MANAGED BY:
SENIN
18 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 13 Oktober 2019 22:39
Imbas Pemilu 2024, Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Dipangkas
Kepala Daerah Harus Terima Konsekuensi

PROKAL.CO, Kebijakan memangkas setahun jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 bakal berjalan mulus. Namun, hak kepala daerah tersebut tetap dipenuhi.

 

SAMARINDA-Masa jabatan kepala daerah yang daerahnya menggelar pesta demokrasi pada 2020 mendatang bakal dipangkas setahun. Meski begitu, seluruh hak-hak mereka tetap terpenuhi selama lima tahun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 hanya akan menduduki jabatan maksimal empat tahun. Hal tersebut seiring dengan perubahan kebijakan pilkada yang akan dilakukan serentak pada 2024, bersamaan dengan pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif.

Kendati demikian, kata Tjahjo, para kepala daerah itu akan mendapat ganti rugi berupa gaji karena tak menjalankan tugas secara penuh selama lima tahun. “Pada 2024 mungkin ada kepala daerah yang tidak lengkap (menjabat) lima tahun. Nanti akan ada aturan khusus misalnya bisa dikurangi masa jabatannya, atau mungkin aspek-aspek lainnya akan menjadi pertimbangan. Nanti bergantung rapat kami dengan DPR,” ujar Tjahjo.

Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh akan memperoleh ganti rugi gaji. Namun, ia mengaku diperlukan sosialisasi terkait masa jabatan yang tidak penuh itu agar tidak menimbulkan kendala ke depan.

Singkatnya masa jabatan tersebut, membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan pada masa transisi.

 

Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni setuju kebijakan Kemendagri tersebut. “Saya akan mengikuti regulasi atau kebijakan,” ungkapnya saat ditemui di Auditorium Taman 3 Dimensi Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, kemarin (12/10). Menurutnya regulasi itu baik, karena untuk penghematan anggaran. “Saya rasa Pak Mendagri atau Kemendagri telah mengatur sedemikian rupa,” tambahnya.

 

Sudah satu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang ditetapkan menjelang Pilkada 2020. Yakni, PKPU 15/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Sedangkan, dua PKPU tengah digodok. Di antaranya, rancangan PKPU tentang pencalonan dan rancangan PKPU tentang rekrutmen ad hoc. Kedua rancangan peraturan itu sudah menjalani uji publik.

Ada beberapa poin yang berbeda dengan PKPU sebelumnya. Terutama pada sisi tahapan yang mengalami perubahan teknis bagi pencalonan. Jika pilkada sebelumnya para pasangan independen bisa langsung mendaftarkan diri, karena ada pleno untuk menentukan bahwa calon tersebut memenuhi syarat atau sebaliknya. Sehingga, masih bisa melakukan perbaikan. Sekarang sudah tidak bisa lagi.

Jadi, pada saat mendaftarkan calon perseorangan (16-18 Juni 2020), syarat dukungannya sudah dalam kategori memenuhi syarat. Baru bisa mendaftar. Para calon perseorangan sudah bisa menyerahkan syarat dukungan pada November 2019.

Kemudian verifikasi administrasi dan faktual di tingkat kecamatan hingga Maret. Jadwal verifikasi dimajukan untuk memudahkan ketika pendaftaran dibuka. Hal itu sudah seharusnya diperhatikan para calon pasangan perseorangan.

Menanggapi itu, pengamat politik Lutfi Wahyudi mengatakan baru mengetahui persyaratan baru untuk calon perseorangan tersebut. Seharusnya disosialisasikan lebih awal. Sehingga, para bakal calon (balon) independen bisa mempersiapkan lebih jauh. “Proses pemenuhan dokumen, salah satunya syarat dukungan bisa dilengkapi lebih awal. Supaya PKPU tidak dianggap sebagai upaya menghambat calon independen,” katanya.

Namun, jika sudah lama diterbitkan, harusnya tidak masalah. Karena para balon jalur independen sudah mengetahui. Berbeda jika aturan itu memang baru disahkan. Tetapi, apakah selama penerimaan berkas pada November 2019 hingga Maret 2020 masih diperkenankan memperbaiki atau tidak.

“Saya rasa tidak begitu memberatkan calon independen kalau memang ada waktu perbaikan yang diberikan sebelum pendaftaran dibuka (16-18 Juni 2020). Jadi, calon independen memiliki cukup waktu melengkapi persyaratan,” kata dia.

“KPU juga punya cukup waktu untuk meneliti persyaratan lebih cermat. Siapa tahu ada dukungan ganda. Misalnya, satu orang terdata tidak hanya untuk satu calon,” tambah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda itu.

Diketahui, pilkada secara serentak akan digelar 23 September 2020. Ada sembilan kabupaten/kota di Kaltim yang menggelar pesta demokrasi minus Penajam Paser Utara (PPU). (dq/rom/k15)

 


BACA JUGA

Senin, 18 November 2019 12:13

BERUBAH LAGI KAN....Mendikbud Susun Rancangan Perubahan Kurikulum

JAKARTA – Kurikulum pendidikan bisa jadi bakal berubah. Menteri Pendidikan…

Senin, 18 November 2019 12:09

Wisata ”Plus” di Puncak, Langganan Pria Timur Tengah

Prostitusi spesialis pelancong asal Timur Tengah (Timteng) di kawasan Puncak…

Senin, 18 November 2019 11:41

Jadi Calo Vila dan PSK gara-gara Lapak Digusur

SOLUSI kasus perdagangan orang spesialis wisatawan Timur Tengah (Timteng) tak…

Senin, 18 November 2019 09:58

Kasus Minyak Ilegal, Cium Aroma Kongkalikong dengan Aparat

Polisi masih kesulitan dalam mengusut kasus penyulingan minyak ilegal di…

Senin, 18 November 2019 09:56

Peluang ASN Tertutup..!! Badan Otorita Pemindahan IKN Bukan Birokrat

JAKARTA-- Peluang aparatur sipil negara (ASN) menempati posisi Kepala Badan…

Senin, 18 November 2019 09:29

Ibu Kota Pindah, Kriminalitas di Kaltim Naik

PEMINDAHAN pusat pemerintahan baru ke Kaltim, pertimbangan di antaranya aspek…

Senin, 18 November 2019 09:21

Sopir Mabuk Ugal-Ugalan, Tabrak Suami Istri Hingga Tewas

Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lambung Mangkurat, (16/11). Insiden itu…

Minggu, 17 November 2019 20:47

Ini Dia Rupanya Si Maling Helm, Sebulan Bisa Curi 52 Helm

TENGGARONG. Pembawaannya slow alias santai. Sehari-hari mengendarai sepeda motor metik…

Minggu, 17 November 2019 14:59

MAAF AJA..!! Yang LGBT Tidak Boleh Melamar CPNS Kejaksaan

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang sedang berlangsung…

Minggu, 17 November 2019 14:58

MAAF AJA..!! Yang LGBT Tidak Boleh Melamar CPNS Kejaksaan

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang sedang berlangsung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*