BONTANG–Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap proyek jalan nasional di Kaltim pada Selasa (15/10), mengerucut ke dua sosok sentral. Yakni Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere dan kontraktor dari Bontang berinisial Hty.
Keduanya, bersama enam orang yang ditangkap di beberapa lokasi berbeda dua hari lalu diduga terkait suap dalam megaproyek preservasi rekonstruksi jalan senilai Rp 155 miliar. Dugan suap paket pemeliharaan jalan yang dimaksud, yakni SP 3 Lempake–SP 3 Sambera–Santan–Bontang–Sangatta.
Adapun nominal suapnya diduga mencapai Rp 1,5 miliar. Dari penelusuran layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) kemarin, PT HTT juga bersaing dengan BUMN sekelas PT Wijaya Karya (Persero) untuk mendapatkan paket preservasi rekonstruksi jalan senilai Rp 155 miliar itu.
Rabu (16/10), Kaltim Post menelusuri kantor Hty sekira pukul 08.30 Wita. Kantor berlokasi di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan.
Begitu sampai di lokasi, aktivitas perusahaan ini tetap berjalan. Bahkan, kontraktor lain sedang menanyakan ketersediaan material di petugas front office kantor tersebut. Diketahui, kantor milik Hty ini bergerak di bidang supplier material dan penyediaan ready mix concrete.
“Koralnya lagi kosong,” jawab salah satu petugas yang enggan menyebutkan namanya.
Lantas, Kaltim Post menanyakan terkait penangkapan Hty selaku pemilik perusahaan tersebut. Baik itu waktu maupun lokasi penangkapan. Sayangnya, karyawan perusahaan itu memilih bungkam.
Dia beralasan, bukan kapasitasnya menjawab pertanyaan dari awak media. “Kami tidak tahu. Jangan saya. Saya tidak bisa memberikan keterangan,” ucapnya. Disinggung mengenai adanya penyegelan sebelumnya, ia membantah. Pasalnya, ketika datang karyawan langsung masuk bangunan kantor. “Tidak ada (penyegelan). Buktinya kami tetap bisa masuk dan bekerja sejauh ini,” tutur dia.
Perbincangan Kaltim Post pun mengundang salah satu karyawan yang berada di ruangan sebelah. Lantas, ia memberikan keterangan singkat bahwa di kantor tidak ada yang dapat dimintai keterangan. “Jadi bukan wewenang kami untuk memberikan informasi. Kami ini karyawan biasa,” singkat staf kantor tersebut.
Dilihat dari struktur bangunan, kantor Hty terdiri dari tiga lantai. Di sebelah bangunan kantor, terdapat lahan yang digunakan parkir kendaraan bermuatan berat.
Dari penelusuran Kaltim Post, sebelum tersandung kasus suap, Hty memperoleh enam paket pengerjaan jalan. Dari rentan waktu 2012 hingga saat ini. Lokasi proyek tidak hanya mencakup kawasan Bontang. Kutai Kartanegara dan Kutai Timur juga menjadi incarannya. Salah satu pengerjaannya di Bontang ialah peningkatan Jalan Arief Rahman Hakim, Belimbing.
Waktu pengerjaannya ialah 2015 lalu. Proyek ini menggunakan sumber anggaran dana alokasi khusus (DAK) Bidang Transportasi Sub bidang Infrastruktur Jalan. Nilai penawarannya ialah Rp 30,8 miliar.
Informasi lain yang dihimpun Kaltim Post, Hty melalui perusahaan PT HTT, dua tahun berturut-turut memenangkan paket peningkatan jalan. Yakni preservasi konstruksi SP3 Lempake-SP 3 Sambera-Santan-dalam Kota Bontang-Sangatta. Kemudian, preservasi konstruksi Sangatta-SP3 Perdau-Muara Lembak-Pelabuhan Ronggang-Sangkulirang-akses Maloy.
Beberapa waktu, Kaltim Post sempat mewawancarai pejabat PT HTT. Kata dia, minimnya proyek yang ada di Kota Bontang membuat beberapa perusahaan atau kontraktor yang bergerak di bidang jasa konstruksi harus memutar otak dan mencari alternatif demi memikirkan masa depan perusahaannya.
