JAKARTA – Pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) yang semakin dekat terus memunculkan spekulasi tentang komposisi menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid II. Partai Gerindra dan Demokrat disebut-sebut punya kans besar bergabung dalam gerbong pemerintahan. Sinyal tersebut terlihat dari rangkaian pertemuan Jokowi bersama pucuk pimpinan dua partai tersebut.
Jokowi bertemu empat mata dengan Ketua Umum (Ketum) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Kamis (10/10). Di tempat yang sama, sehari berselang atau Jumat (11/10) pertemuan presiden berlanjut dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Spekulasi bermunculan bahwa rangkaian pertemuan bertujuan sebagai penjajakan Jokowi untuk mengisi komposisi kabinet pada periode kedua pemerintahannya.
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menyampaikan pihaknya siap membantu pemerintah jika diperlukan. Artinya, kata dia, Gerindra siap berada di dalam kabinet untuk memberi kontribusi yang konstruktif untuk bangsa dan negara. “Sejak awal ‘kan itu sudah ditegaskan oleh Pak Prabowo,” papar Riza Patria dalam diskusi di Jakarta, kemarin (12/10).
Namun, sikap politik Gerindra belum diputuskan sampai sekarang. Itu akan dibicarakan dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) yang digelar Rabu (16/10). Di rakornas tersebut, Prabowo sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina akan mendengar pandangan dan masukan para pengurus. Baik pengurus struktur DPP, DPD tingkat provinsi maupun DPC tingkat kabupaten/kota. “Di rakornas nanti diputuskan. Apakah kami membantu pemerintah dari dalam atau dari luar kabinet,” ujar Riza.
Jumat malam (11/10) setelah mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan perihal pertemuan Jokowi-Prabowo di Istana Merdeka.
Diungkapkan, keduanya memang sempat menyinggung kemungkinan bergabungnya Gerindra dalam barisan pemerintahan lima tahun mendatang. Prabowo, papar Dasco, pun menyampaikan konsep dan visi-misi Indonesia menang.
Konsep itulah yang ditawarkan pasangan Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019 lalu. Garis besarnya adalah tentang kemandirian di bidang pangan, energi, air, serta membangun pertahanan dan pemerintahan yang kuat. “Beliau memang menyampaikan konsep itu,” tutur Dasco.
Nah, terkait bidang atau kementerian yang dibidik, wakil ketua DPR itu mengaku belum memutuskan. Dia juga menampik tiga kader Gerindra yang diisukan menjadi calon menteri. Yaitu dua wakil ketua umum Fadli Zon dan Edhy Prabowo hingga nama Sandiaga Salahuddin Uno. “Tentu nanti akan dilihat bidang apa dulu. Baru kemudian mencari figur yang tepat. Selain Pak Fadli (Fadli Zon) ‘kan banyak yang lain,” beber Dasco.
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengatakan komunikasi Ketum Demokrat SBY dengan Jokowi kian intens. Dia tidak menampik proses komunikasi itu untuk menjajaki kemungkinan bergabungnya Demokrat dalam barisan koalisi pemerintahan Jokowi. “Pos mana (kementerian) apa yang diberikan itu hak prerogatif presiden terpilih,” kata Syarief.
Dia bilang, pihaknya telah menyiapkan figur yang tepat untuk mengisi pos tersebut. Wakil ketua MPR itu pun terang-terangan mengatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah sosok yang tepat dalam komposisi menteri. “Kalau Demokrat, pasti yang pertama Mas AHY,” papar Syarief.
KIK MENOLAK
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengklaim serangkaian pertemuan yang terjadi di Istana Negara bukanlah keinginan Presiden Jokowi. Dia menuding justru Gerindra dan Demokrat-lah yang berkepentingan untuk melakukan pertemuan. “Yang kejar-kejar itu siapa. Memangnya Pak Jokowi yang ngejar. Tidak lah,” tegas Johnny.
Dia mengklaim sejauh ini soliditas partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudah teruji. Sudah solid. Menurutnya, tidak ada urgensinya bagi Jokowi untuk menambah partai koalisi. “Kadang saya lucu juga melihat manuver partai-partai di sebelah ini. Ngapain sibuk ketemu Jokowi,” ucapnya.
Dia lantas mengingatkan soal keadaban dalam politik. Jika koalisi di pihak yang menang, maka ada kewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan menunaikan janji saat kampanye. Tetapi bagi yang kalah, kata dia, sebaiknya berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan oposisi yang melakukan proses check and balances.
“Jadi oposisi ‘kan juga baik. Mengabdi untuk bangsa dan negara tidak hanya bergabung dalam kabinet. Tetapi juga menjadi oposisi yang konstruktif juga tidak kalah baiknya,” papar ketua Fraksi NasDem di DPR itu
