JAKARTA– Pertemuan-pertemuan politik jelang pelantikan presiden dan wakil presiden akhir pekan ini (20/10) makin sering dilakukan. Tadi malam (13/10), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di Permata Hijau Jakarta Selatan, kediaman Paloh.
Pertemuan itu menghasilkan tiga kesepakatan yang diberi judul Silaturahmi Kebangsaan. Yakni, perbaikan citra partai politik, mencegah dan melawan radikalisme, serta mengusulkan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Meskipun enggan memastikan soal kehadiran Gerindra di kabinet, namun isyarat koalisi itu semakin terang.
’’Mana ada masalah sama saya,’’ ujar Paloh saat ditanya soal pendapat dia bila Gerindra masuk ke koalisi Jokowi-Ma’ruf. Menurut dia, ketika semua sudah sama-sama memikirkan kepentingan nasional, maka semua akan berjalan dengan baik.
Paloh juga menyatakan tidak ada pembicaraan soal kabinet dalam pertemuan tersebut. Dia beralasan, kedua pimpinan parpol memilih membahas tema yang lebih luas. Yakni soal parpol, radikalisme, dan amandemen UUD 1945.
Secara normatif, kedua partai mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing yang kemudian disatukan lewat gagasan-gagasan untuk pemerintahan ke depan. ’’Dan tidak hanya terbatas apakah ada dalam pemerintahan atau tidak,’’ lanjut politikus 68 tahun itu.
Meskipun demikian, bukan berarti pihaknya akan menolak kehadiran Gerindra di koalisi Jokowi-Ma’ruf, termasuk di kabinet. Dia mempersilakan publik untuk menafsirkannya sendiri. ’’Lihat saja suasana batin kita malam hari ini (kemarin, red), tutur Paloh.
Pertemuan tadi malam meang berlangsung hangat dengan suasana yang akrab. Kedua politikus senior itu sama-sama alumnus Partai Golkar sebelum membentur partainya masing-masing. Prabowo tiba di kediaman Paloh sekitar pukul 18.30 menggunakan mobil Alphard bernopol B 108 PSD. Dia hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada awak media saat tiba.
Prabowo tidak datang sendiri. Dia didampingi kedua Waketum Edhie Prabowo dan Sufmi Dasco Ahmad, serta Sekjen Ahmad Muzani. Sementara, Paloh menerima rombongan Prabowo bersama Ketua Dewan Pertimbangan Partai Siswono Yudo Husodo dan Sekjen Johnny G Plate.
Paloh menjamu koleganya itu di ruang makan. Beberapa menu seperti nasi goreng, steik, kwetiau, pasta, hingga soto mie terhidang. Dalam foto yang didapat Jawa Pos dari Edhy Prabowo, tergambar suasana akrab setelah sesi makan malam. Bahkan, keduanya saling emmanggil nama masing-masing, bukan dengan sebutan formal. Hampir dua jam keduanya berada di kediaman Paloh sebelum keluar menemui awak media.
Tiga kesepakatan yang diambil, pertama adalah kedua pimpinan parpol sepakat memperbaiki citra parpol. Caranya, dengan meletakkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lainnya. juga menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan.
Kemudian, keduanya sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme. Yakni, paham apapun yang dapat merong-rong ideologi Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan.
Terakhir, Paloh dan Prabowo sepakat bahwa amandemen UUD 1945 harus dilakukan secara menyeluruh. Yakni, yang emnyangkut kebutuhan tata kelola negara. Dikaitkan dnegan tantangan yuang ada saat ini dan proyeksi kehidupan bangsa di masa depan.
Sementara itu, jawaban Prabowo juga berputar-putar ketika disinggung kepastian masuk tidaknya Gerindra dalam koalisi pemerintah. Menurut dia, Gerindra mengutamakan kepentingan nasional. ’’Apa saja yang bisa memperkuat, mendukung Indonesia yang kuat, kepentingan nasional yang baik untuk rakyat, kita akan dukung,’’ ujarnya.
Prabowo mengisyaratkan tidak mempermasalahkan apakah masuk ke kabinet atau tidak. ’’Di dalam atau di luar, kita tetap menjaga keutuhan dan kepentingan bangsa dan negara di atas semua kepentingan,’’ lanjutnya. yang terpenting, sama-sama bekerja untuk kepentingan rakyat.
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menjelaskan, pada dasarnya penyusunan kabinet adalah urusan Presiden Joko Widodo. ’’Makanya mereka sulit sekali untuk menjawab,’’ tuturnya. Lagipula, tuturnya, yang dibahas selama pertemuan adalah persoalan kebangsaan. Karena itu, harus dipisahkan antara wewenang presiden dan wewenang parpol.
