Agar Daya Tampung Siswa Sekolah Negeri Bisa Capai 75 Persen – sub
BALIKPAPAN – Semakin meningkatnya jumlah pelajar, membuat pemerintah kota harus melakukan pengembangan gedung-gedung sekolah. Hal ini dilakukan karena tidak tersedia lagi lahan kosong untuk pembangunan sekolah baru.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muhaimin menyebut, saat ini daya tampung SD negeri masih sekitar 65 persen dari calon siswa. Begitu juga SMP negeri masih sekitar 59 persen. Padahal beberapa orangtua tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena konsekuensi harus keluar biaya yang tak sedikit.
“Pemerintah wajib menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat. Sehingga dilakukan penambahan-penambahan volume bangunan atau ruang belajar untuk beberapa sekolah negeri yang memang padat,” ujarnya.
Beberapa sekolah yang dimaksud seperti SD 009 Balikpapan Barat, SD 001 Balikpapan Barat, SMP 1 Balikpapan Tengah, SMP 22 Balikpapan Tengah, SMP 4 Balikpapan Barat, SMP 9 Balikpapan Barat, dan SMP 3 Balikpapan Utara.
Dia melanjutkan, jika tersedia lahan kosong di sekolah tersebut maka akan digunakan. Asal tidak mengganggu fasilitas lain, seperti lapangan dan tempat upacara.
Terkait anggaran, kegiatan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018, murni 2019 dan APBD 2020. Pembangunan yang sudah berjalan ini, rencananya ditargetkan selesai pada 2021. Ia berharap pada penerimaan peserta didik baru di tahun itu, cakupan daya tampung sekolah negeri bisa mencapai 75 persen.
“Targetnya tidak 100 persen, karena kami tetap memberi kesempatan kepada sekolah-sekolah swasta dan sekolah di bawah naungan Kemenag untuk menerima anak usia sekolah, yaitu 6 sampai 12 tahun,” jelasnya.
Terkait pemindahan IKN yang kian gencar, Muhaimin menuturkan banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satunya, menyediakan sekolah yang layak dan berkualitas baik.
Selanjutnya, dalam upaya menghadapi gelombang arus pertumbuhan penduduk itu, mau tidak mau pemerintah membangun sekolah baru. Fokusnya wilayah Balikpapan Barat dan Utara, yang berbatasan langsung dengan lokasi IKN.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar segera menginfokan jika ada lahan-lahan pemerintah yang bisa dibangun untuk sekolah. Dengan begitu, pihaknya bisa mengusulkan pembangunan sekolah baru.
“Strategi awal kita hanya perluasan gedung sekolah. Itu sebelum ada isu IKN. Tapi sekarang strategi memang harus kami ubah. Membuat perencanaan yang lebih matang lagi pada 2020 sampai 2024,” pungkasnya. (*/okt/ms/k15)
