Sejak dioperasikan tahun lalu, taxiway Bandara APT Pranoto Samarinda sudah tiga kali mengalami kerusakan. Hal tersebut tentu saja menyita perhatian banyak pihak. Pasalnya, membuat aktivitas lapangan terbang di Sungai Siring itu lumpuh.
Dampaknya, puluhan maskapai terpaksa dialihkan pendaratannya ke Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan. Sementara yang rencana terbang dari Bandara APT Pranoto, terpaksa dibatalkan dan diminta membuat jadwal ulang.
Tetapi, sejak 7 Oktober, bandara tersebut normal beroperasi setelah lendutan dan retakan ditambal dengan aspal setebal 11 sentimeter. Proses pengerjaannya pun tidak mengeluarkan biaya. Pasalnya, kontraktor pelaksana pembangunan bandara itu, PT Waskita, masih memiliki kewajiban pemeliharaan hingga akhir November.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kaltim Salman Lumoindong mengatakan, PT Waskita menandatangani kontrak empat tahun itu dengan sistem multiyears contract. “Nilainya sekitar Rp 700 miliar. Dianggarkan melalui APBD Kaltim untuk pengerjaan runway, taxiway, dan apron,” katanya.
Setelah rampung, lanjut dia, pihak kontraktor memang memiliki kewajiban pemeliharaan terhadap bandara jika mengalami kerusakan. Tak heran, pemprov tidak mengeluarkan biaya saat pemeliharaan kemarin.
“Jaminan pengelolaan sampai akhir tahun (hingga akhir November). Setelah itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Aset sudah diserahkan kepada Kemenhub,” ungkap dia.
Sekarang dipastikannya aktivitas bandara sudah normal. Berdasar pantauannya di lapangan, bandara sudah melayani penerbangan dan pendaratan sejak rampung diperbaiki. “Kami harap tidak ada masalah lagi ke depannya,” pungkasnya.
Terpisah, anggota DPRD Samarinda Syafruddin berbicara terkait peningkatan keamanan dan fasilitas bandara yang masih minim. Dipastikannya, DPRD Kaltim akan menyambangi Kemenhub setelah alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk. “Setelah itu, kami akan datangi Kemenhub untuk menanyakan masalah ini,” ucap dia.
Dia mengaku akan mempertanyakan komitmen Kemenhub dalam rangka meningkatkan fasilitas bandara. Apalagi bandara tersebut sudah menjadi milik pemerintah pusat. Pemprov Kaltim sudah menyerahkan pengelolaan aset kepada Kemenhub. “Kami akan kawal ini,” tegasnya.
Apalagi, lanjut dia, fasilitas bandara secara fungsional memang sudah layak. Namun, belum mampu menjawab kebutuhan bandara secara profesional. “Misalnya taxiway, perlu dibangun agar mobilisasi armada pesawat lebih baik,” kata dia.
Bandara disebut profesional jika keamanan penumpang dan pesawat terjamin. Masalahnya, sekarang penerangan saja belum terealisasi meski sudah ada rencana. “Begitu pula pemagaran yang belum mengelilingi kompleks bandara. Ini harus diperhatikan,” terangnya.
Dia menambahkan, landasan pacu juga perlu ditambah. Saat ini, panjang landasan pacu 2.250 meter. Idealnya 2.500 meter. Atau kalau perlu mencapai 3.000 meter. “Sedang kami dorong. Kan syarat mendaratnya pesawat airbus minimal panjang runway 2.500 meter. Saya rasa perpanjangan runway cukup mendesak,” papar dia.
“Terminal juga belum mampu menjawab kebutuhan penumpang. Tempat menunggu para pengguna bandara perlu ditambah lagi. Fasilitas juga harus ditingkatkan agar memberikan kenyamanan,” ucapnya.
Perlu diketahui, setelah taxiway selesai diperbaiki sejak 6-7 Oktober, operasional Bandara APT Pranoto kembali normal. Aktivitas penerbangan pun berjalan tanpa kendala. Pihak Unit Penyelenggaran Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto memastikan lendutan dan retakan di taxiway selesai dikerjakan.
Sayangnya, masalah ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta pihak UPBU segera memeriksa kondisi lahan di jalur taxiway. Dia meminta dilakukan pengkajian lebih dalam. Mengingat ini sudah terjadi berulang kali.
