MANAGED BY:
SENIN
27 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 15 Oktober 2019 11:16
Masa Jabatan Dipangkas, Pemenang Pilkada Jangan Berharap Balik Modal

Calon Kepala Daerah Realistis

Perhelatan Pilgub Kaltim 2018 lalu.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN–Kebijakan memangkas masa jabatan kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatangkan berbagai implikasi. Dari penganggaran hingga proses politik dalam menyongsong Pemilu 2024.

Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Sonny Sudiar menyebut, dalam berbagai kemungkinan, mereka yang berlaga di Pilkada 2020 tetap akan menyambut kontestasi demokrasi dengan antusias. “Ini panggung untuk menunjukkan kemampuan mereka,” ucap Sonny.

Menurutnya, efek pemangkasan masa jabatan bakal berlaku sebagai strategi jika bakal calon kepala daerah akhirnya keluar sebagai pemenang. Dari penyesuaian masa penyusunan program kerja, hitung-hitungan soal pengembalian modal selama menjalani masa kampanye, hingga kapan waktunya muncul sebagai calon kepala daerah petahana untuk periode kedua mereka.

“Tahun pertama kepala daerah akan menghitung pengembalian modal. Masuk ke tahun kedua baru menjalankan program. Dan di tahun ketiga mereka akan masuk ke masa kampanye untuk pemilu selanjutnya,” ujarnya. Secara umum, ini akan berlaku di dua kota besar di Kaltim. Yakni Balikpapan dan Samarinda. Di mana pada Pilkada 2020 nanti calon kepala daerah cenderung bukan kepala daerah petahana yang sudah menjalani masa dua periode kepemimpinan.

Pun, jika wakil wali kota Balikpapan misalnya maju menjadi calon wali kota. “Implikasinya yang bakal dirasakan ada di masyarakat. Mereka akan cenderung kaget dengan cepatnya pelaksanaan pemilu serentak,” ujarnya. Sonny mencatat, sebenarnya yang patut menjadi perhatian adalah lembaga penyelenggara pemilu. Terutama untuk para petugas pemilu di lapangan. Yang rentan terhadap stres hingga kematian. Seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

“Ini yang wajib diantisipasi potensi kematian petugas pemilu di lapangan,” tegasnya. Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah hasil pilkada serentak 2020 hanya akan menduduki jabatan maksimal 4 tahun. Hal tersebut seiring dengan perubahan kebijakan pilkada yang akan dilakukan serentak pada 2024, bersamaan dengan pemilihan presiden dan juga pemilihan umum legislatif.

Kendati demikian, kata Tjahjo, para kepala daerah tersebut akan mendapat ganti rugi. Berupa gaji. Karena tak menjalankan tugas secara penuh selama 5 tahun. "Pada 2024 mungkin ada kepala daerah yang tidak lengkap (menjabat) 5 tahun, nanti akan ada aturan khusus misalnya bisa dikurangi masa jabatannya, atau mungkin aspek-aspek lainnya akan menjadi pertimbangan, nanti bergantung rapat kami dengan DPR," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, sesuai Undang-Undang 10/2016, para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh akan memperoleh ganti rugi gaji. Namun, ia mengaku dibutuhkan sosialisasi terkait masa jabatan yang tidak penuh ini agar tidak menimbulkan kendala ke depan.

Singkatnya masa jabatan tersebut, membuat Kemendagri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kaharuddin, bakal calon bupati Kabupaten Paser pada Pilkada 2020 mendatang mengatakan, jika itu memang yang harus dijalani calon terpilih kelak, mau tidak mau harus dijalani dengan pengabdian yang maksimal kepada masyarakat. Salah satunya, memikirkan visi dan misi sebelum maju untuk menjabat selama 4 tahun.

"Meskipun hanya 3 tahun, kita sebagai pelayan masyarakat harus siap dengan peraturan yang dibuat pemerintah. Itu konsekuensinya jika kita memegang amanah rakyat. Artinya harus dipikirkan matang-matang program selama 4 tahun jabatan," ujar Ketua DPD Golkar Paser itu.

Pria yang kini menjabat sebagai wakil bupati Paser itu menuturkan, sebagai bakal calon, dia selalu mengikuti perkembangan isu peraturan terbaru terkait jabatan pimpinan daerah. Selama itu membantu menyukseskan program pemerintah, dia tidak mempersoalkan. Pasalnya, kebijakan tersebut bertujuan memangkas besarnya anggaran pemilu yang cukup besar.

" Kita tahu sendiri, anggaran pemilu cukup menyedot APBN dan itu berdampak pada anggaran di daerah. Jika dengan pengurangan masa jabatan kepala daerah itu solusinya, semua bakal calon harus siap," tuturnya. Dia mengakui, cukup sulit merealisasikan program pembangunan jika kurang dalam 5 tahun.

Dikarenakan tidak semua daerah memiliki anggaran besar untuk pembangunan.

"Mungkin win-win solution lainnya pemerintah pusat bisa menggelontorkan anggaran lebih maksimal ke tiap daerah. Sehingga pembangunan yang diprogramkan bakal calon bisa terealisasi selama 4 tahun jabatannya. Tapi wacana ini syukurnya sudah disosialisasikan sebelum mulai pencalonan. Sehingga tidak ada lagi alasan pemimpin daerah tidak maksimal bekerja karena masa jabatan yang dikurangi setahun," katanya.

Dari Bontang, bakal calon wali kota Bontang pada Pilkada 2020 Neni Moerniaeni tidak mempermasalahkan bila masa jabatan kepala daerah nantinya maksimal empat tahun. Menurutnya, pengurangan masa jabatan tidak berimbas pada pelaksanaan program pemerintah daerah. Sebab, kepala daerah harus mempunyai capaian indikator tiap tahunnya.

“Tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga penjabaran visi dan misi. Program itu harus tercapai di 2024 nanti,” kata Neni. Dituturkan politisi Partai Golkar ini, program pemerintah daerah terbagi dua. Meliputi urusan wajib dan pilihan. Oleh sebab itu, kepala daerah seharusnya memprioritaskan program strategis utamanya.

“Tahun pertama apa hingga tahun keempat. Pasti program itu akan selesai,” ucap perempuan yang saat ini menjabat wali kota Bontang. Mengenai posisi pelaksana tugas nantinya, Neni tidak mau berkomentar. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. “Itu urusannya pusat. Kalau saya kerja cerdas saja,” tutur dia.

Diketahui, Neni berpeluang besar diusung Partai Golkar pada pilkada tahun depan. Meskipun beberapa nama lain di internal partai bermunculan. Pasalnya, saat ini Neni menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Bontang. Bakal calon wali kota Bontang lainnya, Adi Darma mengaku belum mengetahui mengenai pengurangan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020.

Akan tetapi, sebagai warga negara harus taat terhadap regulasi yang berlaku. “Saya lihat ke depan saja,” kata Adi. Mantan Wali Kota Bontang periode 2010-2015 ini mengatakan, pengurangan masa jabatan ini tidak berimbas pada pelaksanaan program pemerintah daerah. Sebab, tiap daerah selalu memiliki program jangka panjang, menengah, hingga pendek.

“Kan ada program yang sampai 20 tahun ke depan. Jadi menurut saya tetap tidak berpengaruh,” ujarnya. Adi Darma telah mendaftar di sejumlah partai pada kontestasi pilkada serentak. Meliputi PDI Perjuangan, PPP, dan Gerindra. Bahkan, santer terdengar Adi bakal berpasangan dengan Basri Rase (wakil wali kota Bontang saat ini).

Kandidat bakal calon bupati Kutim Mahyunadi juga berpendapat, jika terpilih menjadi kepala daerah pada Pilkada 2020 mendatang, dirinya siap menjabat meski tidak sampai lima tahun. Dia meyakini mampu menyelesaikan polemik defisit yang menerjang Kutim.

"Hanya orang yang tidak percaya diri yang keluar modal dan berharap kembali modal. Kalau saya yakin dan percaya diri karena akan bekerja untuk membangun daerah," ujarnya kepada Kaltim Post, Senin (14/10). Dirinya mengaku berupaya untuk membuat keuangan daerah kembali stabil.

"Kalau ada defisit, saya akan selesaikan di 2021, kemudian 2022-2023 kita akan running," tuturnya. Dirinya optimistis dapat menyelesaikan program dengan waktu yang relatif singkat. Sejumlah rencana telah ia susun sesuai visi-misi pencalonan. Dia berharap dukungan masyarakat mampu menjadi penopang.

"Bahkan tidak sampai empat tahun jabatan ini. Saya siap dan akan berupaya, semua program pasti selesai, apalagi defisit pasti tuntas," janjinya. (*/la/*/ak/jib/rdh/riz/k15)


BACA JUGA

Minggu, 26 Januari 2020 11:46

Dokter yang Menangani Pasien 2019-nCov Meninggal

HONGKONG – Usaha untuk membatasi persebaran 2019-novel Coronavirus (2019-nCov) gagal.…

Minggu, 26 Januari 2020 11:39
Berkas Perkara Dua Penyiram Novel Dikirim ke Jaksa

Kasus Novel, Aktor Intelektual Belum Juga Terungkap

JAKARTA—Kendati aktor intelektual penyiram Novel Baswedan belum terungkap. Polri telah…

Minggu, 26 Januari 2020 11:38

Seluruh Pasien Negatif 2019-nCoV, tapi Belum Mau Keluar Rumah Sakit

JAKARTA– Pemeriksaan pasien diduga mengidap 2019 novel conoravirus (2019-nCoV) sudah…

Minggu, 26 Januari 2020 11:34

Indonesia Minta Malaysia Perketat Pengamanan Perairan

JAKARTA– Penculikan warga negara Indonesia (WNI) saat melintasi perairan di…

Minggu, 26 Januari 2020 11:27

Tes CPNS Mulai Besok, BKN Siapkan 425 Lokasi Ujian

JAKARTA – Ujian atau tes kompetensi dasar (TKD) seleksi CPNS…

Minggu, 26 Januari 2020 11:26

Waspadalah Bencana, Hujan Lebat Sampai Akhir Bulan

JAKARTA– Hujan lebat diprediksi terjadi hingga akhir bulan di sejumlah…

Minggu, 26 Januari 2020 10:56

Maskapai Indonesia Dilarang Terbang ke Wuhan

JAKARTA - International Notam Office Beijing telah menerbitkan NOTAM G0108/20.…

Minggu, 26 Januari 2020 00:12

Kerja Keras di Tahun Tikus Logam

PERJODOHAN enteng. Kerja lebih keras lagi. Juga, tak gegabah dalam…

Minggu, 26 Januari 2020 00:06

Mantau dan Bakpao yang Turun-temurun

MANTAU dan bakpao. Mirip tapi beda. Roti kukus khas Tiongkok…

Minggu, 26 Januari 2020 00:05

Mi Sebagai Lambang Panjang Usia

SEMANGKUK besar mi sudah terhidang. Aneka makanan pendamping juga sudah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers