JAKARTA – TNI bersama Polri mengerahkan kekuatan besar untuk mengamankan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden Minggu (20/10). Sebanyak 30 ribu personel gabungan sudah mereka siapkan. Dalam apel gelar pasukan di Monumen Nasional, Jakarta kemarin (17/10), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menekankan, tidak boleh ada sedikitpun informasi yang terlewatkan untuk diantisipasi.
Khususnya informasi intelijen. ”Cermati setiap informasi yang masuk dan olah informasi tersebut dengan cermat,” pinta Hadi di hadapan ribuan prajuritnya. Dia tidak ingin keputusan keliru yang bersumber dari kesalahan memahami infomasi. Guna memastikan agenda tersebut aman, dia menyebutkan, seluruh pasukan yang dikerahkan dibagi dalam tiga lapis. Seluruhnya dijaga dengan ekstra ketat. Dari ring satu, dua, sampai tiga.
Orang nomor satu di tubuh institusi militer tanah air itu memang tidak merinci teknis pengamanan dari setiap ring tersebut. Namun, dia menyebutkan, TNI dan Polri berbagi tugas. ”Ring satu di bawah tanggung jawab Paspampres, ring dua TNI, dan ring tiga gabungan TNI, Polri, dan unsur lainnya,” ucap mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tersebut. ”Pangamanan mulai dilaksanakan hari ini (kemarin),” tegasnya.
Selain presiden, wakil presiden, beserta keluarga, pengamanan juga berlaku untuk para tamu. Khususnya tamu-tamu negara yang merupakan perwakilan dari negara-negara sahabat. ”Mulai dari kedatangan, di perjalanan, sampai tempat. Hotel maupun wisma,” ungkap Hadi. Pengaman itu juga melekat hingga mereka tiba dan meninggalkan lokasi pelantikan. Beberapa objek seperti Komplek Gedung DPR – MPR dan Istana juga menjadi atensi.
Hadi menyebut, lokasi-lokasi tersebut masuk dalam objek yang diamankan oleh TNI dan Polri. ”Dengan perimeter yang sudah kami tentukan,” imbuhnya. Beberapa tempat yang jadi perhatian adalah titik-titik yang diniliai kritis oleh aparat keamanan. Sehingga pengamanannya harus diperkuat. Di samping tempat-tempat itu, pusat ekonomi seperti Kawasan Glodok dan Jembatan Tiga juga mendapat perhatian.
Fasilitas penting mulai Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, PLN Gandul, serta sarana pra sarana logistik dan fasilitas lain milik PT Pertamina ikut dijaga ketat. ”Sebanyak 30 ribu pasukan, prajurit TNI – Polri siap melaksanakan tugas pengamanan,” tegas Hadi. Persiapan matang sudah mereka lakukan jauh hari sebelum agenda pelantikan dilaksanakan.
Terkait potensi demonstrasi, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan bahwa perlakuan aparat keamanan kepada demonstran merujuk undang-undang. Dia membenarkan, dalam undang-undang memang tidak dikenal izin untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun demikian, ketentuan itu juga membatasi aksi demo. ”Penyampaikan pendapat di muka umum tidak bersifat absolut,” kata Tito.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, kata dia, membatasi beberapa hal. Misalnya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu hak asasi orang lain, serta taat aturan. Apabila demonstran melanggar, aparat keamanan berhak mengambil langkah tegas dengan membubarkan massa. ”Kalau dalam pembubaran itu terjadi perlawanan maka ada ancaman lain,” ujar Tito.
Ancaman yang dimaksud Tito adalah hukuman dalam KUHP. ”Meskipun ringan ancaman hukumannya. Tapi, tetap itu ada proses hukumnya,” ucap pejabat yang pernah bertugas di Polda Metro Jaya tersebut. Presiden Joko Widodo, lanjut Tito, memang sudah menyatakan tidak ada larangan aksi massa ketika pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan. Namun demikian, aparat menilai acara tersebut menyangkut martabat negara.
Karena itu, mereka akan mengupayakan agenda tersebut berjalan aman, lancar, dan tertib sampai tuntas. Dengan dasar itu, walau tidak ada istilah izin untuk demonstrasi, Tito menyebutkan bahwa pihaknya mengimbau supaya tidak ada pengerahan massa. ”Imbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa,” jelasnya. Apalagi beberapa aksi belakangan sempat berujung ricuh.
Tito menjelaskan, pihaknya tidak mungkin tinggal diam apabila informasi intelijen menyebut ada potensi aksi anarkis. Untuk itu, instansinya memakai diskresi. ”Selain mengimbau juga tidak menerbitkan tanda terima pada saat ada unjuk rasa,” jelasnya. Menurut dia langkah-langkah itu diambil demi kepentingan masyarakat secara luas. Bukan untuk kepenting satu atau beberapa pihak saja. (syn/)
