KEPALA Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Refly Ruddy Tangkere turut angkat bicara terkait penanganan jalan poros Loa Kulu-Loa Janan. Dia tak menampik, penanganan potensi abrasi di jalur tersebut perlu biaya jumbo.
Tak hanya penanganan untuk melakukan antisipasinya, biaya yang dikeluarkan untuk menyambung kembali jalan yang amblas tersebut sangat mahal. Selain karena sungainya yang luas, juga bibir sungai yang dalam.
“Memang biayanya sangat mahal di jalur tersebut. Selain itu, banyak titik rawannya,” ujar Refly.
Disinggung proses sharing anggaran yang diharapkan Pemkab Kukar dengan Kementerian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat pembangunan jalan alternatif di poros Loa Kulu-Loa Janan, Refly mengatakan, hal tersebut bisa saja terjadi.
Hanya, sejumlah persyaratan administrasi harus dilalui sesuai ketentuan. Misalnya, jalan tersebut lebih dulu diserahkan kepada pihak Kementerian PU yang diusulkan gubernur. Selain itu, perlu waktu lima tahun sebagai syarat penyerahan jalan tersebut.
Status jalan yang dialihkan menjadi jalan negara mesti menghubungkan dua provinsi atau menjadi akses utama menuju pusat kota. “Kalau memang terpenuhi syaratnya bisa saja. Namun, karena saat ini status jalannya adalah milik Pemkab, kami juga tidak bisa langsung mengucurkan anggaran,” tutupnya. (qi/dwi/k16)
