PROKAL.CO, SAMARINDA - Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kaltim membuktikan korupsi di kalangan pejabat terus terjadi dan kurangnya pengawasan internal.
"Pemerintah tidak boleh hanya mengedepankan investasi dan pembiayaan infrastruktur semata, tetapi abai dalam pengawasannya. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih terukur untuk meminimalisir tindak pidana korupsi," ujar Herdiansyah Hamzah, Rabu (16/10/2019).
Castro sapaan akrab Herdiansyah Hamzah mengatakan untuk menekan tindak pidana korupsi, pemerintah hendaknya membuat list daftar hitam (blacklist) perusahaan atau kontraktor bermasalah.
Selain itu, diperlukan penguatan transparansi anggaran, pengetatan sistem pengawasan, hingga model partisipasi publik yang lebih terbuka. Pemerintah juga mesti menggandeng lembaga yang memiliki kemampuan analisis kontruksi yang memadai.
"Karena di level pengawasan, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kejaksaan melalui TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah). Sebab TP4D hanya efektif melakukan pengawasan ketaatan pada aspek hukumnya, tetapi tidak memadai untuk mengawasi aspek konstruksinya," ujar Castro.
Sekitar 8 orang di Samarinda, Bontang dan Jakarta, diamankan KPK, Selasa (15/10/2019). Yaitu Kepala Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII diamankan di Jakarta, sisanya dari unsur PPK, dan swasta diamankan di Kaltim. Pihak rekanan diduga memberikan ATM pada pejabat di BPJW XII yang sudah diisi sejumlah uang secara periodik oleh pihak swasta.
Total uang yang telah diberikan melalui ATM tersebut sekitar Rp1,5 Milyar terkait dengan paket pekerjaan jalan multi years senilai Rp 155 milyar pada Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII Kaltim dan Kaltara - Kementerian PUPR. (mym)
