MANAGED BY:
KAMIS
28 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Minggu, 13 Oktober 2019 22:14
Anggota MP-PKD Ditambah, Tahun Ini, Baru Sekali Sidang

PROKAL.CO, SAMARINDA - Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) Samarinda adalah wadah bagi pemkot untuk menindak pegawai yang merugikan keuangan daerah. Tahun ini, MP-PKD hanya melakukan sekali sidang saat Februari lalu.

Wakil Wali Kota Samarinda M Barkati melantik dua anggota baru MP-PKD. Yaitu, Kepala Inspektorat Daerah Mas Andi dan Asisten III Sekkot Samarinda Ali Fitri. Sebelumnya, ada lima orang yang mengisi kursi MP-PKD. Yakni, Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Arliansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  Toni Suhartono, dan Asisten I Tejo Sutarnoto. 

Pembentukan MP-PKD berlandaskan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004, yang diatur secara berurutan dan memperoleh perhatian khusus dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah. Menurut Barkati, jika MP-PKD bekerja, itu tanda bahwa pemkot sedang mempunyai masalah tentang kerugian daerah. “Berarti ada pegawai yang ketahuan merugikan kas daerah. Penindakan di sini nanti," tuturnya setelah melakukan pelantikan.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setkot Samarinda Siami Misnam  menerangkan  bahwa sumber pemeriksaan yang dilakukan MP-PKD merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan berdasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim. "Kalau MP-PKD nanti dilihat, apa bisa bayar langsung sesuai kerugian daerah. Kalau enggak bisa, boleh dicicil, misal Rp 1 juta per bulan," ucapnya.

Namun, kalau yang bersangkutan tidak dapat membayar, MP-PKD akan melakukan penyitaan aset. Di antaranya, kendaraan, rumah atau barang yang sesuai dengan nilai kerugian yang dialami daerah. Sementara itu, Februari kemarin, MP-PKD telah melakukan sidang perdana. Satu OPD didapati telah melakukan kerugian negara. “Sekira Rp 5 juta. Sidang pertama itu dan sudah lunas," ucapnya.

Sementara itu, MP-PKD tidak dapat melakukan sidang vonis putusan terkait jabatan terhadap pegawai yang bersangkutan. Sebab, hirarki yang terdapat di MP-PKD hanya dapat memutuskan pengembalian kerugian daerah yang dialami OPD tersangkut.

Tenggat waktu yang diberikan MP-PKD hanya satu tahun. Selama batas waktu yang bersangkutan harus melampirkan jaminan. "Namun, selama itu harus ada jaminannya seperti surat rumah atau surat tanah," tutup Siami. (*/eza/kri/k16)

 

loading...

BACA JUGA

Selasa, 04 Februari 2020 12:04

Kritik Kota lewat Lirik Rap, Wajah Samarinda dari Lagu “Samar Indah"

Hanya di Samarinda kita bisa hidup sama rendah Nikmati tepian…

Selasa, 04 Februari 2020 12:03

Berkas Pasar Baqa Dilimpah, Rabu, Sidang Perdana

SAMARINDA-Berkas dugaan korupsi tiga tersangka Pasar Baqa sudah digulirkan Korps…

Selasa, 04 Februari 2020 12:01

Terima Paket Ganja 2,5 Kilo, Mahasiswi Ini Mengaku Cuma Diupah Rp 300 Ribu

SAMARINDA - Tersangka inisial IT yang menerima paket 2,5 kilogram…

Selasa, 04 Februari 2020 12:00

Merasa Dipalak Ketika Berkendara di Samarinda? Dua Pria Ini Mungkin Pelakunya

SAMARINDA - Tim Macan Borneo Satreskrim Polres Samarinda akhirnya meringkus…

Selasa, 04 Februari 2020 11:59

Hanya Sakit Demam, RS AWS Bantah Merawat 1 Pasien Terkena Corona Virus

SAMARINDA - Rumah Sakit AW Sjahranie (RS AWS) Samarinda membantah…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:48

Pengedar Sabu Berbahan Tawas Ditangkap

SAMARINDA-Banyaknya pemakai narkoba jenis sabu rupanya menjadi peluang bagi Kene…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:10

Begini Kondisi Terakhir Sopir Truk yang Sebabkan 4 Nyawa Melayang di Gunung Manggah Itu...

SAMARINDA- Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) Polresta Samarinda, pada Kamis…

Sabtu, 01 Februari 2020 09:05

Jalin Kerjasama dengan Rumah Sakit, Poltekkes “Nyebrang” ke Malaysia

SAMARINDA-Terus melebarkan sayap, kini Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes)…

Jumat, 31 Januari 2020 23:46

Samarinda Masih Kekurangan Pengajar

Di Samarinda, ada sekitar 2 ribu guru honorer. Mereka tengah…

Jumat, 31 Januari 2020 23:45

Perlu Waktu Realisasikan DOB Samarinda Seberang

SAMARINDA–Usul menjadikan Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir sebagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers