UNSUR pimpinan DPRD Kukar Didik Agung Wahono turut angkat bicara terkait penyelenggaraan Pilkades Serentak 2019. Politikus PDIP yang menjabat wakil ketua DPRD Kukar itu berpendapat, penundaan pilkades akan memberikan dampak negatif.
Dikatakan Didik, penundaan penyelenggaraan pilkades akan merugikan secara anggaran lantaran terjadi pemborosan. Terlebih, kata dia, tinggal hitungan hari penyelenggaraan pilkades dilaksanakan.
“Karena ini tinggal hitungan hari. Jika ditunda apalagi dibatalkan tentu saja anggarannya menjadi mubazir dan boros,” ujarnya.
Ia mengingatkan kepada Pemkab Kukar, untuk penyelenggaraan pilkades mendatang bisa lebih melibatkan DPRD Kukar. Hal ini untuk mengantisipasi terulangnya peristiwa serta kesalahan yang sama.
Walaupun yang dilaksanakan adalah pesta demokrasi di tingkat desa, namun menurut Didik, proses pengawalan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa bisa dilakukan dari penyelenggaraan pilkades. Terlebih, proses penganggaran alokasi dana desa (ADD) juga mendapat persetujuan dari legislatif.
“Semoga ini menjadi pelajaran bagi pemerintah. Saya harap, ini juga harus ada evaluasi secara menyeluruh yang membahas teknis-teknisnya secara detail,” tutup Didik. (qi/kri/k8)
