MANAGED BY:
SABTU
16 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Senin, 14 Oktober 2019 11:28
Pilkades, Pemkab Jangan Ulangi Kesalahan
Didi Tasidi

PROKAL.CO, Penyelenggaraan pilkades di Kukar pernah bermasalah dan Pemkab Kukar selaku tergugat kalah di PTUN. Hal itu diharapkan menjadi pelajaran untuk pilkades serentak dalam waktu dekat.

TENGGARONG–Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kukar tinggal menghitung hari. Sejumlah catatan dijumpai dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat tersebut. Termasuk kekalahan Pemkab Kukar dalam gugatan salah satu calon kepala desa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), 2016 lalu.

Dari catatan Kaltim Post, awal gugatan lantaran, keputusan Pemkab Kukar yang dianggap sepihak menggugurkan calon kepala desa bernama Ferdi, pada pilkades serentak September 2016. Berdasar aturan, calon kepala desa minimal dua dan maksimal lima calon.

Sedangkan di Desa Teratak terdapat delapan calon dan tiga calon itu digugurkan oleh pemerintah. Didi Tasidi, kuasa hukum penggugat, berpendapat berdasarkan aturan, calon lebih lima orang, panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk BPD melakukan seleksi tambahan berupa tes tertulis dan wawancara. Namun, hal tersebut, lanjut Didi, tidak dilakukan.

“Selain itu, pihak panitia di tingkat desa, sifatnya hanya berkoordinasi dengan pihak pemkab. Tapi justru saat itu yang menggugurkan adalah pemkab,” ujar Didi.

Gugatan dengan nomor perkara 27/6/2016/PTUN-SMD itu diputuskan sehari sebelum pilkades dilaksanakan. Hasilnya, pihak PTUN mengabulkan gugatan penggugat serta menguatkan hasil putusan sela oleh penggugat.

Selain itu, PTUN menyatakan objek sengketa yaitu surat keputusan (SK) hasil penetapan calon kades dibatalkan. Semua logistik yang sudah telanjur dikirim di Desa Teratak pun langsung ditarik. Agar menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemkab Kukar yang kembali mengajukan banding atas gugatan PTUN tersebut kembali menuai kekalahan. Putusan tersebut tercantum dalam putusan PTUN Jakarta bernomor 326/B/2016/PTUN/JKT pada 8 Februari 2017. "Saat itu, putusan tersebut justru dikuatkan," tambah Didi.

Didi Tasidi menceritakan, awal mula gugatan itu dilayangkan ke PTUN lantaran keputusan sepihak Pemerintah Kukar yang menggugurkan calon kepala desa, pada pilkades serentak September 2016. Berdasar aturan calon kepala desa minimal dua dan maksimal lima calon.

Sedangkan di Desa Teratak terdapat delapan calon dan tiga calon itu digugurkan oleh pemerintah. Padahal, menurut Didi, sesuai aturan, jika calon lebih lima, panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk BPD melakukan seleksi tambahan berupa tes tertulis dan wawancara. Namun, hal ini, lanjut Didi, tak dilakukan.

Dia pun mengkritisi penyelenggaraan pilkades serentak yang akan diselenggarakan, Rabu (16/10). Dia menyebut, potensi kesalahan yang sama terlihat dari penyelenggaraan pilkades. Namun, tidak ada pihak yang membawa kasus ini ke jalur hukum. Beberapa pihak yang kecewa masih melakukan langkah unjuk rasa dan mediasi.

“Padahal sudah ada yurisprudensinya atas kasus tersebut. Apalagi, pilkades di lokasi yang disengketakan bisa saja ditunda dengan jalur gugatan tersebut,” tambahnya.

Didi pun menyarankan Pemkab Kukar melakukan evaluasi serta mempertimbangkan untuk menunda sejumlah desa yang terjadi sengketa tersebut. Selanjutnya, kata dia, Pemkab Kukar diminta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait potensi gugatan serupa.

“Apalagi saya lihat, calon kades tersebut rata-rata berpendidikan dan mungkin lebih paham hukum. Bisa banyak yang menggugat nantinya,” tutup Didi. (qi/kri/k8)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 14 November 2019 12:52

PBI Kutim Belum Maksimal, Baru 79 Persen untuk Kejar Program UHC

SANGATTA–Kutim masih optimistis mengejar program universal health coverage (UHC), yang…

Kamis, 14 November 2019 12:51

Diikuti Jutaan Calon Peserta, Website SSCN Belum Normal, Dianggap Lumrah

Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara online sudah dibuka…

Rabu, 13 November 2019 12:37

Masyarakat Dua Desa Minta HGU PTPN XIII Dicabut

TANA PASER - Masyarakat dari dua desa di Kecamatan Kuaro,…

Selasa, 12 November 2019 13:42

"Dicueki" Bisa Terancam Sanksi, Tak Umumkan RUP, Bakal Kesulitan Anggaran

Kutim diwajibkan menjelaskan ke publik terkait rencana umum pengadaan (RUP) secara…

Selasa, 12 November 2019 13:41

Faktor Alam Mengkhawatirkan, Riskan Merusak Jaringan Listrik

TANJUNG REDEB–Meminimalkan terjadinya gangguan listrik karena faktor alam, PT PLN…

Selasa, 12 November 2019 13:40

Kekuatan Kodim Pas-pasan

SANGATTA–Kodim 0909/Sangatta kekurangan personel. Untuk diketahui, hingga saat ini, baru…

Selasa, 12 November 2019 13:39

Pebalap Liar di Bawah Umur Tumbuh Subur, Tilang dan Pembinaan Tak Mempan

Aksi kebut-kebutan di jalan, seolah jadi “penyakit masyarakat” yang sulit…

Selasa, 12 November 2019 13:38

8,34 Persen Wilayah Kukar Lubang Tambang

DRD mengadakan diskusi di kantor Bappeda Kukar kemarin (11/11). Bupati…

Selasa, 12 November 2019 13:37

RSUD Fokus Pertahankan Akreditasi Paripurna

TENGGARONG – Menjelang survei akreditasi rumah sakit tahun 2019, RSUD…

Selasa, 12 November 2019 13:36

Kerusakan Gedung SD Beloan Semakin Parah

SENDAWAR - Angin disertai hujan menjadikan fisik bangunan SD 08 Kampung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*