MANAGED BY:
RABU
20 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Sabtu, 12 Oktober 2019 11:45
Bagaimana Memaksimalkan Anggaran Pilkada yang Pas-pasan..??

NPHD Kutim Ditandatangani, Rp 16,9 Miliar untuk Bawaslu

SAH: Bupati Kutim Ismunandar (kiri) didampingi Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling saat menandatangani NPHD beberapa waktu lalu. LELA RATU SIMI/KP

PROKAL.CO, Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak bakal dihelat 2020 nanti. Namun sejak saat ini, seluruh tahapan harus sudah dijalankan.

 

SANGATTA-Angin segar bagi penyelenggaraan pemilu di Kutim. Kepastian naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk biaya pilkada telah ditandatangani Bupati Kutim Ismunandar pada 1 Oktober lalu.

Ismunandar membenarkan anggaran telah disepakati dan ditandatangi olehnya. Anggaran tersebut berguna untuk melaksanakan tahapan pemilu dan saat pencoblosan Pilbup 2020 nanti. "Sudah saya tandatangani saat ke Bogor lalu, semuanya dialokasikan untuk pilkada tahun depan," ungkapnya saat diwawancarai pada kemarin (11/10).

Bawaslu Kutim optimis mendapatkan dana itu untuk merealisasikan tahapan sesuai jadwal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, hal itu tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jelang tahapan, semua kegiatan membutuhkan anggaran. Menurut Ketua Bawaslu Kutim Andi Mapasiling, secara nasional, dana NPHD digunakan untuk penyelenggaraan pelaksana seperti Bawaslu dan KPU. Tidak hanya di Kutim, hal tersebut juga sama di daerah lainnya.

Andi menyebut, telah melakukan berupaya maksimal. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi bersama TAPD Kutim, terkait keputusan dari Kemendagri Nomor 54/2019 tentang Penganggaran Dana Hibah Pilkada. "Kami sudah bertemu pemerintah 23-25 September lalu," katanya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Kutim Budi Wibowo bersyukur atas dana yang telah disepakati untuk pelaksanaan tahapan pemilu, meski anggaran yang diajukan cukup jauh dari nominal yang diharapkan. "Ya kami jadi bisa lebih fokus mempersiapkan tahapan selanjutnya. Walaupun cukup jauh dari yang pertama kali diajukan," jelasnya. Pihaknya mencari alternatif lain agar seluruh tahapan dapat berjalan dengan anggaran yang disediakan. Ia menyebut, tidak seluruh program dapat dijalankan.

"Konsekuensinya ada beberapa kegiatan (sosialisasi) yang harus kami kurangi, agar anggaran bisa cukup hingga akhir tahapan," tuturnya.

Jumlah dan sumber pembiayaan dana hibah tersebut dari Pemkab Kutim untuk Bawaslu berjumlah Rp 16.858.117.000, atau mendekati Rp 16,9 miliar. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim. "Dipakai untuk pengawasan kegiatan Pilkada 2020 sampai setelah pengesahan pengangkatan calon terpilih," katanya sesuai naskah perjanjian. Sebelumnya, Bawaslu mengakan nominal Rp 22 miliar untuk proses tahapan pemilu.

Terpisah, Sekretaris KPU Kutim Jumeah menuturkan, pihaknya telah berupaya mengurus NPHD. Pasalnya, hal ini sangatlah penting. Seluruh tim pelaksana harus mendapat anggaran tersebut sesuai arahan pusat. "Sudah ditandatangani awal Oktober lalu di Bogor, saya kurang hapal jumlahnya, sekitar Rp 49 miliar untuk KPU," singkatnya. (*/la/dra2)

 


BACA JUGA

Rabu, 20 November 2019 13:03

Pembangunan Jembatan Sebulu dan Loa Kulu Mencuat Lagi

Wacana pembangunan dua jembatan yang sempat menguap kini kembali dilirik.…

Rabu, 20 November 2019 13:01

Ada Potensi PAD dari Kapal Pandu

  Keberadaan sejumlah jembatan di Kukar berpotensi menambah pendapatan asli…

Rabu, 20 November 2019 13:01

Ombau Asa Belum Nikmati Listrik dan Air Bersih

SENDAWAR–Pemerataan pembangunan di Kutai Barat (Kubar) dianggap belum maksimal. Tidak…

Rabu, 20 November 2019 12:57

Air Sungai Segah Tercemar, Pemkab Hentikan Sementara Aktivitas Dua Perusahaan

TANJUNG REDEB – Setelah melakukan pengambilan sampel air di Sungai…

Rabu, 20 November 2019 12:55

Meski Tidak Ada Kantor Pos, Berkas CPNS Wajib Disetor

SANGATTA - Berkas pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih…

Rabu, 20 November 2019 12:29

HEBOHHH..!! Bikin Video Mesum di Hutan Bakau

PULAU DERAWAN – Video tidak senonoh berdurasi sekitar 2 menit…

Rabu, 20 November 2019 10:34

Tilap Anggaran Desa, Bendahara Desa Tanjung Aru Didakwa 4,6 Tahun Penjara

TANA PASER - Kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melanda…

Rabu, 20 November 2019 10:31

INGAT..!! Dukungan ASN Tidak Sah Untuk Calon Independen

TANA PASER - Persyaratan dukungan calon perseorangan (non-partai) untuk pemilihan…

Senin, 18 November 2019 13:44

Jalan Masih Tanah, Warga Hanya Pasrah

Lebar jalan sekitar 7 meter. Kondisinya belum “menghitam” alias beraspal.…

Senin, 18 November 2019 13:43

Ngungsi Belajar saat Kelas Terbakar

Kegiatan belajar-mengajar di SD 009 Tanjung Redeb setelah kebakaran tetap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*