JAKARTA - DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani siap mengawal dan mengawal Pemerintahan Jokowi ke depan. Walaupun dewan dikuasai partai pendukung pemerintah, namun mereka juga siap mengkritik Jokowi dan kabinetnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat konferensi pers di Media Center DPR kemarin (8/10). Menurut Puan, dewan akan siap bersinergi dengan pemerintah dalam lima tahun mendatang.
Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu mengatakan, sinergi antara legislatif dengan eksekutif harus dilakukan dengan baik dan sebanyak-banyak untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, kata dia, dengan sinergi, bukan berarti DPR menjadi tukang setempel pemerintah.
Yang dimaksud sinergi adalah setiap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah akan dikawal dan diawasi DPR. Dewan akan melihat apakah kebijakan yang dilakukan itu baik atau buruk untuk masyarakat. “Jadi, DPR bukan lembaga yang selalu menyetujui keinginan pemerintah atau istilahnya jadi tukang stempel,” tegas dia.
Puan menegaskan bahwa DPR siap mengawasi kinerja pemerintah dan tidak akan segan-segan memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kritik sangat penting agar pemerintah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak merugikan rakyat.
Namun, lanjut dia, selain memberikan kritik, pihaknya akan berupaya memberikan solusi. Jadi, boleh saja berteriak kepada pemerintah, tapi setelah itu harus menawarkan solusi atau jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Jangan hanya memberikan kritik, tapi tanpa mengajukan solusi.
Menurut Puan, hubungan baik antara DPR dengan pemerintah harus terus dijaga. Antara eksekutif dan legislatif harus tetap harmonis. “Harmonisasi antar pimpinan juga harus terus dijaga,” ungkap Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Silaturahmi antar pimpinan juga harus terus dijaga. Semangat gotong royong harus terus digelorakan dalam membangun bangsa. Menurut dia, jangan sampai persatuan tercerai berai hanya karena kepentingan individu atau kelompok. “Komitmen yang kita bangun adalah menjaga NKRI agar tetap utuh sesuai konstitusi,” terang dia.
Sementara itu, pimpinan fraksi di DPR masih melakukan lobi-lobi dan pembicaraan dalam menyusun alat kelengkapan dewan (AKD). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk melakukan konsultasi di internal fraksi maupun dengan fraksi lain.
Menurut dia, komposisi jumlah anggota di masing-masing fraksi juga sedang dibahas. Selain itu, mana AKD yang diinginkan fraksi. Dari pembicaraan itu akan tercapai kesepakatan di antara fraksi. Yang pasti, tutur dia, pengisian AKD berjalan dengan baik tanpa ada keributan atau rebutan. “Kami memberikan waktu teman-teman fraksi untuk konsultasi,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Terkait sikap Partai Gerindra, Dasco mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginginkan komisi yang berkonsentrasi langsung dengan rakyat. Menurut dia, komisi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ada beberapa. Jadi, pihaknya masih menghitung dengan berkonsultasi dengan Prabowo. “Gerindra cuma punya dua pimpinan,” ungkap dia. (lum)
