MANAGED BY:
SELASA
12 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 14 Oktober 2019 09:19
Pemerintah Berencana Merevisi Hukuman Mati
Terpidana Mati Bakal Bisa Ditinjau Ulang

PROKAL.CO, JAKARTA-- Pemerintah berencana untuk merevisi terkait hukuman mati di Indonesia. Alih-alih langsung dijatuhi hukuman mati, ada wacana bagi narapidana untuk menjalani hukuman dengan jangka waktu tertentu. Baru kemudian ditinjau ulang. Wacana tersebut mendapat pro dan kontra dari aktivis.

 masyarakatan (PAS) selama ini kerap melakukan sejumlah upaya bagi terpidana mati yang kemungkinan masih mendapat keringanan hukuman. Upaya tersebut dinilai akan semakin mudah jika ada revisi pada KUHP. "Kita menunggu RKUHP karena ada rencana bukan hukuman mati tetapi percobaan," jelas Kasubdit Pembinaan Kepribadian Ditjen PAS Kemenkumham Zainal Arifin. 

Dengan kata lain, pasal tersebut mengatur terpidana tidak akan langsung dijatuhi hukuman mati. Zainal menerangkan, terpidana akan ditahan selama sepuluh tahun pertama. Selama sepuluh tahun itu akan direview perbaikan perilaku pada terpidana. Apabila dinilai sudah membaik dan dianggap bisa kembali ke masyarakat, maka tidak akan diberi hukuman mati. Hal ini juga berlaku untuk hukuman seumur hidup. 

Pada praktiknya, selama ini ada kepala lembaga pemasyarakatan (lapas) yang mengajukan grasi bagi terpidana mati dan seumur hidup. Beberapa di antaranya berhasil, di mana terpidana mati akhirnya mendapat hukuman seumur hidup saja. Sementara terpidana penjara seumur hidup bisa dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, termasuk masa tahanan yang telah dijalani. "Jadi, masih ada harapan untuk perubahan pidana," lanjutnya. 

Mekanisme review setelah sepuluh tahun itu sendiri baru bisa berlaku apabila RKUHP disahkan. Zainal berharap, setelah dilakukan perbaikan terhadap substansi lain yang sempat dipermasalahkan publik, RKUHP bisa segera disahkan. Pengajuan grasi yang pernah dilakukan, lanjut dia, juga berangkat dari masalah yang dihadapi lapas karena waktu eksekusi terpidana yang tidak jelas. Sehingga berdampak pada kapasitas lapas juga. 

Di satu sisi, kebijakan tersebut sejalan dengan semangat untuk meminimalisasi hukuman mati atau bahkan meniadakannya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) baru saja melakukan penelitian terkait terpidana mati dan merekomendasikan agar ada perubahan terhadap penerapan hukuman tersebut. Namun, jika diubah menggunakan mekanisme tinjau ulang setelah sepuluh tahun pun akan menimbulkan masalah juga. 

Koordinator Kontras Yati Andriyani menilai upaya tersebut merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah. Ada proses-proses yang bakal dicantumkan dalam KUHP terkait hukuman mati. Yati pun menilai sebenarnya penghentian hukuman mati bisa dilakukan. "Kita punya pengalaman baik menuju penghapusan hukuman mati, di mana ada kebijakan moratorium eksekusi meskipun terpidananya sudah ada," terang Yati. 

Namun, pertimbangan sepuluh tahun untuk tinjau ulang juga dirasa masih kurang relevan. "Ukuran mereview sepuluh tahun orang ini sudah berubah itu apa, siapa yang harus menentukan, dan assessment-nya bagaimana," lanjutnya. Jika tidak ada landasan hukum yang kuat, maka kemungkinan bisa terjadi praktik suap atau korupsi di dalamnya demi mendapat keringanan hukuman pidana. (deb)


BACA JUGA

Selasa, 12 November 2019 11:12

3 Orangutan Dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen, Dua Diantaranya Ibu dan Anak

PROKAL.CO, SAMARINDA - Borneo Orangutan Survival Foundation (Yayasan BOS) dan…

Selasa, 12 November 2019 10:35

Akhir Tahun Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Lebih Lambat

SAMARINDA-Ekonomi Kaltim pada triwulan ketiga tahun ini tumbuh 6,89 persen…

Senin, 11 November 2019 23:00

Pertimbangan IKN, Peluang Dibangun Dua Jembatan Lagi di Teluk Balikpapan

BALIKPAPAN-Rencana pemindahan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) masih menanti…

Senin, 11 November 2019 22:57
Sindikat Mafia Minyak Beroperasi di Dekat Tambang

Dicuri di Sangasanga, Diolah di Samarinda

Selain mengamankan ratusan ton minyak mentah yang diduga ilegal, aparat…

Senin, 11 November 2019 22:38

Subsidi Tetap Harus Dibarengi Cleansing Data

JAKARTA– Pekerjaan rumah untuk membenahi BPJS Kesehatan masih banyak. Menaikkan…

Senin, 11 November 2019 13:29
(1) Indonesia U-19 vs Korea Utara U-19 (1)

Karena Berjuang Layaknya Pahlawan

JAKARTA– ’’Kami sudah sepakat sebelum pertandingan. Hari ini 10 November…

Senin, 11 November 2019 13:19
Isu Kesehatan di Pulau-Pulau Terpencil Indonesia (1)

Bu Bidan Merangkap Perawat Sekaligus Dokter

”Sedih karena saya tidak bisa berbuat banyak,” ucap bidan honorer…

Senin, 11 November 2019 13:03

Pembukaan Pendaftaran Seleksi ASN Tidak Serentak

JAKARTA - Pendaftaran rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) mulai dibuka…

Senin, 11 November 2019 00:21

Bandara APT Pranoto Ditutup, Penumpang di Sepinggan Bertambah Sekitar 90 Ribu

BALIKPAPAN-Bandara APT Pranoto, Samarinda bakal ditutup sementara selama 20 hari.…

Senin, 11 November 2019 00:14

Pangkas Lagi Alokasi Dasar Dana Desa

MALANG –Pemerintah bakal mengubah formula penyaluran dana desa tahun depan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*