Pengamanan Pejabat Negara Diperketat tapi Boleh Selfie

- Sabtu, 12 Oktober 2019 | 14:01 WIB

Penikaman Wiranto membuat Presiden Jokowi menginginkan evaluasi pengamanan menteri. Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar para menteri diberikan penambahan personel pengamanan. Jokowi menilai, meski sudah ada pengamanan, namun jumlahnya perlu ditambah. "Agar peristiwa yang terjadi kepada Menko Polhukam Bapak Wiranto tidak terulang lagi," tuturnya.

Terkait pengamanan terhadap presiden, Jokowi menyebut Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) sudah menetapkan kewaspadaan tinggi. Namun, dia berharap level kewaspadaannya lebih ditingkatkan. Meski demikian, dia memastikan kebiasaan selfie dengan masyarakat tidak akan dihilangkan. "Masih lah, selfie aja gak papa," tuturnya di RSPAD Gatot Subroto kemarin.

Insiden penusukan terhadap Wiranto dinilai kelalaian tim pengaman. Padahal, dikatakan ada 200 personel gabungan yang saat itu bertugas. "Di video kita lihat (penusukan, Red) sangat cepat. Itu kealpaan kita," ujar Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto ditemui di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, (11/10). Karena itu, lanjut dia, pengamanan bagi para pejabat negara perlu ditingkatkan. Salah satunya terkait aturan jarak pasukan pengaman dengan VVIP.

Namun, dia mengakui ada pejabat negara yang enggan dikawal ketat. Alasannya, tidak leluasa berinteraksi dengan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Sidarto menegaskan bahwa itu adalah ketentuan. "Mau gak mau harus ada pengamanan," tegasnya.

Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) pengawalan pejabat telah dijalankan dalam mengamankan Wiranto. Ada pengawal pribadi, ajudan, pengawal kendaraan roda dua, pengawal kendaraan roda empat, satu tim polsek, satu tim polda, dan satu regu TNI-AD. ”Cukup sulit bila menghilangkan kebiasaan pejabat bersalaman atau menyapa masyarakat. Tidak mungkin membatasi hubungan pejabat dengan rakyat,” paparnya di kantor Divhumas Polri kemarin.

Namun begitu, akan dilakukan evaluasi komprehensif. Tujuannya, meningkatkan keamanan pejabat negara. ”Kalau ditanya perlu ruang steril, itu kita kaji lagi,” paparnya. (far/idr/mia/oni)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X