanya Sudah Lakukan Klarifikasi ke Sejumlah Pihak, KPU Kukar Nyatakan Edi Tak Melanggar

TENGGARONG–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) telah membuat kajian…

Selasa, 24 November 2020 18:00

MYC Diributkan karena Tak Direncanakan

SAMARINDA-Seminggu jelang tenggat akhir pengesahan rancangan APBD 2021, tanda-tanda kesepakatan…

Selasa, 24 November 2020 18:00
RUU Pemindahan IKN Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Inginnya Ibu Kota Negara sekaligus Ibu Kota Pemerintahan

BALIKPAPAN–Pemerintah kembali mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN)…

Selasa, 24 November 2020 18:00

Kontraktor Sisihkan 10 Persen Biaya Entertainment Pejabat Kutai Timur

SAMARINDA–Pembayaran proyek yang ditangani Aditya Maharani Yuono di Pemkab Kutai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers