MANAGED BY:
SABTU
18 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 18 Oktober 2019 09:19
Kontraktor yang Di-OTT KPK Pernah Garap Jalan Gunung Menangis
Kontraktor Itu Kerap Menang Tender Proyek APBN
Kantor Hty yang sepi setelah OTT KPK.

PROKAL.CO, BONTANG–Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap proyek jalan nasional di Kaltim pada Selasa (15/10), mengerucut ke dua sosok sentral. Yakni Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere dan kontraktor dari Bontang berinisial Hty.

Keduanya, bersama enam orang yang ditangkap di beberapa lokasi berbeda dua hari lalu diduga terkait suap dalam megaproyek preservasi rekonstruksi jalan senilai Rp 155 miliar. Dugan suap paket pemeliharaan jalan yang dimaksud, yakni SP 3 Lempake–SP 3 Sambera–Santan–Bontang–Sangatta.

Adapun nominal suapnya diduga mencapai Rp 1,5 miliar. Dari penelusuran layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) kemarin, PT HTT juga bersaing dengan BUMN sekelas PT Wijaya Karya (Persero) untuk mendapatkan paket preservasi rekonstruksi jalan senilai Rp 155 miliar itu.

Rabu (16/10), Kaltim Post menelusuri kantor Hty sekira pukul 08.30 Wita. Kantor berlokasi di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan.

Begitu sampai di lokasi, aktivitas perusahaan ini tetap berjalan. Bahkan, kontraktor lain sedang menanyakan ketersediaan material di petugas front office kantor tersebut. Diketahui, kantor milik Hty ini bergerak di bidang supplier material dan penyediaan ready mix concrete.

“Koralnya lagi kosong,” jawab salah satu petugas yang enggan menyebutkan namanya.

Lantas, Kaltim Post menanyakan terkait penangkapan Hty selaku pemilik perusahaan tersebut. Baik itu waktu maupun lokasi penangkapan. Sayangnya, karyawan perusahaan itu memilih bungkam.

Dia beralasan, bukan kapasitasnya menjawab pertanyaan dari awak media. “Kami tidak tahu. Jangan saya. Saya tidak bisa memberikan keterangan,” ucapnya. Disinggung mengenai adanya penyegelan sebelumnya, ia membantah. Pasalnya, ketika datang karyawan langsung masuk bangunan kantor. “Tidak ada (penyegelan). Buktinya kami tetap bisa masuk dan bekerja sejauh ini,” tutur dia.

Perbincangan Kaltim Post pun mengundang salah satu karyawan yang berada di ruangan sebelah. Lantas, ia memberikan keterangan singkat bahwa di kantor tidak ada yang dapat dimintai keterangan. “Jadi bukan wewenang kami untuk memberikan informasi. Kami ini karyawan biasa,” singkat staf kantor tersebut.

Dilihat dari struktur bangunan, kantor Hty terdiri dari tiga lantai. Di sebelah bangunan kantor, terdapat lahan yang digunakan parkir kendaraan bermuatan berat.

Dari penelusuran Kaltim Post, sebelum tersandung kasus suap, Hty memperoleh enam paket pengerjaan jalan. Dari rentan waktu 2012 hingga saat ini. Lokasi proyek tidak hanya mencakup kawasan Bontang. Kutai Kartanegara dan Kutai Timur juga menjadi incarannya. Salah satu pengerjaannya di Bontang ialah peningkatan Jalan Arief Rahman Hakim, Belimbing.

Waktu pengerjaannya ialah 2015 lalu. Proyek ini menggunakan sumber anggaran dana alokasi khusus (DAK) Bidang Transportasi Sub bidang Infrastruktur Jalan. Nilai penawarannya ialah Rp 30,8 miliar.

Informasi lain yang dihimpun Kaltim Post, Hty melalui perusahaan PT HTT, dua tahun berturut-turut memenangkan paket peningkatan jalan. Yakni preservasi konstruksi SP3 Lempake-SP 3 Sambera-Santan-dalam Kota Bontang-Sangatta. Kemudian, preservasi konstruksi Sangatta-SP3 Perdau-Muara Lembak-Pelabuhan Ronggang-Sangkulirang-akses Maloy.

Beberapa waktu, Kaltim Post sempat mewawancarai pejabat PT HTT. Kata dia, minimnya proyek yang ada di Kota Bontang membuat beberapa perusahaan atau kontraktor yang bergerak di bidang jasa konstruksi harus memutar otak dan mencari alternatif demi memikirkan masa depan perusahaannya.

 

Kondisi tersebut dikarenakan Pemkot Bontang masih terbelit dengan situasi defisit anggaran. Selaku pemilik perusahaan, Hty melalui PT HTT harus mencari pemasukan dari proyek di luar Bontang. “Tahun ini (2016), yang membeli concrete kepada kami sangat sedikit, berbeda jauh dari dua tahun sebelumnya. Jadi, material dan mixer pengangkut beton cor banyak kami gunakan untuk proyek sendiri,” ujarnya.

Dua tahun lalu, ada dua proyek besar yang dikerjakan PT HTT yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Pekerjaan yang digarap di antaranya pengaspalan jalan nasional dari Sangatta sampai Maloy. Sebelumnya, Jalan simpang Sambera Muara Badak hingga Gunung Menangis telah rampung dikerjakan. Total nilai kontrak pengerjaan jalan tersebut mencapai Rp 55 miliar. “Termasuk pemotongan Jalan Gunung Menangis itu kami yang kerjakan,” tambahnya.

Selain di Bontang, Kaltim Post juga menelusuri kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Aktivitas kantor berjalan seperti biasa. Kantor BPJN XII Balikpapan terletak di Jalan Syarifuddin Yoes, Kompleks Perumahan Sepinggan Pratama, Blok B, Nomor 7 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Saat disambangi kemarin sekira pukul 13.00 Wita, rumah dua lantai berwarna putih yang disulap menjadi kantor pemerintahan. Kedatangan media ini disambut dua sekuriti yang bertugas di depan kantor. Mereka menyebut para pejabat berwenang sedang tidak berada di kantor.

“Hanya ada beberapa staf yang masuk kantor hari ini (kemarin). Kalau pejabatnya sedang tugas ke luar,” kata Naftali, sekuriti BPJN XII Balikpapan. Sekuriti BPJN XII Balikpapan lainnya, Depiyus T menimpali ada sekira 30 orang staf yang menurut pengamatannya masuk kerja kemarin.

Dia mengatakan, Refly terakhir kali terlihat masuk kantor pada Senin (13/10) lalu. Dia pun mengetahui perihal penangkapan pimpinannya itu. Namun, enggan mengomentari banyak soal OTT KPK tersebut. “Kan sudah ada di koran, Mas. Beritanya juga sudah ada di mana-mana,” ujar dia.

Berdasarkan pengamatan harian ini, ada sebanyak 10 kendaraan roda dua yang terparkir di halaman parkir Kantor BPJN XII Balikpapan. Lalu ada dua kendaraan roda dua yang berada di depan pagar rumah tersebut. Saat Kaltim Post berbincang sejenak dengan dua sekuriti BPJN XII Balikpapan, tampak sesekali staf yang berada di dalam keluar kantor.

Harian ini lantas berkeinginan untuk melihat aktivitas para staf yang berada di dalam kantor. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh para sekuriti tersebut. Pasalnya untuk masuk ke dalam ruangan kantor, harus menggunakan kartu identitas khusus. Di mana para sekuriti itu, hanya berjaga di lobi depan yang berukuruan sekira 3x3 meter.

“Harus ada izin dari pimpinan dulu, Mas. Dan sekarang pejabatnya sedang keluar semua,” jawab Depiyus. Dikutip dari laman http://binamarga.pu.go.id, BPJN XII Balikpapan memiliki wilayah kerja Kaltim dan Kaltara. Tugasnya melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi (pemeliharaan) jalan dan jembatan, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu, tugasnya penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan, serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi BPJN XII Balikpapan, terdiri atas sub bagian tata usaha, seksi perencanaan dan pemantauan, seksi pembangunan dan pengujian, seksi preservasi dan peralatan dan kelompok jabatan fungsional.

Dari Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal kasus korupsi yang menyandung salah satu stafnya di Kalimantan Timur.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto menyatakan, kementerian mendukung proses hukum yang menimpa stafnya di Kalimantan Timur.

"Menyikapi adanya OTT dan pemeriksaan KPK kepada oknum PNS Kementerian PUPR di terkait pembangunan jalan nasional wilayah XII wilayah Kalimantan Timur, pada prinsipnya kami dukung penuh upaya KPK berantas korupsi, dan menghormati proses KPK," ungkap Widiarto di kantornya, Rabu (16/10). 

Info terakhir Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere diamankan KPK di Jakarta. Menurut Widiarto, dirinya sendiri yang mengantar Refly untuk lakukan pemeriksaan di KPK. "Kami akan kooperatif bantu proses hukum. Bahkan, tadi malam saya sendiri yang antar saudara Refly ke kantor KPK untuk jalani pemeriksaan," kata Widiarto. 

Widiarto menyebut pihaknya siap memecat Kepala Balai BPJN yang tersangkut korupsi, dan sudah menyiapkan penggantinya. Kini pihaknya, masih menunggu informasi penetapan status dari KPK. "Sebagai antisipasi untuk tetap menjaga tugas di Kalimantan Timur, kita antisipasi berbagai kemungkinan termasuk membebastugaskan pejabat terkait dan menyiapkan pejabat pengganti setelah ada penetapan status dari KPK," kata Widiarto. 

Sebelumnya, KPK telah mengamankan Kepala BPJN Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere. KPK menyebut OTT ini terkait dugaan suap proyek jalan nasional. "Diduga terkait paket pekerjaan jalan multiyears," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan kemarin.

Dia menyebut paket tersebut bernilai Rp 155 miliar. Febri mengatakan proyek itu merupakan bagian dari proyek Kementerian PUPR. (ak/kip/riz2/k15)


BACA JUGA

Sabtu, 18 Januari 2020 10:07
Jalinan Kedekatan Natuna dengan Negara-Negara Tetangga

Berobat ke Johor, Jual Ikan ke Singapura dan Hongkong

Di luar ketegangan di lautan, ada kedekatan antara warga Kepulauan…

Sabtu, 18 Januari 2020 10:03

Diduga Penularan Antraks dari Daerah Lain

JAKARTA- Kementerian Kesehatan kemarin (17/1) mengunjungi Gunung Kidul guna memastikan…

Jumat, 17 Januari 2020 23:00

Banjir Samarinda Cuma Komoditas Politik

SAMARINDA-Gaya komunikasi Wali Kota Syaharie Jaang dalam menyikapi banjir di…

Jumat, 17 Januari 2020 22:00

KLHK Investigasi Tambang Ilegal di IKN

BALIKPAPAN–Kegiatan pertambangan di sekitar lokasi calon ibu kota negara (IKN)…

Jumat, 17 Januari 2020 21:00

Tahu Sumedang yang Tiada Henti Diuji, Efisiensi setelah Tol Beroperasi, Omzet Tersisa 25 Persen

Setelah Bandara APT Pranoto Samarinda, kini Tol Balikpapan-Samarinda yang menggerus…

Jumat, 17 Januari 2020 14:31
Minta Polri Usut Tuntas Masalah ASABRI

Direksi ASABRI Bersikeras Bantah Terjadi Korupsi

JAKARTA– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi…

Jumat, 17 Januari 2020 11:51
Dari Penerbangan Perdana Susi Air Samarinda-Maratua

Selamat Tinggal Perjalanan Melelahkan ke Surga Pelepas Penat

Pulau Maratua kini hanya berjarak 1 jam 20 menit dari…

Jumat, 17 Januari 2020 11:42

Titik Longsor Bertambah, Penghuni Kuburan Bisa Keluar

Meski hujan yang mengguyur Kota Tepian tengah mereda. Namun, bahaya…

Jumat, 17 Januari 2020 11:26

Sudah Tidak Ada WNI yang Ditawan Abu Sayyaf

JAKARTA - Pemerintah Filipina memenuhi janjinya kepada pemerintah Indonesia. Melalui…

Jumat, 17 Januari 2020 11:21

Kasus Jiwasraya, Kejagung Blokir 84 Aset Tanah Tersangka

JAKARTA-- Setelah mengamankan sejumlah mobil mewah dan motor sejak Rabu,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers