Disurvei, Inilah Kinerja Menteri Paling Memuaskan....

- Selasa, 15 Oktober 2019 | 10:18 WIB

PRESIDEN Jokowi perlu mengubah strategi pembangunan ekonomi. Sebab, kinerja ekonomi pemerintahannya belum memuaskan. Dalam periode pertama kepemimpinannya, ada lima bidang yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi terlihat dalam hasil survei Alvara Research Center yang dirilis kemarin (14/10). CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengatakan, dari waktu ke waktu, tingkat kepuasan publik terhadap Joko Widodo-Jusuf Kalla memang naik turun, bergantung pada dinamika yang terjadi. ”Namun, angkanya relatif stabil cukup baik, yaitu 70-an persen,” terang dia.

Hasan menjelaskan, ada lima aspek yang mendapat kepuasan tertinggi. Yakni, telekomunikasi dan internet, transportasi publik, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Namun, ada lima aspek lain yang mendapat nilai terendah. Yakni, kondisi ekonomi nasional, kesejahteraan tenaga kerja, kemudahan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Alumnus ITS itu mengatakan, bidang ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kepemimpinan Joko Widodo di periode kedua nanti. ’’Karena selama lima tahun, aspek-aspek yang terkait dengan kondisi ekonomi belum memenuhi harapan publik,” terang dia kemarin.

Survei Alvara juga menampilkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri kabinet Jokowi-JK. Ada 10 orang yang masuk kategori 10 besar menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Tingkat kepuasan tertinggi kinerja menteri diraih Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (91,95 persen), disusul Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono (84,07 persen), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (83,39 persen).

Pria kelahiran Gresik itu menerangkan, Susi Pudjiastuti diapresiasi karena keberanian dan ketegasannya. Basuki dinilai berhasil dalam pembangunan infrastruktur. ’’Sri Mulyani dihargai publik karena mampu mengelola keuangan negara dengan baik meskipun kondisi ekonomi global yang tidak menentu,” tutur dia.

Bagaimana periode kedua kepemimpinan Jokowi? Hasan mengatakan, tingkat optimisme publik terhadap Joko Widodo-Ma’ruf Amin cukup baik di semua indikator. Yakni, ekonomi, politik, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan demokrasi. Angkanya berada di atas 70 persen.

Dia menambahkan, tingginya tingkat optimisme publik merupakan modal awal yang baik bagi Jokowi-Ma’ruf untuk memulai pemerintahan. ’’Namun, tingkat kepuasan dan optimisme publik yang tinggi tersebut juga berarti publik menaruh harapan tinggi agar pemerintah mendatang mampu menunjukkan kinerja yang baik,” papar Hasan.

Survei Alvara dilakukan pada 12–31 Agustus 2019 dengan menggunakan multi-stage random sampling yang melibatkan 1.800 responden berusia 14–55 tahun melalui wawancara tatap muka. Rentan margin of error 2,35 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, dukungan rakyat yang besar dan dukungan partai di parlemen akan memperkuat posisi Presiden Jokowi dalam lima tahun mendatang. Menurut dia, pemerintahan ke depan jauh lebih solid dan efektif. ”Sehingga memungkinkan Presiden Jokowi untuk merespons berbagai tantangan perekonomian nasional dan global,” ucap dia. Menurut Hasto, konsolidasi politik, hukum, pemerintahan, dan dukungan kekuatan politik di DPR menjadi modal utama stabilitas dan gerak cepat pembangunan Indonesia ke depan. (lum/c6/oni)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X