SAMARINDA – Setelah taxiway selesai diperbaiki sejak 6-7 Oktober lalu, operasional Bandara APT Pranoto Samarinda kembali normal. Aktivitas penerbangan pun berjalan tanpa kendala. Unit Penyelenggaraan Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto memastikan lendutan dan retakan rampung dikerjakan.
Kepala UPBU APT Pranoto Dodi Dharma Cahyadi mengaku sudah melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut pemeliharaan setelah perbaikan. Dipastikannya, pemeliharaan taxiway maupun runway masih berlangsung sampai akhir November. “Perbaikan struktur dan lapisan tambahan (overlay) mencapai 11 sentimeter,” ungkapnya.
Dia berharap, tidak ada lagi kendala terjadi selama operasional bandara berlangsung. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan. “Yang jelas semua sudah selesai. Kami sudah sampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Bandara dan Dirjen Perhubungan Udara,” singkat dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta agar pihak UPBU segera memeriksa kondisi lahan yang berada di jalur taxiway. Pasalnya, ada beberapa perusahaan tambang beroperasi di dekat bandara yang berada di Sungai Siring itu. “Saya minta dikaji lebih dalam. Ini terjadi berulang kali,” ungkapnya.
Perlu diketahui, kerusakan serupa di jalur taxiway sudah terjadi tiga kali. Menanggapi hal ini, Ombusman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltim Alvin Lie menyarankan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya Dirjen Perhubungan Udara melakukan pemeriksaan terhadap kualitas landasan.
“Sangat memungkinkan dilakukan audit oleh Kemenhub. Mumpung masih dalam masa pemeliharaan kontraktor pelaksana pembangunan. Bandara baru sudah bermasalah dengan landasan, itu tidak normal. Sebaiknya Kemenhub lebih tegas,” imbuh Alvin.
Sehingga dapat diketahui apakah pembangunannya sudah sesuai standar. Begitu pula masalah kekerasan permukaan dan sebagainya. Sebab, sangat tidak wajar jika bandara baru mengalami kerusakan berulang kali.
“Kalau kualitas landasan kurang baik bukan hanya mengganggu aktivitas, tapi juga membahayakan keselamatan penerbangan,” sebutnya.
Selain landasan, fasilitas untuk penyandang disabilitas juga tidak dimaksimalkan. Misalnya, lift untuk penyandang disabilitas yang tidak berfungsi. Bukan itu saja, toiletnya pun tidak berfungsi. Hal seperti itu bisa saja menyebabkan izin bandara dibekukan.
“Persyaratan untuk pengoperasian bandara fasilitas bagi penyandang disabilitas harus berfungsi semua. Itu salah satu syaratnya,” tambah dia.
“Kalau aktivitas pertambangan tidak berdampak. Ini kualitas dari landasan yang perlu dipertanyakan. Apalagi perawatan minim. Jadi, harus lebih ditingkatkan lagi pengawasan dan perawatannya,” pungkas Alvin.
Sementara itu, terkait landasan yang terus bermasalah di Bandara APT Pranoto, Otoritas Bandar Udara Wilayah VII menyerahkan kepada UPBU dan direktorat teknis terkait untuk melakukan rencana pembangunan landasan yang aman. Kepala Otban Wilayah VII Balikpapan Anung Bayumurti menjelaskan, fungsi Otban, yakni pengendalian dan pengawasan bandara.
Sehingga tidak berperan langsung terkait penanganan landasan bandara seperti yang baru-baru ini terjadi di Bandara APT Pranoto. Pihaknya mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan pengelola bandara, dalam hal ini UPBU. Sebab ada laporan harian yang disampaikan kepada Otban. Pihaknya tidak selalu standby di lokasi.
“Tidak hanya lapor ke Otban, pengelola bandara juga melaporkan masalah ke direktorat teknis di pemerintah pusat. Misalnya direktorat perhubungan udara,” katanya.
Anung menjelaskan, selama ini Otban telah memiliki jadwal pengecekan menyeluruh secara rutin di bandara. Berkaitan dengan safety, security, dan service.
