MANAGED BY:
SELASA
19 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 10 Oktober 2019 11:53
Hakim Non Aktif Ini Akui Minta “Uang Saku” ke Jonson

Bantah Fulus Rp 99 Juta Fee Vonis Bebas

Kayat saat diamankan beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, SAMARINDA–Tiga terdakwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan dikonfrontasi di ruang sidang PN Tipikor Samarinda, kemarin (9/10). Mereka adalah Kayat, hakim nonaktif di PN Balikpapan. Kemudian, Sudarman dan Jonson Siburian.

Sidang berlangsung selama tujuh jam. Dimulai pukul 10.30–17.45 Wita. Ketiganya kompak membantah Rp 99 juta yang diterima Kayat, berkelindan dengan perkara pemalsuan surat tanah yang menyeret Sudarman. Jonson Siburian jadi terdakwa pertama yang bersaksi untuk Kayat.

Di depan majelis hakim yang diketuai Agung Sulistiyono bersama Abdul Rahman Karim dan Arwin Kusumanta, Jonson mengaku uang Rp 200 juta yang jadi bukti OTT KPK medio Mei 2019, bukan ongkos komitmen Kayat. Yang telah memvonis bebas Sudarman, Kamaluddin, dan Khairani dari kasus pemalsuan dokumen negara pada Desember 2018.

Bertindak sebagai kuasa hukum terdakwa pada saat itu adalah Jonson Siburian. Kembali ke sidang kemarin. Lanjut Jonson, nominal itu jadi biaya operasionalnya bersama Rosa Isabella selaku kuasa hukum ketiga kliennya sejak kasus diperiksa Polda Kaltim pada 2017 hingga perkara disidangkan di pengadilan tingkat I itu.

 “Sejak awal saya pakai dana pribadi untuk operasional,” tutur Jonson. Dia mengaku memang mengenal baik Sudarman. Tapi pendampingan hukum baru terjadi ketika perkara ini muncul. Selain di persidangan, dalam kasus tanah itu, hanya sekali Jonson bertemu Kayat di luar agenda persidangan. Yakni di ruang kerja Kayat di PN Balikpapan ketika perkara baru bergulir perdana.

Kala itu, Kayat tidak sendiri. Ada tiga hakim lain di ruangan itu. Urusannya menyambangi Kayat itu memang meminta agar perkara ketiga kliennya dipermudah. Tapi, Kayat menolak perbincangan. Jadi, pembahasan yang direncanakannya urung terjadi.

Jonson pun mengaku heran dengan dugaan “tali asih” Rp 800 juta ketika OTT terjadi sebagai ongkos komitmen bebasnya Sudarman. Padahal, pembahasan apapun tidak pernah terjadi. Kayat memang pernah beberapa kali menghubungi Jonson dan Rosa. Meminta bantuan dana. Karena Kayat hendak pindah tugas. Saat itu, Jonson menghubungi Sudarman dan menanyakan bayaran atas bantuan hukum yang diberikannya.

Selain itu, Jonson menyisipkan pernyataan jika Kayat, ketua majelis hakim yang menangani perkaranya hingga bebas itu bakal pindah tugas dan butuh uang saku. “Saya hanya bilang itu loh (Kayat) butuh uang saku mau pindah. Kasih seadanya saja,” tuturnya. Uang Rp 200 juta diberikan Sudarman pada 3 Mei di sebuah warung makan di Kilometer 13, Balikpapan.

Jonson pun meminta Rosa mengantarkan uang tersebut ke Kayat. “Uang memang dari Sudarman. Saya yang inisiatif memberi Rp 99 juta suruh Rosa yang antar. Tapi tidak ada hubungannya dengan kasus tanah itu,” tegasnya. Dua jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Arief Suhermanto dan Nur Haris Arhadi memutarkan bukti rekaman percakapan antara Sudarman dan Robert Wilman Napitupulu.

Dalam rekaman itu, Sudarman menerangkan, Darwis dan Verra Lynda Lihawa, anggota majelis hakim, minus Kayat, sudah setuju. Kini dia tinggal mengondisikan Kayat. “Kenapa Sudarman membuat pernyataan itu. Tahu dari mana dia, dua hakim sudah sepakat,” tanya Jaksa KPK Arief. Jonson menegaskan tidak mengetahui dari mana Sudarman mengatakan itu.

Menurut dia, pada 17 Desember 2018, saat sidang pembacaan pledoi ketiga kliennya usai, dia langsung meninggalkan PN Balikpapan karena ada urusan lain. Putusan yang dibacakan pada hari itu pun tidak diikutinya. “Sidangnya digelar pukul 18.00 Wita. Hanya Rosa yang dampingi,” katanya. Ketika Sudarman bersaksi rekaman yang sama kembali diputar.

Dia membenarkan suaranya dalam percakapan itu. Tapi soal mengetahui dua hakim telah setuju untuk memberikan pertimbangan bebas dalam kasus yang menyeretnya hanya bohong belaka. “Saya dongkol, saya beli tahan dari pemilik asli tapi saya yang masuk penjara,” akunya. Apalagi, ketika kasusnya itu bergulir, Robert merupakan rekan dari pelapor kasus pemalsuan tanah itu, Cristian Soetio dan La Bolosi.

Tak pendek akal, JPU KPK kembali memutar rekaman lain, yang diketahui percakapan udara itu terjadi pada 13–14 Desember 2018, sebelum kasusnya diputus PN Balikpapan. Total, ada delapan kali rekaman berbeda hasil penyadapan KPK itu menggema seantero ruang sidang Hatta Ali Pengadilan Tipikor Samarinda.

Selain itu ada enam hasil tangkap layar percakapan dari aplikasi Whatsapp antara Jonson Siburian dan Rosa Isabella. Dari rekaman itu, tidak hanya terdengar percakapan Sudarman dan Robert. Ada pula percakapannya dengan seorang pria yang tidak diketahui identitasnya atau istrinya sendiri. Beberapa kali pula percakapan ihwal dua hakim yang sudah setuju untuk memberinya vonis bebas. Namun, semua disanggahnya.

 “Itu, saya cuma ngomong sembarangan. Kesal karena kasus ini dan banyak yang tanya,” ucapnya mengulang. Soal duit Rp 200 juta pun dibantahnya untuk menyuap Kayat. Itu, sambung dia, merupakan honorarium untuk Jonson dan Rosa yang mendampinginya selama hukum berproses.

Kayat pun menuturkan kesaksian yang tak berbeda jauh ketika dirinya bersaksi untuk Jonson Siburian dan Sudarman. Dari putusan bebas itu, kata Kayat ketika bersaksi, terdapat perbedaan pandangan yang diberikannya dalam amar putusan. “Ada dissenting opinion dua hakim anggota menilai kasus ini bebas. Tapi saya tidak,” ungkapnya.

Dasar pertimbangan yang berujung diberikannya vonis bebas itu ialah keterangan Khairani, terdakwa lain dari kasus ini, jika lahan itu memang milik Kamaluddin dan La Bolosi. Meski begitu, dia terjerat karena memaraf pernyataan beli lahan ketika dia sudah pensiun dari camat.

Lalu, ada keterangan forensik jika surat tanah milik Sudarman merupakan hasil pindaian. “Hasil pindai, tak bilang palsu,” kata Kayat. Salinan digital hingga salinan cetak putusan memang dia yang menyusun. Termasuk, amar pertimbangan Darwis dan Verra Lynda Lihawa.

Hasil salinan itu memang diserahkannya selepas musyarawah antar-hakim untuk kasus itu ke Fahrul Azami, panitera pengganti yang mendampingi majelis hakim ini bersidang. Tapi, salinan cetak itu ketika musyawarah pertama. “Ada dua kali musyawarah antar-hakim,” sambungnya.

Karena itu, salinan cetak dan digital awal pun dicoret dan diperbaruinya.  Kemudian, diserahkan kembali ke Fahrul Azami. Soal meminta uang saku tak ditampiknya. Memang Kayat beberapa kali meminta Jonson Siburian untuk membantunya yang hendak berpindah tugas. Namun, besaran yang diberikan dia baru mengetahui ketika diamankan di Polda Kaltim jika uang yang ditaruh Rosa Isabella di mobilnya itu sebesar Rp 99 juta.

Munculnya dugaan harga Rp 800 juta untuk vonis bebas Sudarman, Kamaluddin, dan Khairani itu bermula dari Verra Lynda Lihawa. Ini diterangkannya sebelum sidang OTT KPK ditutup majelis hakim dan akan kembali digelar pada 16 Oktober. Kayat menyebutkan ketika Jonson hendak membicarakan masalah perkara yang dipegangnya itu dia melimpahkan urusan uang ke hakim Verra.

Angka Rp 800 juta pun bermula dari Verra yang dituliskannya dalam selembar kertas kosong sembari menanyakan tepatkan nominal untuk vonis itu ke Kayat dan Darwis. “Saya bilang (ke Jonson), urusan uang ke Verra. Urusan vonis nanti seperti apa fakta persidangan. Silakan interpretasikan seperti apa,” katanya menutup kesaksian. (*/ryu/riz/k8)


BACA JUGA

Senin, 18 November 2019 12:13

BERUBAH LAGI KAN....Mendikbud Susun Rancangan Perubahan Kurikulum

JAKARTA – Kurikulum pendidikan bisa jadi bakal berubah. Menteri Pendidikan…

Senin, 18 November 2019 12:09

Wisata ”Plus” di Puncak, Langganan Pria Timur Tengah

Prostitusi spesialis pelancong asal Timur Tengah (Timteng) di kawasan Puncak…

Senin, 18 November 2019 11:41

Jadi Calo Vila dan PSK gara-gara Lapak Digusur

SOLUSI kasus perdagangan orang spesialis wisatawan Timur Tengah (Timteng) tak…

Senin, 18 November 2019 09:58

Kasus Minyak Ilegal, Cium Aroma Kongkalikong dengan Aparat

Polisi masih kesulitan dalam mengusut kasus penyulingan minyak ilegal di…

Senin, 18 November 2019 09:56

Peluang ASN Tertutup..!! Badan Otorita Pemindahan IKN Bukan Birokrat

JAKARTA-- Peluang aparatur sipil negara (ASN) menempati posisi Kepala Badan…

Senin, 18 November 2019 09:29

Ibu Kota Pindah, Kriminalitas di Kaltim Naik

PEMINDAHAN pusat pemerintahan baru ke Kaltim, pertimbangan di antaranya aspek…

Senin, 18 November 2019 09:21

Sopir Mabuk Ugal-Ugalan, Tabrak Suami Istri Hingga Tewas

Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lambung Mangkurat, (16/11). Insiden itu…

Minggu, 17 November 2019 20:47

Ini Dia Rupanya Si Maling Helm, Sebulan Bisa Curi 52 Helm

TENGGARONG. Pembawaannya slow alias santai. Sehari-hari mengendarai sepeda motor metik…

Minggu, 17 November 2019 14:59

MAAF AJA..!! Yang LGBT Tidak Boleh Melamar CPNS Kejaksaan

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang sedang berlangsung…

Minggu, 17 November 2019 14:58

MAAF AJA..!! Yang LGBT Tidak Boleh Melamar CPNS Kejaksaan

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang sedang berlangsung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*