MANAGED BY:
KAMIS
26 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 09 Oktober 2019 10:19
Hehehe...!! Puan Siap Kritik Pemerintahan Jokowi
Puan Maharani

PROKAL.CO,

JAKARTA - DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani siap mengawal dan mengawal Pemerintahan Jokowi ke depan. Walaupun dewan dikuasai partai pendukung pemerintah, namun mereka juga siap mengkritik Jokowi dan kabinetnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat konferensi pers di Media Center DPR kemarin (8/10). Menurut Puan, dewan akan siap bersinergi dengan pemerintah dalam lima tahun mendatang.

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu mengatakan, sinergi antara legislatif dengan eksekutif harus dilakukan dengan baik dan sebanyak-banyak untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, kata dia, dengan sinergi, bukan berarti DPR menjadi tukang setempel pemerintah. 

Yang dimaksud sinergi adalah setiap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah akan dikawal dan diawasi DPR. Dewan akan melihat apakah kebijakan yang dilakukan itu baik atau buruk untuk masyarakat. “Jadi, DPR bukan lembaga yang selalu menyetujui keinginan pemerintah atau istilahnya jadi tukang stempel,” tegas dia. 

Puan menegaskan bahwa DPR siap mengawasi kinerja pemerintah dan tidak akan segan-segan memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kritik sangat penting agar pemerintah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak merugikan rakyat. 

Namun, lanjut dia, selain memberikan kritik, pihaknya akan berupaya memberikan solusi. Jadi, boleh saja berteriak kepada pemerintah, tapi setelah itu harus menawarkan solusi atau jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Jangan hanya memberikan kritik, tapi tanpa mengajukan solusi. 

Menurut Puan, hubungan baik antara DPR dengan pemerintah harus terus dijaga. Antara eksekutif dan legislatif harus tetap harmonis. “Harmonisasi antar pimpinan juga harus terus dijaga,” ungkap Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu. 

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 25 November 2020 22:07

Positif Covid-19, Walikota Samarinda Syaharie Jaang Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan

SAMARINDA - Walikota Samarinda Syaharie Jaang saat ini menjalani isolasi…

Rabu, 25 November 2020 13:29

Nasib RUU Ibu Kota Negara Diputuskan Hari Ini

BALIKPAPAN-Urgensi rancangan undang-undang (RUU) tentang ibu kota negara (IKN) kembali…

Rabu, 25 November 2020 11:32

Menteri KKP Edhy Prabowo Kena OTT, Ini Komentar Gerindra

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkena operasi tangkap tangan…

Rabu, 25 November 2020 10:50

Ditangkap KPK, Segini Total Harta Menteri Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:45

OTT Menteri Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:36

Menteri KKP Edhy Prabowo Kena OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:00

Katanya Sudah Lakukan Klarifikasi ke Sejumlah Pihak, KPU Kukar Nyatakan Edi Tak Melanggar

TENGGARONG–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) telah membuat kajian…

Selasa, 24 November 2020 18:00

MYC Diributkan karena Tak Direncanakan

SAMARINDA-Seminggu jelang tenggat akhir pengesahan rancangan APBD 2021, tanda-tanda kesepakatan…

Selasa, 24 November 2020 18:00
RUU Pemindahan IKN Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Inginnya Ibu Kota Negara sekaligus Ibu Kota Pemerintahan

BALIKPAPAN–Pemerintah kembali mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN)…

Selasa, 24 November 2020 18:00

Kontraktor Sisihkan 10 Persen Biaya Entertainment Pejabat Kutai Timur

SAMARINDA–Pembayaran proyek yang ditangani Aditya Maharani Yuono di Pemkab Kutai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers