JAKARTA – Mahasiswa memberi tenggat waktu Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK sampai Senin kemarin (14/10). Namun tuntutan tersebut tampaknya tidak digubris presiden.
Koalisi masyarakat sipil pun menyangsikan komitmen presiden. Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengaku tidak yakin Jokowi berani mengeluarkan perppu KPK. Pemicu utamanya, kata dia, partai koalisi penyokong Jokowi-Ma’ruf tak satu pun mendukung perppu. Khususnya PDI Perjuangan sebagai partai utama. ’’Koalisi pendukungnya tidak suka. Itu saja masalahnya,” kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Matraman Raya, Jakarta, kemarin (14/10).
Menurutnya, Jokowi tidak berani melawan kepentingan koalisi partai. Sebab jika keinginan koalisi ditentang oleh presiden, maka resikonya terlalu besar. Bisa saja jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin lima tahun mendatang tidak berjalan mulus karena mendapat gangguan dari lingkaran kekuasaan sendiri. ’’Resikonya besar. Apalagi PDIP tidak suka (ada perppu, Red),” papar Ray Rangkuti.
Situasi saat ini, tambah Ray, justru terbalik. Bukannya partai koalisi yang mengawal presiden, tetapi justru presiden-lah yang mengawal kepentingan koalisi. Salah satunya dalam penolakan perppu KPK.
Padahal revisi UU KPK berdampak cukup serius bagi Jokowi. Salah satunya presiden mulai kehilangan legitimasi publik menjelang pelantikannya. Sebetulnya jika Jokowi ingin menaikkan kembali pamornya, tidak ada cara lain dengan menerbitkan perppu KPK. ’’Tetapi apakah presiden berani melakukan ini. Saya tidak yakin,” tendasnya.
Hal serupa disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Dikatakan, kontrol kekuatan saat ini seolah tidak dikendalikan Presiden Jokowi. Namun kebijakan justru berada di partai koalisi. Khususnya PDIP sebagai partai penyokong utama. ’’Teriakan mahasiswa yang menuntut perppu dianggap sebagai himbauan moral saja,” katanya.
PDIP pun cenderung tidak takut jika berhadap-hadapan langsung dengan Presiden Jokowi. Pengalaman itu, papar Lucius, pernah terjadi saat DPR menggelindingkan panitia khusus (pansus) angket Pelindo II. Salah satu rekomendasi pansus saat itu mendesak presiden mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. ’’Rekomendasi memecat menteri BUMN (Rini Soemarno, Red) adalah bentuk ketidaksukaan PDIP yang ditunjukkan ke Jokowi,” papar Lucius.
Jika Jokowi melawan keinginan PDIP, upaya menggoyang kabinet akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi jilid II. ’’Ini pula yang membuat presiden ragu atau tersandera dalam menerbitkan perppu KPK,” jelasnya.
Faktor pragmatisme parpol inilah yang membuat posisi Jokowi dalam kondisi yang sulit. Khususnya dalam penerbitkan perppu KPK. Menurut Lucius, yang mengancam posisi Jokowi bukanlah demonstrasi mahasiswa. Namun justru kepentingan partai politik menjadi ancaman lebih besar. Jika kepentingan parpol dihiraukan, maka gangguan terhadap pemerintahan Jokowi jilid II bisa saja terjadi setiap saat. ’’Dan bisa saja berujung pada impeachment. Diturunkan di tengah jalan inilah yang ditakutkan Jokowi,” paparnya.
Direktur Eksekutif Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas meminta publik bersabar. Saat ini, kata dia, Jokowi sedang melakukan kalkulasi. Apakah akan menerbitkan perppu dalam waktu dekat atau tidak. ’’Saya kira Jokowi cukup pintar. Memang dia tidak akan melawan arus. Kalau maksa pun dampaknya di pemerintahnya nanti,” kata Sirojudin. (mar)
