MANAGED BY:
KAMIS
04 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Senin, 14 Oktober 2019 11:28
Pilkades, Pemkab Jangan Ulangi Kesalahan
Didi Tasidi

PROKAL.CO, Penyelenggaraan pilkades di Kukar pernah bermasalah dan Pemkab Kukar selaku tergugat kalah di PTUN. Hal itu diharapkan menjadi pelajaran untuk pilkades serentak dalam waktu dekat.

TENGGARONG–Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kukar tinggal menghitung hari. Sejumlah catatan dijumpai dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat tersebut. Termasuk kekalahan Pemkab Kukar dalam gugatan salah satu calon kepala desa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), 2016 lalu.

Dari catatan Kaltim Post, awal gugatan lantaran, keputusan Pemkab Kukar yang dianggap sepihak menggugurkan calon kepala desa bernama Ferdi, pada pilkades serentak September 2016. Berdasar aturan, calon kepala desa minimal dua dan maksimal lima calon.

Sedangkan di Desa Teratak terdapat delapan calon dan tiga calon itu digugurkan oleh pemerintah. Didi Tasidi, kuasa hukum penggugat, berpendapat berdasarkan aturan, calon lebih lima orang, panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk BPD melakukan seleksi tambahan berupa tes tertulis dan wawancara. Namun, hal tersebut, lanjut Didi, tidak dilakukan.

“Selain itu, pihak panitia di tingkat desa, sifatnya hanya berkoordinasi dengan pihak pemkab. Tapi justru saat itu yang menggugurkan adalah pemkab,” ujar Didi.

Gugatan dengan nomor perkara 27/6/2016/PTUN-SMD itu diputuskan sehari sebelum pilkades dilaksanakan. Hasilnya, pihak PTUN mengabulkan gugatan penggugat serta menguatkan hasil putusan sela oleh penggugat.

Selain itu, PTUN menyatakan objek sengketa yaitu surat keputusan (SK) hasil penetapan calon kades dibatalkan. Semua logistik yang sudah telanjur dikirim di Desa Teratak pun langsung ditarik. Agar menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemkab Kukar yang kembali mengajukan banding atas gugatan PTUN tersebut kembali menuai kekalahan. Putusan tersebut tercantum dalam putusan PTUN Jakarta bernomor 326/B/2016/PTUN/JKT pada 8 Februari 2017. "Saat itu, putusan tersebut justru dikuatkan," tambah Didi.

Didi Tasidi menceritakan, awal mula gugatan itu dilayangkan ke PTUN lantaran keputusan sepihak Pemerintah Kukar yang menggugurkan calon kepala desa, pada pilkades serentak September 2016. Berdasar aturan calon kepala desa minimal dua dan maksimal lima calon.

Sedangkan di Desa Teratak terdapat delapan calon dan tiga calon itu digugurkan oleh pemerintah. Padahal, menurut Didi, sesuai aturan, jika calon lebih lima, panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk BPD melakukan seleksi tambahan berupa tes tertulis dan wawancara. Namun, hal ini, lanjut Didi, tak dilakukan.

Dia pun mengkritisi penyelenggaraan pilkades serentak yang akan diselenggarakan, Rabu (16/10). Dia menyebut, potensi kesalahan yang sama terlihat dari penyelenggaraan pilkades. Namun, tidak ada pihak yang membawa kasus ini ke jalur hukum. Beberapa pihak yang kecewa masih melakukan langkah unjuk rasa dan mediasi.

“Padahal sudah ada yurisprudensinya atas kasus tersebut. Apalagi, pilkades di lokasi yang disengketakan bisa saja ditunda dengan jalur gugatan tersebut,” tambahnya.

Didi pun menyarankan Pemkab Kukar melakukan evaluasi serta mempertimbangkan untuk menunda sejumlah desa yang terjadi sengketa tersebut. Selanjutnya, kata dia, Pemkab Kukar diminta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait potensi gugatan serupa.

“Apalagi saya lihat, calon kades tersebut rata-rata berpendidikan dan mungkin lebih paham hukum. Bisa banyak yang menggugat nantinya,” tutup Didi. (qi/kri/k8)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 01 Februari 2020 11:38

Jual Sarang Burung Curian ke Teman Korban, Ya Ketahuan Lah...

TENGGARONG - Bukannya meraup untung dari hasil pencurian sarang burung…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:37

Menurut Pengamat, Bupati Edi Punya Hak Penuh Menentukan Cabup Disisa Jabatan

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah sudah menentukan dua figur…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:33

WAHAI PEMUDA..!! Ayok Daftar Jadi Prajurit TNI

TANA PASER - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ( TNI…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:31

Sudah 436 ABK Tiongkok Tiba di Pelabuhan Pondong, KKP Pastikan Semuanya Bebas Corona

TANA PASER - Vitalnya penyebaran virus corona yang berasa dari…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:06

Kapal Terbalik Dihantam Ombak, Sohang Hilang

Seorang warga Kelurahan Muara Kembang bernama Sohang, dilaporkan tenggelam di…

Jumat, 31 Januari 2020 14:03

Sabu Dikemas Bersama Ikan Asin

TENGGARONG–Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Pepatah tersebut tepat disematkan…

Jumat, 31 Januari 2020 14:03

Kerajinan Tumpar Makin Berkembang

Dekranasda Kubar mendorong para perajin untuk meningkatkan kualitas produk dengan…

Jumat, 31 Januari 2020 14:01

Akhir Bulan, DPA Harus Sudah Terkirim

SANGATTA - Batas waktu penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada…

Jumat, 31 Januari 2020 14:00

RS SOHC Sangatta Bantah Adanya Pasien Corona

SANGATTA - Rumah Sakit Medika Sangatta atau lebih dikenal SOHC…

Kamis, 30 Januari 2020 15:05

PDAM Danum Taka Jadi Perumda, Tarif Rumah Ibadah Dapat Subsidi Silang

PENAJAM - Transformasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Danum Taka…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers