MANAGED BY:
SABTU
18 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Jumat, 11 Oktober 2019 11:59
Antisipasi PHK Besar-besaran, Disnakertrans Minta Empat Pengawas
Zulkifli Ashari

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB–Kekhawatiran gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor pertambangan, turut ditanggapi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau Zulkifli Ashari saat ditemui, kemarin (10/10).

Dia mengatakan, dengan adanya potensi PHK besar-besaran, hal pertama yang dilakukannya meminta perusahaan untuk menghindari hal tersebut. Dengan cara membuat skema kerja sama untuk lebih bijak. Jadi, terminimalisasi PHK tersebut. Bila terjadi, seluruh hak normatif pekerja wajib dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. “Seperti upah atau pesangon  sesuai ketentuan. Pekerja juga harus dapat memaklumi perusahaan mengambil kebijakan tersebut (PHK),” ujarnya.

Lebih lanjut, mengenai pernyataan Bupati Berau Muharram yang meminta pihaknya memperketat pengawasan terhadap perusahaan tambang, tentu akan dilakukannya koordinasi dan menjalin komunikasi dengan perusahaan yang beroperasi. “Tidak terkecuali dengan perusahaan yang mempunyai karyawan berskala besar,” jelasnya.

Sementara itu, berkaitan dengan kewenangan pengawasan dalam hal pelayanan ketenagakerjaan yang dinilai Wabup Agus Tamtomo kurang efektif, karena pengalihan kabupaten ke provinsi, sudah diantisipasi sejak awal. Pihaknya sudah melakukan terobosan pelayanan, yakni dengan meminta pengawas ketenagakerjaan provinsi untuk berkantor di Disnakertrans Berau.

“Kami telah beri ruang kerja, untuk memudahkan masyarakat pekerja melaporkan permasalahan ketenagakerjaannya,” tegas dia.

Sebut Zulkifli, saat ini terobosan itu sudah berjalan, sebanyak empat pengawas tenaga kerja provinsi sudah berkantor di Disnakertrans Berau. Semua yang berkaitan ketenagakerjaan, mulai aturan norma kerja hingga alat-alat keselamatan kerja. Namun, empat pengawas mesti mengawasi sekitar 500 perusahaan. Dia berharap, jumlah tenaga tidak hanya ditambah, tetapi juga ada regulasinya. “Pengawas di Berau diberi kewenangan untuk bisa menyikapi laporan yang ada. Tanpa menunggu disposisi dari kepala dinas provinsi,” katanya.

Melalui kunjungan kerja ke perusahaan, juga dilakukan pihaknya dengan membina dan mengedukasi manajemen dan pekerja, tentang peraturan ketenagakerjaan. Pihaknya juga mengimbau manajemen perusahaan lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan. “Agar terjalin hubungan industrial yang harmonis. Insyaallah Berau lebih baik,” tegasnya. (mar/dra2/k8)

 

loading...

BACA JUGA

Jumat, 17 Januari 2020 11:36

MAAF YOOO...!! Sendawar Belum Layak Anak

SENDAWAR – Status Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak bisa disematkan…

Jumat, 17 Januari 2020 11:35

Banjir di Tenggarong Seberang Makin Parah, Wakil Rakyat Tuding Ini Biangnya....

Aktivitas tambang batu bara dituding sebagai biang banjir yang sering…

Jumat, 17 Januari 2020 11:34

Keluhan Warga Direspons Cepat

Pemkab Kutim langsung merespons keluhan masyarakat Desa Mata Air, yakni…

Jumat, 17 Januari 2020 11:33

“Jalan Bubur” Mulai Dikerjakan

Jalurnya berliku-liku, menanjak, dan menurun. Lebarnya sekitar 5 meter (m).…

Jumat, 17 Januari 2020 10:47

Pejabat Datang, Portal Lahan untuk Pura Itu Akhirnya Dibuka

TANA PASER - Polemik terhambatnya proses pembangunan Pura bagi umat…

Jumat, 17 Januari 2020 10:45

Masyarakat Paser Tidak Harus Konsumsi Beras

TANA PASER - Masih defisitnya hasil produksi padi di Kabupaten…

Jumat, 17 Januari 2020 10:42

Dua Kampung Akhirnya Nikmati Listrik 24 Jam, Masih Ada 73 Kampung Lagi Menunggu

SENDAWAR–Tak bisa dibayangkan bagaimana kebahagiaan warga Muara Bunyut dan Empakuq.…

Jumat, 17 Januari 2020 10:41
Tenggarong Harus Belajar dari Kegagalan Samarinda

Bekas Pasar Ini Cocok Dijadikan Kolam Penampungan Air

Persoalan banjir yang tidak kunjung tuntas di Samarinda, patut jadi…

Jumat, 17 Januari 2020 10:39

“Air Meluap karena Drainase Tersumbat”

TANJUNG REDEB–Derasnya hujan di Kabupaten Berau pada Selasa (14/1) lalu,…

Jumat, 17 Januari 2020 10:38

Pengurusan Dokumen Kependudukan di Kampung, Tak Perlu Surat Pengantar RT

TANJUNG REDEB–Dalam pengurusan pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers