BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan mendapat kucuran dana insentif daerah (DID) total sebesar Rp 46 miliar dari Kementerian Keuangan. Tidak tanggung-tanggung, DID ini merupakan yang terbesar di antara kabupaten/kota se-Kaltim. Dana bantuan hibah ini merupakan reward atas keberhasilan dalam pengelolaan dan pelayanan di Kota Minyak.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balikpapan Robi Ruswanto menuturkan, keberhasilan meraih DID tersebut berdasarkan empat faktor. Pertama kesehatan fiskal keuangan, penyusunan tata kelola keuangan daerah dianggap bagus baik struktur sampai pembiayaan. Sektor ini mendapatkan Rp 13 miliar.
Selanjutnya, pelayanan dasar infrastruktur sebesar Rp 11 miliar dan pelayanan dasar publik bidang pendidikan sebesar Rp 11 miliar. Terakhir, prestasi dalam pengelolaan sampah yang menyumbang Rp 11 miliar. Pemkot Balikpapan dianggap berhasil dalam pengurangan sampah plastik.
“Totalnya ada sembilan sektor, Balikpapan bisa meraih empat. Prestasi diberikan pemerintah pusat berupa DID,” sebutnya. Nantinya DID ini bisa dialokasikan untuk berbagai hal. Dia menjelaskan, penggunaan DID ini bersifat block grant atau bantuan hibah general. Sehingga boleh saja anggaran digunakan untuk yang lain.
Berbeda dengan spesifik grant, dana harus ke bidang tertentu. Misalnya dapat DID karena keberhasilan mengelola sampah, tapi bukan berarti dananya hanya untuk sampah. “Begitu juga berhasil dalam tata kelola keuangan, dananya bisa digunakan untuk pelatihan bimtek,” sebutnya.
Dia menambahkan, besaran penggunaan DID yang diberikan pemerintah pusat telah dituangkan dalam rencana kegiatan anggaran (RKA). Dengan begitu, reward DID bisa tepat sasaran sesuai kebutuhan. “Progres pencairan nanti tergantung kegiatan. Kami sudah susun RKA, kegiatan mana saja, tinggal perlu verifikasi,” katanya.
Sehingga penggunaan anggaran ini bukan khusus untuk bidang yang memperoleh reward. Namun untuk bidang yang dianggap masih kurang mendapat bantuan dan perhatian. Sementara itu, Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pujiono menuturkan, DID juga bisa dialokasikan untuk infrastruktur.
Mulai dari peninggian jalan dua, total kebutuhan dana sekitar Rp 21 miliar. Di mana pengerjaan nanti dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum sesuai data yang dimiliki instansi tersebut. Kemudian alokasi untuk jaringan air bersih, distribusi dari Waduk Teritip. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 26 miliar.
Kebutuhan dari dari dua infrastruktur ini menghabiskan Rp 47 miliar. Artinya justru lebih dari DID tersebut. “Kekurangannya akan ditambah dari APBD,” sebutnya. Namun tidak menutup kemungkinan, jika anggaran juga ternyata tidak sebesar itu. Maka dari itu setiap pelaksanaan penting untuk verifikasi.
Pujiono menjelaskan, pencairan DID dari pemerintah pusat ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Pencairan harus bertahap, pertama 50 persen. Lalu setelah masuk laporan terkait pelaksanaan kegiatan, sisa dana 50 persen baru bisa pencairan lagi.
Selanjutnya, setelah laporan ke pusat terkait terealisasi, barulah pencairan sisanya. Ada pun batas akhir progres tahap 1 sudah terlewati pada 21 Agustus. “Namun untuk pencairan sisanya, menunggu laporan realisasi tahap 2 maksimal 31 Desember,” imbuhnya.
Menurutnya, Pemkot Balikpapan masih bisa berpotensi meraih DID dari sektor lain. Di antaranya bidang sanitasi, kesehatan, olahraga, dan pariwisata. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tahun ini, Balikpapan berhasil meraih DID dengan keberhasilan di empat sektor dari sembilan sektor yang tersedia. (gel/ms/k15)
