MANAGED BY:
SABTU
18 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 15 Oktober 2019 11:00
Tidak Yakin Jokowi Terbitkan Perppu
Presiden Joko Widodo

PROKAL.CO, JAKARTA – Mahasiswa memberi tenggat waktu Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK sampai Senin kemarin (14/10). Namun tuntutan tersebut tampaknya tidak digubris presiden.

Koalisi masyarakat sipil pun menyangsikan komitmen presiden. Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengaku tidak yakin Jokowi berani mengeluarkan perppu KPK. Pemicu utamanya, kata dia, partai koalisi penyokong Jokowi-Ma’ruf tak satu pun mendukung perppu. Khususnya PDI Perjuangan sebagai partai utama. ’’Koalisi pendukungnya tidak suka. Itu saja masalahnya,” kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Matraman Raya, Jakarta, kemarin (14/10).

Menurutnya, Jokowi tidak berani melawan kepentingan koalisi partai. Sebab jika keinginan koalisi ditentang oleh presiden, maka resikonya terlalu besar. Bisa saja jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin lima tahun mendatang tidak berjalan mulus karena mendapat gangguan dari lingkaran kekuasaan sendiri. ’’Resikonya besar. Apalagi PDIP tidak suka (ada perppu, Red),” papar Ray Rangkuti.

Situasi saat ini, tambah Ray, justru terbalik. Bukannya partai koalisi yang mengawal presiden, tetapi justru presiden-lah yang mengawal kepentingan koalisi. Salah satunya dalam penolakan perppu KPK.

Padahal revisi UU KPK berdampak cukup serius bagi Jokowi. Salah satunya presiden mulai kehilangan legitimasi publik menjelang pelantikannya. Sebetulnya jika Jokowi ingin menaikkan kembali pamornya, tidak ada cara lain dengan menerbitkan perppu KPK. ’’Tetapi apakah presiden berani melakukan ini. Saya tidak yakin,” tendasnya.

Hal serupa disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Dikatakan, kontrol kekuatan saat ini seolah tidak dikendalikan Presiden Jokowi. Namun kebijakan justru berada di partai koalisi. Khususnya PDIP sebagai partai penyokong utama. ’’Teriakan mahasiswa yang menuntut perppu dianggap sebagai himbauan moral saja,” katanya.

PDIP pun cenderung tidak takut jika berhadap-hadapan langsung dengan Presiden Jokowi. Pengalaman itu, papar Lucius, pernah terjadi saat DPR menggelindingkan panitia khusus (pansus) angket Pelindo II. Salah satu rekomendasi pansus saat itu mendesak presiden mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. ’’Rekomendasi memecat menteri BUMN (Rini Soemarno, Red) adalah bentuk ketidaksukaan PDIP yang ditunjukkan ke Jokowi,” papar Lucius.

Jika Jokowi melawan keinginan PDIP, upaya menggoyang kabinet akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi jilid II. ’’Ini pula yang membuat presiden ragu atau tersandera dalam menerbitkan perppu KPK,” jelasnya.

Faktor pragmatisme parpol inilah yang membuat posisi Jokowi dalam kondisi yang sulit. Khususnya dalam penerbitkan perppu KPK. Menurut Lucius, yang mengancam posisi Jokowi bukanlah demonstrasi mahasiswa. Namun justru kepentingan partai politik menjadi ancaman lebih besar. Jika kepentingan parpol dihiraukan, maka gangguan terhadap pemerintahan Jokowi jilid II bisa saja terjadi setiap saat. ’’Dan bisa saja berujung pada impeachment. Diturunkan di tengah jalan inilah yang ditakutkan Jokowi,” paparnya.   

Direktur Eksekutif Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas meminta publik bersabar. Saat ini, kata dia, Jokowi sedang melakukan kalkulasi. Apakah akan menerbitkan perppu dalam waktu dekat atau tidak. ’’Saya kira Jokowi cukup pintar. Memang dia tidak akan melawan arus. Kalau maksa pun dampaknya di pemerintahnya nanti,” kata Sirojudin. (mar)


BACA JUGA

Jumat, 17 Januari 2020 23:00

Banjir Samarinda Cuma Komoditas Politik

SAMARINDA-Gaya komunikasi Wali Kota Syaharie Jaang dalam menyikapi banjir di…

Jumat, 17 Januari 2020 22:00

KLHK Investigasi Tambang Ilegal di IKN

BALIKPAPAN–Kegiatan pertambangan di sekitar lokasi calon ibu kota negara (IKN)…

Jumat, 17 Januari 2020 21:00

Tahu Sumedang yang Tiada Henti Diuji, Efisiensi setelah Tol Beroperasi, Omzet Tersisa 25 Persen

Setelah Bandara APT Pranoto Samarinda, kini Tol Balikpapan-Samarinda yang menggerus…

Jumat, 17 Januari 2020 14:31
Minta Polri Usut Tuntas Masalah ASABRI

Direksi ASABRI Bersikeras Bantah Terjadi Korupsi

JAKARTA– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi…

Jumat, 17 Januari 2020 11:51
Dari Penerbangan Perdana Susi Air Samarinda-Maratua

Selamat Tinggal Perjalanan Melelahkan ke Surga Pelepas Penat

Pulau Maratua kini hanya berjarak 1 jam 20 menit dari…

Jumat, 17 Januari 2020 11:42

Titik Longsor Bertambah, Penghuni Kuburan Bisa Keluar

Meski hujan yang mengguyur Kota Tepian tengah mereda. Namun, bahaya…

Jumat, 17 Januari 2020 11:26

Sudah Tidak Ada WNI yang Ditawan Abu Sayyaf

JAKARTA - Pemerintah Filipina memenuhi janjinya kepada pemerintah Indonesia. Melalui…

Jumat, 17 Januari 2020 11:21

Kasus Jiwasraya, Kejagung Blokir 84 Aset Tanah Tersangka

JAKARTA-- Setelah mengamankan sejumlah mobil mewah dan motor sejak Rabu,…

Jumat, 17 Januari 2020 11:01

DKPP Resmi Berhentikan Wahyu Setiawan

JAKARTA– Wahyu Setiawan secara resmi diberhentikan secara tetap sebagai komisioner…

Kamis, 16 Januari 2020 16:34
Panti Asuhan Baitul Walad yang Terus Berjuang di Tengah Banjir

Bisa Bermalam di Musala, Keluar Biaya dan Tenaga Ekstra

Banjir sudah sangat akrab dengan panti asuhan ini. Januari ini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers