MANAGED BY:
RABU
27 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Kamis, 17 Oktober 2019 13:28
Gebyar Pilkada Serentak Tahun 2020
Galeh

PROKAL.CO,

Oleh: Galeh Akbar Tanjung*

Pelaksanaan Pilkada serentak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wakilota dan Wakil Walikota di Kalimantan Timur akan di lakukan pada tanggal 23 September 2020, namun aura keramaian sudah tampak menghiasi sudut kota di Kalimantan Timur, para kandidat sudah mulai menampakkan diri melalui sepanduk dan baliho yang terpampang wajah mereka, berbagai macam slogan dan tagar ajakan mulai di sebar untuk mengejar popularitas, itulah cara mereka untuk memperkenalkan diri.

Seperti halnya iklan sebuah produk, para tim pemenang juga memakai strategi marketing dalam mengenalkan sang kandidat kepada khalayak umum, pusat keramaian dan lokasi-lokasi strategis menjadi sasaran di letakkannya spanduk dan baliho tersebut.

Pada dasarnya Pilkada merupakan sarana pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam hak menentukan pemimpin di daerah masing masing, masyarakat sebagai pemilik kekuasaan “kedaulatan” di berikan kesempatan untuk menentukan arah pembangunan lima tahun kedepan memalui Visi, Misi dan Program Kerja Para Calon nantinya.

Pada pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020 Kalimantan Timur kebagian 9 Kabupaten/Kota, pada perhelatan Pilkada Serentak di Tahun 2018 sebelumnya, Kalimantan Timur juga turut serta memeriahkannya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Panajam Paser Utara, dari sembilan Kabupate/Kota tersebut, diantaranya: Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau, 9 Kabupaten/Kota tersebut akan memiliki tahapan yang sama pada Pilkada Sertentak Tahun 2020.

Hak Masyarakat Dalam Pilkada

Selain Hak Pilih yang selalu melekat pada Warga Negara ketika sudah memasuki usia 17 Tahun atau sudah pernah menikah, Warga Negara juga memiliki hak yang sama untuk di pilih sebagai kepala daerah seperti yang tertuang pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

 Jika memperhatikan pasal 7 diatas, maka masyarakat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan hak yang sama untuk memilih, namun ada ketentuan lebih lanjut terkait syarat pencalonan yang memberikan batasan dan kebebasan masyarakat untuk menjadi calon kepala daerah.

 

Hak kedaulatan sebagai hak dasar warga negara dalam pilkada dan pemilu merupakan sebuah akumulasi kekuatan masyarakat untuk mengubah arah kebijakan melalui perubahan pemimpin daerah, pilkada dalam artian adalah wadah pendelegasian kedaulatan yang semula di miliki oleh masyarakat yang memiliki hak pilih di pindahkan kepada calon kepala daerah, yang kemudian kepala daerah pemegang kedaulatan menjadi pemimpin masyarakat secara kolektif berdasar hasil pemilihan.

 

Arah pembangunan dan progam kesejahteraan yang di tawarkan melalui visi dan misi serta program kerja para kandidat menjadi sajian demokrasi yang harus di pilih oleh masyarakat sebagai pemegang kendali hak pilih, kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilih di uji dalam penentuan pilihannya, apakah terpengaruh akan janji dan tawaran instan “Politik Uang” atau memilih berdasar atas penilaian terhadap kapasitas dan kualitas calon.

 

Pembuat kebijakan tidak membuka bebas kepada warga negara yang ingin maju bertarung dalam pilkada, mereka memberikan batasan dan syarat yang telah menjadi ketentuan dalam peraturan yang menaungi tahapan pilkada, syarat tersbut berbunyi: 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2.  setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3.  berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

4.  berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 5.  mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; 6. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

7.  tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 8.  tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; 9.  menyerahkan daftar kekayaan pribadi; 10.  tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; 11.  tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12.  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; 13.  belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota; 14.  belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; 

15.  tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; 16. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; 17. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan 18. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. 

Syarat yang melekat kepada individu atau biasa di sebut syarat calon diatas menjadi prasyarat mutlak, namun ada juga syarat lain yang menjadi subtansi kepesertaan dalam pilkada yakni syarat pencalonan.

 

Kepesertaan dalam Pilkada

Dalam hak untuk dipilih, setiap warga negara tidak serta merta langsung bisa mendaftarkan diri kepada KPU sebagai peserta Pilkada Serentak di Tahun 2020, pembuat kebijakan disini juga memberikan batasan atas peserta Pilkada. Jalur Partai Politik dan Perseorangan, adalah jalur untuk mendaftar sebagai peserta Pilkada.

Dalam peraturan yang mengatur tentang Pilkada, kepesertaan pilkada di bagi menjadi dua: pertama, Partai Politik, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat calon bisa mencalonkan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota / Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2020 melalui calon yang di usung oleh Partai Politik, dalam sekema pencalonan, partai politik yang memiliki kursi di parlemen (DPR-D) dapat menggunakan jumlah kursi dalam mencalonkan atau menggunakan suara sah partai politik pada Pemilu Tahun 2019, dengan ketentuan yang telah diatur, seperti contoh, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada Pilkada serentak nantinya, setiap calon harus di usung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dengan minimal dukungan 9 kursi atau memakai sekema suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang terakumulasi minimal 102.609 suara sah.

Kedua, calon dari unsur perseorangan, setiap individu dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah yang bertarung pada pilkada tersebut dengan menggunakan jalur perseorangan, jalur ini membutuhkan dukungan langsung masyarakat yang di buktikan dengan surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota, untuk Pilkada Samarinda Tahun 2020, setiap calon dari unsur perseorangan membutuhkan dukungan minimal 43.977 dukungan.

Dari dua jalur yang telah di uraikan diatas tentunya memiliki tantangan tersensiri bagi masyarakat yang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah melalui pilkada, kelihaian melakukan lobi-lobi kepada pemegang kebijakan Partai agar dapat di usung oleh Partai Politik atau menghimpun kekuatan dan strategi agar mendapat dukungan masyarakat melalui KTP menjadi pilihan para kandidat. (**)

 

*Anggota Bawaslu Kalimantan Timur


BACA JUGA

Jumat, 22 Mei 2020 14:55

Tradisi Lebaran yang Berbeda

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Kamis, 21 Mei 2020 14:49

Pengangguran di Kaltim Meningkat, Apa Sebaiknya Langkah Pemerintah?

Oleh : Eka Widi Handayani Fungsional Statistisi Pertama Badan Pusat…

Kamis, 21 Mei 2020 14:47

Menulis, Pulihkan Kondisi Psikologis

Nurlia Santy Agustin (Guru Penulis, MAN 2 Kutai Kartanegara)  …

Selasa, 19 Mei 2020 11:16

Menyoal Narasi “Perang” dan “Lawan” Covid-19

Syamsul Rijal Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP dan Sekretaris…

Sabtu, 16 Mei 2020 11:06

Covid dan Mimpi sang Nabi

Ismail, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik…

Sabtu, 16 Mei 2020 11:01

Pesantren Rumah

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Kamis, 14 Mei 2020 12:15

Perbaikan Ketahanan Keluarga

Shafa Innocentia Aqiella, Staf Keperempuanan KAMMI Komisariat Universitas Mulawarman  …

Selasa, 12 Mei 2020 15:52

Mengejawantahkan Kebajikan Fundamental

Maradona Sirajuddin, SPd, MPd Dosen Universitas Mulawarman     FILSAFAT…

Selasa, 12 Mei 2020 15:51

Sinkronisasi Kurikulum Sekolah dengan DU/DI

Irwansyah Syahrani Kakom BDP SMK 1 Samarinda PRAKTIK Kerja Lapangan…

Sabtu, 09 Mei 2020 12:52

Mendadak Imam

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers