Pemerintah Republik Mozambik belum lama ini studi banding ke hutan lindung sungai wain (HLSW), Balikpapan. Mereka fokus dalam mencegah karhutla.
REPUBLIK Mozambik adalah salah satu Negara yang memberikan perhatian khusus tentang masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tujuan mereka studi banding untuk mempelajari mekanisme dan skema pengelolaan hutan.
Demikian diutarakan Kepala UPTD KPHP Bongan, Eddy Rieswanto di sela pertemuan, Sabtu (12/10). Hadir Kepala Seksi Perlindungan KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) dan Pemberdayaan Masyarakat, Rini Handajani, serta Aris Pujihadi selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Perwakilan dari Mozambik terdiri atas Kepala Direktorat Pengawasan Hutan dan Industri, Claudio Manuel Ismael Afonso. Kepala Departemen Pengelolaan Hutan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat, Teresa Guila Nube.
Kepala Departemen Inventarisasi Kehutanan Direktorat Kehutanan Mozambik, Juliao Chamuce Cuambe. Kepala Dinas Kehutanan untuk Zambezia, Eugenio Agustinho Manhica dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Cabo Delgado, Reinaldo Cesar de Agustinho Germano.
Tim itu didampingi oleh Rosa Nacidio Elija, konsultan hukum dari FAO Mozambik. Kemudian Isilda Nhantumbo selaku konsultan internasional pengelolaan hutan lestari dari FAO Mozambik.
Kemudian, tim dari Mozambik didampingi oleh Achmad Ponco Kusumah dan Denny Sapulette staf pada Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian LHK, dan Tim FAO Indonesia Bambang dan Adam Gerrand.
Eddy menguraikan, studi banding ini tujuan antara lain mempelajari langsung serta membahas bersama pemerintah mengenai kerangka hukum dan kelembagaan, keefektifan dengan pendekatan pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management/SFM) serta implementasinya, yang melibatkan masyarakat dan mekanisme pembagian manfaat.
Kemudian, dari sektor swasta pengalaman dalam menerapkan SFM menggunakan Forest Management Unit (FMU) atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Perjanjian Lisensi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan atau tanpa sertifikasi hutan.
Selanjutnya, tim ingin terlibat dan melihat langsung jenis entitas yang merupakan bagian dari perjanjian. “Serta proses pembentukannya, termasuk manfaat sosial dan ekonomi bahkan menyangkut pengembangan kapasitas dan manajemen,” jelas Eddy.
Diketahui, selain ke HLSW, mereka mencoba berjalan kaki masuk areal, mereka juga menanam pohon meranti kuning. Studi banding itu disambut jajaran Dinas Kehutanan Kaltim (Dishut), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongan dan lainnya.
Isilda Nhantumbo, mengatakan, dirinya sangat kagum setelah merasakan dan melihat langsung HLSW. Apalagi adanya perusahaan PT Pertamina dan PDAM yang dapat memberikan kontribusi pada negara berkelanjutan guna membantu operasional HLSW.
Selain itu, upaya pencegahan karhutla sangat bagus. “Bagus mencegah dan dilakukan patroli rutin,” ujarnya. Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar HLSW menjadi nilai khusus yang akan dia terapkan nantinya di negaranya.
“Ada pemberdayaan masyarakat sekitar,” ungkapnya. Di negara asalnya, areal seperti HLSW ada, namun tak seluas di Balikpapan. “Kami akan belajar. Menyatukan kombinasi. Mulai keterlibatan pemerintah, perusahaan dan masyarakat,” urainya.
